Kerinduan pada Jusuf Kalla?

Apakah Jusuf Kalla (JK) kehilangan pesona setelah tidak lagi menjadi Wakil Presiden RI? Ternyata tidak. Keseharian JK jauh lebih padat ketimbang sebelumnya.

Aturan protokoler dan rapat-rapat kenegaraan, serta acara-acara resmi negara lainnya, tidak lagi menjadi agenda keseharian. Sebaliknya, JK begitu giat dengan agenda-agenda sosial-kemasyarakatan. Dunia politik telah juga ditinggalkan, sekalipun JK tetap menyebut diri sebagai "ketua umum Partai Golkar bidang sosial-kemasyarakatan".

Kalau tidak berkantor di Palang Merah Indonesia, JK dipastikan ada di sebuah kantor di bilangan Kuningan. Selebihnya, menghadiri acara-acara seminar, kuliah umum, diskusi, ataupun pertemuan dengan banyak orang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terakhir, JK mengunjungi Palestina dan menyerukan perdamaian di negara yang tak kunjung mendapatkan kemerdekaan itu.

Lalu apa arti ketakhadiran JK di pemerintahan? Ada banyak analisis bahwa "negara tak hadir" dalam tragedi-tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Indonesia. Negara sering diidentikkan dengan pemerintah, padahal pemerintah hanya satu elemen dari negara. Ketidakhadiran negara dibaca publik dari sedikit pernyataan menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan.

Selain itu, ketidakhadiran negara terjadi dalam bencana-bencana alam yang terlambat dikunjungi, seperti Wasior, Papua Barat. Perlindungan terhadap warga negara di luar negeri semakin sulit, terutama di Malaysia. Sementara sebelumnya JK bisa memberi pengaruh atas posisi Indonesia di Taiwan, kini malah terjadi "perang opini" soal produk-produk Indonesia yang diperdagangkan di negara itu.

Peran wakil presiden
Dalam konstitusi Indonesia, peran wakil presiden sebetulnya tidak signifikan. Wapres hanyalah pembantu presiden, termasuk menggantikan tugas-tugas kenegaraan apabila presiden ke luar negeri. Wapres hanya ban serep, yang bisa dipakai apabila presiden mengalami kejadian yang luar biasa sehingga tak bisa menjalankan tugasnya. Bukan berarti, karena dipilih dalam satu paket, posisi presiden dan wapres sama.

Nah, dalam tugas-tugas konstitusional sebagai wapres itu, JK tidak dalam posisi luar biasa. JK memahami dengan baik betapa "tidak ada surat keputusan wakil presiden". Ketika diminta mengundurkan diri setelah resmi menjadi calon Presiden RI 2009, JK mengelak dengan alasan konstitusionalisme itu.

"Coba bayangkan kalau terjadi apa-apa dengan Presiden RI? Kan Wapres RI yang menggantikannya. Itu kan tugas konstitusional saya," kata JK ketika desakan pengunduran diri itu saya sampaikan pada suatu malam. Jadi, kalau hari ini Wapres Boediono tidak terlalu berperan, begitu juga ketika Megawati Soekarnoputri menjadi wapres bersama Presiden Abdurrahman Wahid, tidak ada masalah yang serius. Wapres tetaplah wapres. Semaju apa pun pikiran seorang wapres, selama presiden masih mampu menjalankan tugas-tugas pemerintah, tetap saja sosok wapres ada di balik layar.

Dengan adanya posisi menteri koordinator, wapres juga tidak sepenuhnya menjadi semacam super-menteri. Letak Istana Wapres yang jauh dari Istana Presiden sudah menunjukkan bahwa tugas-tugas yang diemban tidak berkaitan langsung dengan keseharian presiden.

JK sebagai ketua
Peran JK terasa besar karena memang menjadi pemimpin di organisasi di luar pemerintah. JK adalah Ketua Umum Partai Golkar, yang membawahkan Wakil Ketua Umum Agung Laksono yang juga menjabat Ketua DPR RI. Selain itu, JK menjadi penasihat di KAHMI, Kadin, Muhammadiyah, NU, sampai organisasi kekerabatan orang-orang Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Setiap hari Jumat seusai salat berjemaah adalah hari ketika JK berkomunikasi dengan orang-orang yang datang ke Istana Wapres RI. Pers juga memiliki kesempatan untuk menanyakan apa pun. Kebiasaan JK untuk menindaklanjuti apa pun yang dibicarakan di masjid itu merupakan bagian dari karakter dan prinsip personalnya.

Selama lima tahun menjadi wapres, JK tentu tidak luput dari kontroversi. Komentar-komentar pendeknya dalam setiap wawancara memerahkan telinga banyak pihak. Penjelasan panjang baru ada dalam memberikan sambutan acara-acara apa pun. JK yang kontroversial adalah JK yang memberi wawancara singkat, sementara JK yang visioner adalah JK yang berbicara lama di forum-forum apa pun. JK yang dialogis hadir dalam kesempatan bertemu secara terbatas dengan kelompok-kelompok profesi, misalnya dengan pemimpin redaksi media massa. Atau berbicara dengan pribadi mana pun. Siapa pun yang mengenali JK pasti tahu bahwa satu argumen yang tidak valid dengan mudah dibantah oleh JK, tanpa peduli siapa yang mengatakan argumen itu.

JK dalam kapasitas personal inilah yang barangkali kembali dirindukan oleh para responden lembaga survei. Dan ini masalah yang terkadang rumit, terkadang sederhana. JK di mata publik jelas sudah terwarnai oleh pengetahuan selama pilpres, terutama debat-debat yang digelar KPU. Namun, sebelum pilpres, pengetahuan itu begitu minim. Artinya, selama menjabat wapres, JK tetap "sosok di belakang layar".

Terlalu dini
Jadi terlalu dini mempertanyakan kinerja Wapres Boediono, sembari membandingkan dengan JK. Apalagi pencitraan selama Pilpres 2009 yang dilakukan oleh Timkamnas SBY-Boediono telanjur mempersepsikan bahwa Boediono adalah sosok yang terdidik, santun, dan berperilaku sebagai guru. Sedangkan yang berkembang sekarang adalah politisasi atas apa pun. Politikus yang meraih kursi di parlemen pasca-Pemilu 2009 juga lahir dari pertarungan yang lebih ketat dari era sebelumnya. Penggunaan suara terbanyak menimbulkan sikap individualistis yang kuat. Kesantunan seorang Wapres Boediono, misalnya, akan segera tenggelam di tengah kesibukan para politikus bersuara keras dan kencang. Kesantunan tak bisa memberi gema pada politik keseharian.

JK bisa meredam suara-suara keras apa pun dari politikus, karena memiliki kekuasaan besar di bidang politik, yakni menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009. Selain itu, "pengendalian" lain dilakukan lewat organisasi sosial-kemasyarakatan yang langsung mendapat pengaruh dari JK. Mengabaikan fakta ini sama saja dengan menyebut bahwa kekuasaan wapres itu memang besar dengan sendirinya.

Kerasnya pertarungan politik mestinya dijawab dengan memasukkan politikus di lingkaran dalam wakil presiden. Institusi wapres bisa saja lebih kencang bersuara ketika memiliki kekuatan di level partai politik. Persoalannya, Prof Dr Boediono tidak terlihat melakukan komunikasi dalam level politik praktis itu. Institusi wapres sekarang lebih terlihat berwarna kampus, ketimbang berwarna politis seperti di era JK. Apa karena itu JK dirindukan? Entahlah....

http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2010/10/25/kol,20101025-267,id.html

sumber foto : http://fotokuunik.com/?p=229