Mars Berdarah di Filipina : 10-4-1942

Pada 70 tahun yang lalu, Perang Dunia Kedua di Filipina mengalami episode paling berdarah. Sehari setelah Pulau Luzon jatuh ke tangan Jepang, sebanyak 75.000 tentara Filipina dan Amerika yang tertangkap di Semenanjung Bataan dipaksa menjalani mars panjang, atau perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki, menuju kamp tahanan di dekat Kota Cabanatuan.

Menurut stasiun televisi The History Channel, perjalanan itu dikenal sebagai "Mars Kematian Bataan." Para tahanan dipaksa jalan kaki sepanjang 85 mil, atau sekitar 136 km dalam waktu enam hari.

Selama perjalanan, mereka hanya sekali diberi makan nasi bungkus oleh pasukan Jepang. Itulah sebabnya, di akhir perjalanan, ratusan tentara Amerika dan banyak lagi warga Filipina meregang nyawa.

Ini merupakan salah satu kekejaman pasukan Jepang yang terekam dalam sejarah. Sehari setelah mengebom pangkalan Angkatan Laut AS Pearl Harbor di Hawaii pada 7 Desember 1941, Jepang memulai invasi ke Filipina dan negara-negara lain di Asia.

Dalam sebulan, Jepang berhasil menaklukan Ibukota Manila. Pasukan AS dan Filipina di Pulau Luzon dipaksa mundur ke Semenanjung Bataan. Mereka hanya bertahan tiga bulan sebelum akhirnya menyerah karena terkena bencana kelaparan dan wabah penyakit.

Di bawah tahanan Jepang, penderitaan mereka pun bertambah. Selain menjalani mars berdarah, para tahanan pun banyak tewas selama di kamp tahanan dekat Cabantuan. Hanya sedikit yang hidup dan bisa merayakan datangnya bala bantuan pasukan AS pimpinan Jenderal Douglas McArthur, yang membebaskan Filipina dari cengkeraman Jepang pada 1945.

Maka, setiap 9 April, Filipina memperingati Mars Berdarah Bataan sebagai hari libur nasional. Pada hari itu, warga Filipina menyelenggarakan kirab untuk mengenang penderitaan para korban di jalur mars.





www.vivanews.com

Kisah Budak di Mauritania, Dianggap Binatang

Mauritania, sebuah negeri dengan lautan pasir menyembunyikan sebuah rahasia: praktek perbudakan. Di mana langkah pertama menuju kebebasan adalah ketika seorang budak menyadari bahwa ia diperbudak.

Jika klaim ini terlalu bombastis, anggap saja negara berpenduduk 3,4 juta orang ini adalah negara terakhir di dunia yang berusaha menghapuskan praktek perbudakan.

Berdasarkan laporan PBB, pada 1981, sebanyak 10 hingga 20 persen penduduk Mauritania hidup dalam perbudakan. Ironisnya, praktek ini disinyalir masih ada meskipun tahun 2007 sudah dibuat UU yang memidanakan perbudakan. Dilansir CNN, hingga saat ini baru ada satu kasus yang ditangani.

Bagi para budak, perbudakan bagai mata rantai penyiksa fisik dan mental yang tidak bisa dengan mudah diputus. Tengok saja kisah pilu Moulkheir Mint Yarba, seorang budak yang berhasil melarikan diri.

Moulkheir berkali-kali diperkosa pemiliknya sehingga melahirkan banyak anak, yang semuanya juga menjadi budak. Dia sendiri tidak pernah melawan karena menganggap pemiliknya paling tahu apa yang terbaik baginya. "Saya merasa menjadi binatang yang hidup bersama binatang," ujarnya.

Kebebasan itu datang tatkala Moulkheir bertemu dengan pasangan 'aneh' Boubacar Messaoud dan Abdel Nasser Ould Ethmane. Disebut 'aneh', karena Boubacar adalah mantan budak, sementara Abdel adalah pemilik budak yang kini beralih menjadi pembebas budak.

Terlahir sebagai pria kaya, Abdel bisa mendapatkan budak dengan mudah, bahkan sebagai kado. Nuraninya justru terketuk setelah ia memiliki banyak budak. Adalah sebaris kalimat 'Manusia terlahir bebas dan setara dalam hak' dari komik favoritnya, Asterix, yang menyadarkannya.

Hati kecil Abdel mengatakan ada yang salah, entah itu komik favoritnya ataupun tradisi perbudakan yang berlaku di Mauritania. Belakangan dia baru menyadari, perbudakan adalah hal yang salah sehingga dia pun segera membebaskan budaknya. "Namun di luar dugaan, mereka malah tidak ingin dibebaskan, atau tidak mengerti apa arti kebebasan," kenangnya.

Abdel lalu bertemu Boubacar, mantan budak yang berhasil melarikan diri dan 'bebas' dan dapat mengenyam pendidikan yang layak. Keduanya lantas berkolaborasi mendirikan SOS Slaves untuk memerangi praktek perbudakan di Mauritania.

Perjuangan SOS Slaves memang tidak mudah. Namun diakui, keberanian para mantan budak untuk menuturkan kisah mereka, merupakan sebuah kemenangan tersendiri karena bisa menjadi awal yang bagus menuju kemerdekaan sebagai manusia.

Ada beberapa hal yang turut menjadi faktor masih suburnya perbudakan di Mauritania hingga 2012 ini. Di antaranya, rasisme bahwa orang kulit terang lebih tinggi derajatnya, kemiskinan, kurangnya komitmen pemerintah, serta kurangnya edukasi karena perbudakan cenderung dianggap sebagai sesuatu yang lazim.

SUMBER http://dunia.vivanews.com/news/read/298008-kisah-budak-di-mauritania--dianggap-binatang

Menggugat Pembantaian Rawagede

Menggugat Pembantaian Rawagede

Dia sudah cukup renta. Pada usia 87 tahun, dengan geligi tandas dan langkah agak limbung, Saih bin Sakam menyimpan kenangan buruk itu. Dia bersyukur, selamat dari pembantaian keji Belanda di Rawagede, Karawang, Jawa Barat, 64 tahun silam. Tapi Saih tak pernah lupa.

Dengan sisa kekuatannya—bahkan untuk memakai sepatu dia harus dibantu orang lain, Saih pergi ke Belanda pada November tahun lalu. Junito Drias dari Radio Nederland, sempat merekam lawatan Saih ke negeri yang pernah merampas hidup keluarganya itu. “Saya tak dendam,” ujar Saih. Wajahnya penuh kerut. Pecinya sedikit melorot.

Mengenang kembali proklamasi Republik Indonesia 66 tahun silam, tentu kisah Saih ini patut kembali disimak. Dia adalah saksi dari pembantaian keji, sebuah kejahatan perang Belanda di Indonesia: 431 warga Rawagede tumpas. Termasuk ayah, dan kawan-kawan Saih.

Sebagai saksi tragedi Rawagede, Saih ingin menuntaskan hal mengganjal itu dalam sisa hidupnya. “Daripada kepikiran terus, yang penting Belanda minta maaf kepada Indonesia,” ujar Saih dalam rekaman video Radio Nederland itu.

Kisah itu bermula 9 Desember 1947, tatkala Belanda melancarkan agresi ke republik Indonesia yang masih muda. Sekitar 300 serdadu Belanda menyerbu Rawagede, kampung petani miskin yang jadi basis gerilyawan republik.

Dipimpin Mayor Alphons Wijnen, ratusan serdadu Belanda menyisir desa itu. Tak satu pun jejak gerilyawan ditemukan. Warga juga bungkam. Murka oleh pembangkangan itu, Wijnen memaksa semua lelaki di atas 15 tahun berkumpul di lapangan. Matahari belum tinggi saat itu. Warga pun berbaris di lapangan.

Para serdadu itu tiba-tiba mengokang senjata. Lalu, trat-tat-trat-tat. Peluru melesat, ratusan warga roboh bersimbah darah. Ada yang mencoba lari, tapi peluru laknat itu lebih cepat ketimbang kaki-kaki kurus para petani.

Saih bin Sakam lolos dari maut. Dia hanya terluka di punggung, dan tangan. Kepada Radio Nederland, Saih menunjukkan bekas luka tembak itu. “Diberondong peluru di badan seperti ini”, ujar Saih. Di punggung, ada bekas lingkaran hitam. “Belum puas kali, maka saya ditembak lagi di bagian tangan,” ujar Saih.

Menurut dia, korban pembantaian hari itu hanya kaum lelaki. Kebanyakan pemuda. Para perempuan dan anak-anak, selamat. (Baca detil kisah pembantaian di Yang Terserak di Rawagede)

Mencari Lukas

Apa yang dicari Belanda di Rawagede? “Mereka mencari Kapten Lukas Kustario,” ujar sejarawan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr Baskara Wardaya kepada VIVAnews, pekan lalu di Yogyakarta. Lukas adalah komandan kompi Siliwangi .

Dijuluki “Begundal Karawang”, Lukas memang orang paling diuber Belanda. Ulahnya memusingkan. Dia kerap menyerang pos militer. Dia memimpin pasukannya membajak kereta api, menggasak senjata, dan amunisi kumpeni.

Rawagede sendiri adalah jalur lintasan para gerilyawan. Berbagai laskar rakyat singgah di sana. Juga para begundal dan perampok.” Lukas adalah target Belanda,” kata Baskara. Rakyat Rawagede sendiri membela gerilyawan itu.

Itu sebabnya, kata Baskara, mereka bungkam. Karena bungkam itu, Belanda marah. “431 orang dibunuh. Ada beberapa yang lolos, dan pura-pura mati. Mereka lalu menceritakan peristiwa itu,” kata Baskara menambahkan.

Saih pergi ke Belanda atas undangan Komite Kehormatan Utang Belanda. Dia sebetulnya ingin bertemu Ratu Belanda saat ini, Beatrix. “Kepinginnya sih Ratu bertemu, dan minta maaf. Tapi yang penting, berjabat tangan. Kita kan juga berterima kasih, dan saya memaafkan,” kata Saih. Sayang, untuk alasan yang kurang jelas, Ratu Beatrix menolak bertemu Saih.

Selain Ratu Beatrix, Saih juga ditampik oleh parlemen Belanda dari Komisi Luar Negeri. Tak jelas juga alasannya. Namun ada yang melegakan: Saih boleh bercerita kepada anak-anak sekolah di Kota Gronigen, Belanda Timur Laut.

Kepada anak-anak SD, Saih bercerita bahwa dia tak akan menggugat tentara Belanda. Dia ingin Belanda minta maaf kepada Indonesia, dan membayar ganti rugi. Para pelajar itu terperanjat. Mereka tak menyangka Belanda pernah sekejam itu.

Kadaluwarsa?

Tapi, belum lagi sampai cita-citanya itu, Saih bin Sakam meninggal pada 7 Mei 2011. Dialah korban terakhir tragedi Rawagede yang masih hidup sampai abad ke-21. Dia pergi, justru saat Belanda mulai membuka kasus itu di pengadilan.

Para kerabat korban pembantaian itu terus melaju (Lihat kronologinya di Infografik: Banjir Darah di Rawagede). Pada 20 Juni 2011, mereka menuntut Belanda, melalui pengadilan di Den Haag. Tujuannya, Belanda harus mengakui adanya pembantaian, meminta maaf, dan memberi ganti rugi.

Meski tak disuarakan resmi, Pemerintah Indonesia kabarnya mendukung langkah korban pembantaian Rawagede itu.

Dukungan pemerintah itu diungkapkan Ketua Yayasan Rawagede Sukarman kepada VIVAnews, di Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Karawang pekan lalu. Sukarman adalah cucu salah satu korban. Ia telah bolak-balik ke Den Haag mengikuti proses pengadilan kasus Rawagede di Pengadilan Belanda.

Menurut Sukarman, sebelum menggugat ke Belanda 15 Agustus 2008 lalu, mereka meminta izin ke Komisi I dan Komisi III DPR, serta ke MPR. “Kami juga diundang ke Departemen Luar Negeri, dan langsung dihubungkan ke Biro Eropa. Mereka katakan, lanjutkan tuntutan itu,” ujar Sukarman.

Selama proses gugatan itu pun, Sukarman dibantu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Belanda. Sidang kasus itu dibuka 20 Juni 2011. Penggugat adalah sanak saudara korban Rawagede. Tergugat adalah pemerintah Belanda.

Perang argumen pun muncul di meja hijau. Pengacara pengugat adalah Liesbeth Zegveld. Dia aktif membela kasus hak-hak azasi manusia internasional, termasuk kejahatan kemanusiaan di Srebrenica, Bosnia.

Di sidang itu, Zegveld bercerita seperti halnya kesaksian Saih bin Sakam. Komite Utang Kehormatan Belanda juga menuntut ganti rugi bagi korban Rawagede. Ada juga sengketa soal jumlah korban. Penggugat mengatakan yang tewas 431 orang. Belanda dalam Nota Ekses 1969, mengatakan hanya 150 orang.

Selain itu, fakta baru diajukan oleh penggugat, berupa dokumen korespondensi. Disebutkan, para petinggi Belanda tak meragukan Wijnen bersalah. Jenderal Simon Spoor menulis surat kepada jaksa agung, bahwa Pengadilan Militer akan menghukum Mayor Wijnen. Tapi, Jaksa Agung tak jadi menggugat Wijnen. Alasannya, kasus itu 'tak ada lagi campur tangan, dan perhatian asing'.

Zegveld menilai para janda yang suaminya dibunuh militer Belanda di Rawagede, diperlakukan tak adil. Ini jika dibandingkan korban kejahatan perang dunia kedua terhadap Yahudi. Hak mereka sebagai korban perang dunia kedua diakui, dan menerima ganti rugi. “Ada kebiasaan Belanda tak menolak tuntutan korban perang dunia kedua hanya karena kadaluwarsa. Kebijakan ini juga harus berlaku bagi janda dari Rawagede,” ujar Zegveld, seperti dikutip Radio Nederland.

Sebelumnya, pengacara Belanda GJH Houtzagers mengatakan kasus pembunuhan oleh serdadu Belanda itu sudah kadaluwarsa. Lagipula, korban selamat terakhir, Saih bin Sakam, telah meninggal Mei lalu. Houtzagers juga memberi argumen lain. Katanya, ada kesepakatan Belanda dan Indonesia pada 1966. Isinya, kedua pihak setuju mengakhiri sengketa keuangan.

Houtzagers mengingatkan Indonesia dan Belanda kini bekerjasama dalam banyak hal. “Belanda membantu tak saja desa Rawagede, tapi juga wilayah lain. Kedua negara memandang ke depan, membangun masa depan bersama, dan bukan melihat masa lalu,” kata Houtzagers.

Pintu ke kasus lain

Yang menarik, kata Zegveld, jika kasus Rawagede menang di pengadilan. Dampaknya positif bagi korban aksi militer Belanda lainnya di Indonesia. Mereka bisa menuntut ganti rugi juga.

“Kami ingin memberi tahu kepada masyarakat Belanda kejadian sebenarnya. Ini bukan kasus Rawagede saja. Di Sulawesi Selatan ada pembantaian Raymond Westerling, ada juga kasus Kaliprogo di Jawa Tengah, Gerbong Maut di Bondowoso, dan sebagainya”, kata Jeffry Pondaag dari Komite Utang Kehormatan Belanda.

Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, Batara R Hutagalung sepakat. Dia mengatakan banyak aksi pembantaian Belanda sekitar 1945-1950 di Indonesia yang tak terungkap di dunia internasional. Ironisnya, Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) justru bermarkas di Den Haag, Belanda.

Batara yakin, jika Belanda konsisten, maka kasus ini bisa menang. Dia mengajukan contoh. Dua tahun lalu, ada bekas tentara Jerman dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia membantai empat warga sipil di Belanda semasa perang. “Dia dihukum karena membunuh empat orang. Maka logikanya, yang membantai puluhan ribu bisa dimajukan ke pengadilan internasional. Itu sebabnya kami mengajukan kasus Rawagede,” kata Batara kepada VIVAnews.

Berhasilkah gugatan dari Rawagede? Hakim Pengadilan Den Haag mengatakan masih mempelajari pleidoi kedua pihak. Mereka segera memberi putusan dalam waktu 90 hari, atau pertengahan September 2011 ini.(np)

Renne R.A Kawilarang, Nila Chrisna Yulika, Anggi Kusumadewi

Laporan Erick Tanjung |Yogyakarta

www.vivanews.com
http://sorot.vivanews.com/news/read/240339-menggugat-pembantaian-rawagede

Yang Terserak di Rawagede

Senin, 8 Desember 1947. Lukas Kustario menghimpun kekuatan di Rawagede. Dia seorang serdadu. Pangkat Kapten. Suka nekat dengan nyali seribu. Petinggi militer Belanda memberinya julukan si Begundal Karawang. Kerjanya selalu bikin berang kumpeni.

Berkali-kali Lukas sukses menggempur pos militer Belanda. Dia juga jadi momok sebab kerap menyergap mendadak patroli serdadu Kumpeni di daerah-daerah di sekitar Bekasi dan Karawang.

Berkali-kali diserbu dengan cara mengejutkan, militer Belanda membuat perhitungan dengan Lukas. Dan suatu ketika petinggi serdadu di Jakarta mendengar informasi Lukas bakal melintas di Rawagede.

Rawagede adalah sebuah desa di Rawamerta. Terletak di antara Bekasi dan Karawang, Rawagede sudah menjadi markas gabungan semua laskar pejuang kemerdekaan. Di situ ada Laskar Citarum, Barisan Banteng, Hizbullah, juga kelompok laskar lain yang menyala semangatnya mengusir Belanda.

Di kawasan itu banyak orang kaya. Semangat mereka untuk merdeka juga membara. Itu sebabnya para laskar membangun basis di sini. Kaum berada itu suka cita menyumbang logistik. Tanpa diminta. Bukan hanya telur ayam. Kerbau pun mereka sumbang. Demi republik.

Pagi itu, Kapten Lukas hendak menghela pasukan ke Cililitan. Menyerang basis serdadu kumpeni di Jakarta. Persiapan sudah matang. Tapi sungguh celaka tiga belas. Pukul sembilan pagi, seorang mata-mata melapor ke Markas Belanda. Belanda berang. Pasukan bersenjata bergegas. Menyusun siasat menyerbu duluan. Pukul empat sore masuk berita dari Karawang. Rawagede bakal dibumihangus.

Penduduk di sana gemetar. Apalagi Kapten Lukas yang cekatan itu sudah membawa pasukan. Sudah tiba di Cibinong. Dan yang terjadi sore itu memang bukan perang. Tapi pembunuhan. Warga desa dihajar ribuan serdadu kumpeni. Berusaha bertahan warga desa membangun benteng. Serdadu Belanda susah merangsek.

Tapi benteng itu cuma sakti sejenak. Sebab serdadu Belanda menganti siasat. Menyerbu dari semua sudut. Jadilah kampung itu terkurung. Warga setempat menyebut siasat model beginian sebagai pengepungan “letter O”. Pukul 12 malam Rawagede sudah di “letter O” oleh Belanda.

Warga kampung melawan ribuan serdadu, jelas bukan perang. Kalah jumlah. Kalah senjata. Di keremangan Selasa subuh, 9 Desember 1947, sebagian warga berusaha kabur dari neraka jahanam itu. Berlari ke arah sawah. Celaka, Belanda sudah menunggu di situ.

Sebagian ditangkap. Sisanya putar balik. Kembali ke desa. Tapi mereka yang berlari pulang itulah yang sial. Pelor berdesing mengejar. Menancap di badan, berjatuhan, lalu mati. Merasa di atas angin, pasukan Belanda merangsek masuk desa. Warga yang bertahan lintang pukang mencari perlindungan.

Tapi yang ada cuma rumah penduduk yang gemetar. Yang mengunci rapat pintu rumah. Cuma sedikit yang membuka pintu. Tapi Belanda justru menaruh curiga dengan rumah-rumah yang terkunci rapat itu. Pintu didobrak, mengeledah semua sudut rumah, dan mengiring penghuni keluar.

Di halaman kampung mereka dibariskan. Laki-laki disuruh berjejer. Ketakutan tiada terkira menyapu wajah mereka. “ Di mana Lukas?” bentak seorang tentara Belanda. Mereka yang berjejer ketakutan itu diam seribu bahasa. Dipaksa buka mulut, mereka cuma menjawab, “Tidak tahu.” Para serdadu Belanda itu murka alang kepalang.

Dan “tidak tahu” itu bisa berarti kematian. Peluru langsung menghujam. Mereka yang berjejer itu berjatuhan. Tersungkur menemui ajal termasuk para lelaki belia belasan tahun. Warga di sana menyebut penembakan model beginian, di dredet.

Pukul 12 siang serdadu Belanda menemukan sebuah rumah yang dipenuhi pejuang dan warga. Dari wanita tua hingga anak-anak Belia. Pasukan Kumpeni langsung memberondong. Sebagian langkah seribu masuk hutan. Banyak pula yang lari lewat saluran air. Berlari sembunyi ke arah sungai. Banyak yang masuk ke dalam air. Juga sembunyi di bantaran sungai, di antara rerimbunan rindang pohon. Agak aman memang.

Tapi itu cuma sementara. Sebab serdadu Belanda menghela anjing galak ke bantaran sungai. Anjing-anjing itu menggonggong seperti sedang berburu. Tahu ada warga di sana, para serdadu beramai-ramai memberondong. Mereka berjatuhan bersimbah darah. Mayat-mayat mengambang dan hanyut. Air sungai berubah merah darah.

Hari itu, 9 Desember 1947, 431 warga laki-laki sipil Rawagede mati bersimbah darah. Hari itu, para lelaki punah dari kampung ini. Hanya tersisa kaum wanita. Mereka menangis sejadi-jadinya. Mengenang anak, suami dan ayah yang bertebar tanpa jiwa di sawah-sawah dan bantaran sungai.

Para wanita itu cuma bisa termangu. Ratusan jenasah itu urung dimakamkan sebab malam sudah datang. Esok harinya, Rabu 10 Desember 1947 ratusan wanita kampung bahu membahu mengangkut jenazah. Mengubur anak, suami, juga ayah.


***

Pagi 9 Desember 2008. Nikolas van Dam berdiri tegak. Duta Besar Belanda untuk Indonesia itu berdiri di depan Monumen Rawagede. Bangunan itu berbentuk bunga melati yang belum lagi mekar. Bagian belakang monumen itu bersambung dengan Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga. Ratusan makam berjajar. Di sana terpampang tulisan besar mengenang kepiluan dari masa lalu itu, ‘Esa Hilang Dua Terbilang.’

Hari itu, Van Dam menghadiri peringatan 61 tahun tragedi Rawagede. Tragedi itu dikenang setiap tahun. Entah untuk membunuh kepiluan itu, warga kemudian menganti nama Rawagede menjadi Desa Balongsari. Tapi duka itu tetap di kenang. Tanggal 9 Desember 2008, warga desa memenuhi kawasan pemakaman itu.

“Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan yang dalam atas segala penderitaan yang harus dialami,” kata Van Dam di hadapan keluarga para korban pembantaian. Sesudah diperingati selama 61 tahun, itulah kali pertama seorang pejabat Belanda hadir di pemakaman itu.

Peristiwa itu, lanjut Van Dam, merupakan salah satu contoh paling menyedihkan dari cara Belanda dan Indonesia saling berpisah, “Dengan begitu menyakitkan dan penuh kekerasan.” Tindakan brutal para serdadu itu, lanjutnya, telah menaruh Kerajaan Belanda pada tempat yang salah dalam sejarah, sampai kapan pun.

Van Dam hadir di pemakaman itu atas desakan Van Bomel. Harry van Bomel adalah salah seorang anggota parlemen negeri kincir angin itu. Dia wakil Partai Sosialis. Tanggal 18 November 2008, tiga pekan sebelum peringatan itu, Bomel mengajukan mosi ke parlemen Belanda (Tweede Kamer). Bomel meminta parlemen agar mendesak pemerintah mengirim Duta Besar ke acara peringatan pemakaman ini.

Sesudah melewati perdebatan berhari-hari, anggota parlemen menerima usulan itu. Lalu keputusan parlemen pun terbit. Parlemen Belanda mulai membahas kasus ini, sesudah keluarga korban pembantaian itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Belanda, 15 Agustus 2008. Pengadilan atas kasus ini kemudian menyedot perhatian media massa dan pemerhati hak asasi manusia internasional.

Sukarman, Ketua Yayasan Rawagede, yang juga anak salah seorang korban pembantaian, bolak-balik Jakarta-Den Haag untuk menghadiri proses peradilan dan melakukan audiensi dengan parlemen Belanda. Oktober-November 2010, ia pergi ke Belanda membawa korban pembantaian yang ditemukan selamat dan masih hidup. 15-30 Juni 2011, ia kembali bertolak ke Belanda sambil membawa sejumlah janda.

***

Tanggal 9 Agustus 2011. Panas menyergap Desa Balongsari. Terik mentari terasa membakar kulit. Namun Suryadi dan Junaedi tetap setia menyapu dan merawat monumen itu. Kepada VIVAnews.com yang berkunjung ke situ, mereka berkisah soal pembantaian itu.

“Warga benar-benar sakit hati karena dibantai tanpa tahu apa salahnya,” kata Junaedi. Pembantaian itu, katanya, sudah jadi ingatan kolektif warga. Diperingati bersama-sama.

Menjadi desa yang tergolong makmur ditahun 1947 itu, kini Rawagede berjalan lambat. Tertinggal dari desa-desa di sekitar. Sekitar 80 persen penduduk desa hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas warga jadi buruh tadi.

Siang 9 Agustus 2011 itu, sejumlah warga terlihat melintas di jalan kering berdebu. Memakai topi tani, membawa pacul. Sejumlah warga terlihat menumpang sepeda ontel menjaja barang kerajinan tangan.

Surya, Kepala Urusan Kelurahan Desa Balongsari, menegaskan bahwa kehidupan warga desa memang belum menggembirakan. “Hanya 20 persen warga desa ini yang tergolong mampu. Sisanya hanya buruh tani dan usaha kecil-kecilan,” kata Surya.

Ironisnya, dari total areal persawahaan di desa itu, hanya 30 hektar yang dimiliki oleh penduduk asli Rawagede. Sisanya dikuasai pendatang. Desa ini terlihat garing. Sungai yang dulu merah darah itu, kini kering kerontang. Jika ada air menggenang, warnanya hitam pekat.

Di beberapa tempat di pinggir sungai, tampak berdiri kakus seadanya bertiang bambu. Rumah-rumah penduduk yang reyot tampak berselang-seling dengan sedikit rumah yang layak.

Siang 9 Agustus itu, VIVAnews bertemu dengan Nenek Cawi di Sampurna Raga. Dia sudah tua renta. Usianya 87 tahun. Artinya, nenek Cawi berusia 23 tahun ketika pembantaian itu terjadi. Meski renta, dia merekam jelas tragedi itu. Kakak dan suaminya mati pada hari itu.

Dia lalu berkisah. “Saat itu saya sedang tidur, lalu dibangunin suami. ‘Bangun... bangun... banyak Belanda.’ Waktu itu perempuan nggak boleh keluar rumah. Harus diam di rumah saja. Nggak boleh ikut-ikutan lelaki.”

Di luar terdengar bunyi tembakan. Nenek renta ini berusaha mengulang kisah jahanam itu. “ Dor dor dor, tekdung tekdung tekdung, dredededet. Sorenya, perempuan nyariin mayat. Laki saya mati. Rata-rata laki kena tembakan di kepala. Ada yang sampai kepalanya putus. Kakak saya kena di dada. Dihitung ada 9 lubang,” ujar Nenek Cawi. Esok harinya, lanjut nenek Ciawi, kaum wanita susah payah memilah-milah mayat sanak saudara sebab banyak mayat yang berantakan.

Kehidupan setelah pembantaian itu, berjalan sangat sulit. Susah, karena isi desa ini hampir perempuan semua. Semua mengungsi dari Rawagede. “Jadi 15 hari pertama setelah pembantaian, desa kosong,” kenangnya.

Apakah nenek tua ini masih menyimpan dendam? Dan menghendaki para pembantai itu dihukum berat. Ditanya soal itu, sang nenek terdiam sejenak. Lalu, “Saya mah orang bodoh. Itu urusan orang pinter. Ibu sudah nggak ada dendam. Ibu yakin anak-cucu Ibu akan bales,” katanya.

Balas, yang dimaksudkan nenek renta ini bukan membunuh. Tapi menuntut keadilan atas penderitaan panjang itu. Dan itulah yang kini dilakukan salah seorang cucunya, Sukarman.

Berhari-hari, bertahun-tahun kemudian Rawagede menjadi kampung janda. Penyair kondang, Chairil Anwar, mengenang pembantaian itu lewat sajak Karawang Bekasi. Chairil menulis sajak itu di daerah Anjun, dekat Masjid Agung Karawang.

Karawang-Bekasi

Kami yang kini terbaring antara Krawang-Bekasi
tidak bisa teriak “Merdeka” dan angkat senjata lagi.
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
terbayang kami maju dan mendegap hati ?

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu.
Kenang, kenanglah kami.

Kami sudah coba apa yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa

Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan

Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan kemenangan dan harapan
atau tidak untuk apa-apa,
Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata
Kaulah sekarang yang berkata

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak

Kenang, kenanglah kami
Teruskan, teruskan jiwa kami
Menjaga Bung Karno
menjaga Bung Hatta
menjaga Bung Sjahrir

Kami sekarang mayat
Berikan kami arti
Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian

Kenang, kenanglah kami
yang tinggal tulang-tulang diliputi debu
Beribu kami terbaring antara Krawang-Bekasi

Chairil Anwar (1948)


www.vivanews.com
http://sorot.vivanews.com/news/read/240341-jejak-berdarah-rawagede

Menguak Sejarah Perbudakan di Indonesia

Perbudakan ternyata tak hanya dialami bangsa Afrika yang dibawa ke Benua Amerika, tetapi juga dialami nenek moyang kita. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah oleh Belanda.

Meski Belanda, yang kala itu menjadi pedagang budak terbesar di dunia, secara resmi menghapus perbudakan di seluruh wilayah jajahannya pada pada 1 Juli 1863.

Sejarawan Universitas van Amsterdam, Lizzy van Leeuwen, mengatakan bahwa penghapusan perbudakan di Oost Indie atau Indonesia, baru berakhir secara resmi 100 tahun lalu saat Belanda menghapus praktek perbudakan yang diterapkan di Kepulauan Sumbawa. "Ini adalah sejarah yang belum terungkap," van Leeuwen seperti dimuat situs Radio Nederland.

Dia menambahkan, hal ini terkait sejarah perbudakan di timur. Tak hanya di Indonesia melainkan juga di wilayah Asia Tenggara. Mencakup jangka waktu yang sangat panjang dan meliputi berbagai bentuk perbudakan. "Mengingat cakupan ini, masalah perbudakan di wilayah sekitar Samudera Hindia sulit sekali untuk diungkap. Sedikit sekali penelitian tentang masalah ini," jelas van Leeuwen.

Dalil van Leeuwen diperkuat sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejarawan Amerika Serikat, Marcus Vink. Menurut Vink, Belanda juga menjalankan praktek perbudakan di Indonesia.

"Jan Pieterszoon Coen membunuh semua penduduk asli Pulau Banda untuk membuka perkebunan pala. Ia kemudian membeli budak-budak dari wilayah Pulau Banda. Dari situlah dimulai praktek perdagangan budak di Indonesia," jelas Van Leeuw.

Perbudakan, kata dia, sejatinya sudah menjadi bagian dari sistem kemasyarakatan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Sumbawa, Bali dan Toraja. Penjajah Belanda membiarkan praktek perbudakan itu terus berlangsung karena itu menguntungkan posisi mereka di wilayah jajahan.

Namun, berbeda dengan masyarakat Suriname yang sampai sekarang terus memperingati sejarah kelam perbudakan, di Indonesia hal itu sama sekali tidak terjadi.

Menurut van Leeuw, ada beberapa penjelasan. Pertama, orang tidak lagi merasakan dampak perbudakan di wilayah Indonesia itu secara nyata. Ini berbeda dengan situasi di Barat di mana orang bisa melihat hubungan perbudakan dengan masa kini secara jelas.

Selain itu, lanjut van Leeuwen, di wilayah Hindia Belanda, perbudakan tidak terjadi dalam skala industrial seperti yang terjadi di Suriname.

Kebanyakan budak dipakai untuk keperluan rumah tangga. "Tapi, bukan berarti budak di sana hidupnya lebih nyaman. Terjadi berbagai hal mengerikan, bagaimana budak-budak rumah tangga itu dihukum dengan sangat kejam. Hal itu bahkan masih terus saja terjadi sampai abad ke-20 di beberapa rumah tangga di Oost Indie."

Fakta yang menyedihkan, tambah van Leeuwen, saat ini praktek perbudakan masih saja terjadi di dunia. Misalnya, anak-anak yang dipaksa bekerja dengan kondisi yang memprihatinkan, wanita yang diperdagangkan sebagai budak seks, dan nasib para tenaga kerja wanita Indonesia yang diperlakukan kejam di negara lain.


www.vivanews.com
http://nasional.vivanews.com/news/read/232591-menguak-sejarah-perbudakan-di-indonesia

Sadis, Lempar Perempuan dari Pesawat Terbang

Pengadilan Argentina menjatuhkan hukuman kepada tiga mantan pejabat militer atas tuduhan pembunuhan sadis terhadap lima perempuan selama 'Perang Kotor' di negara itu. Pembunuhan dilakukan dengan melempar para perempuan yang masih hidup dari pesawat yang tengah mengudara.

'Perang Kotor' mengacu pada pembersihan terhadap warga negara pembangkang yang dilakukan pemerintahan militer Argentina antara 1976 dan 1983.

Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan pengadilan, para terdakwa dituduh terlibat dalam sejumlah 'penerbangan maut'. Hakim Sergio Torres telah menjatuhkan hukuman penjara kepada ketiga terdakwa sekaligus membekukan asetnya.

Mereka yang menjadi korban pembunuhan antara lain, seorang biarawati asal Prancis, Suster Leonie Duquet, dan empat perempuan yang tergabung dalam 'Ibu-ibu dari Plaza de Mayo', kelompok pejuang hak asasi manusia yang didirikan para perempuan keluarga korban pembunuhan atau korban hilang selama kediktatoran militer.

Rezim militer menculik Duquet dan biarawati lain asal Prancis, Alice Domon, pada Desember 1977. Dalam operasi yang sama, mereka juga menculik 10 perempuan anggota kelompok Plaza de Mayo, termasuk sang pendiri, Azucena Villaflor.

Terkubur sejak 1978, sisa-sisa jasad Duquet, Villaflor dan tiga perempuan lain, teridentifikasi pada 2005. Sementara itu, jasad Domon tidak pernah ditemukan.

Kelompok hak asasi manusia setempat mengatakan bahwa ratusan korban era kediktatoran militer dibunuh dengan cara dilempar hidup-hidup ke laut dari pesawat yang sedang mengangkasa. Sementara itu, 5.000 lainnya juga dibunuh dan disiksa di Sekolah Mekanik Angkatan Laut the Naval Mechanics School (ESMA).

Pengusutan kasus kejahatan perang di masa lampau itu telah dimulai sejak awal 2009 dan diharapkan akan berakhir pada beberapa bulan ke depan.

Salah satu yang tengah menghadapi dakwaan pengadilan adalah Alfredo Astiz. Pria 59 tahun yang memiliki julukan 'Malaikat Maut' ini dituduh bertanggung jawab atas kematian Duquet dan Domon. Saat perang, ia bertugas menyusup ke kelompok Plaza de Mayo untuk memilih target yang akan diculik.

Berdasar data pemerintah setempat, sedikitnya 9.000 orang diculik, disiksa dan dibunuh dalam apa yang dikenal sebagai 'perang kotor' di Argentina. Namun, sejumlah aktivis percaya jumlah korban mencapai 30 ribu orang. (art)

www.vivanews.com
http://dunia.vivanews.com/news/read/224433-sadis--lempar-wanita-dari-pesawat-terbang

Jenderal Pembantai Muslim Bosnia Ditangkap

Pemerintah Serbia telah menangkap Ratko Mladic, seorang jenderal pasukan Serbia-Bosnia yang terkenal kejam dalam perang di Balkan dekade 1990an. Mladic bertanggungjawab atas pembantaian ribuan umat Muslim Bosnia. Dia sudah lama menjadi buronan Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda.

Menurut VOA News, penangkapan Mladic diumumkan oleh Presiden Serbia, Boris Tadic, Kamis 26 Mei 2011. "Atas nama Republik Serbia, saya bisa umumkan penangkapan Ratko Mladic. Proses ekstradisi tengah berlangsung," kata Tadic dalam jumpa pers di Belgrade. Dia segera dibawa ke penjara di Den Haag untuk diadili.

Mladic selama ini diburu oleh penegak hukum Mahkamah Kriminal PBB atas kejahatan perang yang dia lakukan di bekas pecahan Yugoslavia. Mahkamah telah mendakwa Mladic pada 1995 atas kekejaman dilakukan pasukannya selama tiga tahun mengepung Kota Sarajevo di Bosnia.

Mladic, yang kini berusia 69 tahun, juga bertanggungjawab atas pembunuhan 8.000 umat Muslim Bosnia, baik laki-laki dewasa dan anak-anak, di dekat kota Srebrenica. "Penangkapan ini memupuskan beban berat dari Serbia dan menutup lembaran sejarah kelam kami," kata Tadic.

Pekan lalu, Kepala Tim Penuntut untuk Mahkamah Kriminal PBB, Serge Brammertz, mengritik Serbia karena tidak optimal memburu Mladic maupun buronan lain yang juga didakwa melakukan kejahatan perang, Goran Hadzic.

Kalangan pejabat Uni Eropa juga telah mengatakan bahwa penangkapan Mladic bisa jadi penentu bagi Serbia agar bisa masuk menjadi kandidat anggota baru Uni Eropa.

www.vivanews.com
http://dunia.vivanews.com/news/read/222897-jenderal-pembantai-muslim-bosnia-ditangkap

Ditemukan, Kuburan Massal Etnis Albania

Sebuah kuburan massal yang diyakini merupakan lokasi pemakaman sekitar 250 orang etnis Albania ditemukan di Serbia.

Seorang jaksa kejahatan perang, Vladimir Vukcevic, Senin 10 Mei 2010, mengatakan pada BBC bahwa informasi tersebut diperoleh dari misi kepolisian Uni Eropa di Kosovo (Eulex). Pemerintah Serbia telah mengirimkan aparat untuk menyelidikinya.

Mayat-mayat yang dikuburkan di situ diduga kuat merupakan korban pembantaian dalam konflik 1998-1999 saat pasukan Serbia menggempur pemberontakan etnis Albania di Kosovo. Kuburan massal itu ditemukan di kota Raska, dekat perbatasan dengan Kosovo.

Penyelidik pernah mencari kuburan massal di sekitar lokasi tersebut dua tahun lalu, tetapi tidak membuahkan hasil. Perlu beberapa hari sebelum proses penggalian bisa dimulai.

Jaksa kejahatan perang, Vladimir Vukcevic, mengatakan, penemuan tersebut merupakan tanda bahwa Serbia berkomitmen mengungkap sejarah bangsanya sendiri. "Ini merupakan sebuah bukti lagi bahwa Serbia tidak malu atas masa lalu mereka yang gelap dan siap membawa keadilan bagi semua orang yang melakukan kejahatan," kata Vukcevic kepada sebuah kantor berita seperti dikutip oleh BBC.

Ini bukan kali pertama kuburan massal sisa konflik ditemukan di Serbia. Mayat lebih dari 800 etnis Albania Kosovo ditemukan di sejumlah lokasi di Serbia pada 2001.

Empat aparat kepolisian Serbia telah dijatuhi dakwaan pada 2009 karena membunuh 50 warga sipil Albania Kosovo pada 1999. Masih ada sekitar 1.200 orang hilang saat perang berkecamuk.

Mantan pejabat kepolisian Serbia, Vlastimir Djordjevic, saat ini sedang menjalani proses persidangan di pengadilan kejahatan perang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Den Haag, Belanda.

www.vivanews.com
http://dunia.vivanews.com/news/read/150095-ditemukan__kuburan_massal_etnis_albania

Ratusan Tulang Korban Perang Bosnia Ditemukan

Tulang belulang dari sekitar 97 orang ditemukan di dasar sungai buatan di perbatasan antara Serbia dan Bosnia, Rabu, 27 Oktober 2010. Tulang belulang ini diduga adalah para korban pada perang Bosnia tahun 90-an.

Tulang belulang ini ditemukan pada saat danau buatan Perurac yang terletak di perbatasan kedua negara dikeringkan untuk perawatan. Komisi Orang Hilang Bosnia dan Serbia mengatakan bahwa 372 potongan tulang ditemukan di danau wilayah Bosnia dan 79 potongan tulang lainnya ditemukan di danau wilayah Serbia.

Setelah melakukan penghitungan fragmen tulang, para ahli memperkirakan tulang belulang ini milik 97 orang yang kemungkinan adalah korban perang yang memecah Yugoslavia tersebut. Namun, penelitian DNA lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan jumlah dan identitas tulang tersebut.

Tulang tersebut diduga adalah para muslim Bosnia di kota Visegrad yang dibunuh pada perang Bosnia tahun 1992-1995 oleh tentara Serbia. Mereka kemuduan dibuang dari atas jembatan ke sungai Drina. Mayat-mayat ini lalu terbawa arus dan sampai ke danau buatan, bagian dari sungai Drina yang dibendung, beberapa kilometer dari hilir.

“Kami telah memperkirakan setidaknya sepertiga orang yang hilang akan ditemukan di tempat ini, namun kesempatannya sangat kecil untuk menemukan korban lainnya yang dibuang disini,” ujar ketua Komisi untuk Orang Hilang Bosnia, Amor Masovic seperti dilansir dari laman Associated Press.

Danau buatan Perucac dikeringkan setiap 30 tahun sekali untuk perawatan dan pembersihan. Disaat itulah tulang belulang korban perang ditemukan.

Pembunuhan di Visegrad sangat sering terjadi dan dalam jumlah yang banyak, sehingga manajemen bendungan melalui radio pada tahun 1992 menyerukan untuk menghentikan membuang mayat di sungai karena menyumbat gorong-gorong.

Sekarang, 18 tahun kemudian, para ahli dari kedua negara yang dulunya bertikai bekerjasama mencari para korban perang. Pemerintah Serbia menunda pengisian air di danau untuk mempermudah pencarian lebih banyak lagi tulang belulang.

“Saya yakin penemuan para orang yang hilang adalah unsur penting untuk mewujudkan rekonsiliasi di kawasan,” ujar kepala Komisi Orang Hilang Serbia, Veljko Odalovic.

www.vivanews.com
http://dunia.vivanews.com/news/read/185329-ratusan-tulang-korban-perang-bosnia-ditemukan

Peringatan Halabcheh, Tinjauan Kembali Terhadap Sebuah Tragedi

Ketika mantan presiden dan diktator Irak, Saddam Husein, dihukum gantung, media-media massa Barat menyatakan bahwa berkas-berkas kejahatan Saddam selama hidupnya telah dilimpahkan kepada sejarah, dan lambat laun segala sesuatunya akan terlupakan. Namun, fakta yang sebenarnya lebih akurat daripada opini yang dipoles oleh media-media massa Barat itu. Sejarah tidak akan menghapus catatan kejahatan Saddam dan bukti dukungan Barat terhadap kekejian Rezim Baath itu.

19 tahun yang lalu, tanggal 16 Maret 1988, Saddam Husein melakukan sebuah kejahatan anti kemanusiaan yang paling keji dalam sejarah. Pada hari itu, kota Halabcheh di Irak menjadi sasaran serangan senjata destruksi massal oleh Rezim Saddam. Kota ini mengalami nasib yang tak jauh berbeda dengan kota Nagasaki, Hiroshima, serta kota-kota di Vietnam. Dalam pembantaian massal di Halabcheh, lebih dari 15 ribu orang tewas.

Lebih dari itu, serangan senjata kimia yang dilancarkan oleh Saddam tidak hanya menimpa kota Halabcheh, namun juga dialami oleh warga Iran di kawasan barat dan selatan negara ini. Tentu saja, tragedi di Iran tak akan terjadi jika lembaga-lembaga internasional dan Dewan Keamanan PBB tak membisu dalam menyikapi tragedi Halabcheh.

Robert Fisk, seorang wartawan terkenal asal Inggris, dalam artikelnya yang ditulis beberapa tahun lalu usai perang Irak-Iran, mengatakan, "Dalam sebuah dokumen rahasia yang tak dipublikasikan, disebutkan adanya pengiriman senjata-senjata kimia dan biologi yang berfungsi ganda dari AS ke Irak. Sebelum dan setelah tahun 1985, perusahaan-perusahaan AS mengirimkan senjata-senjata biologi ke Irak setelah diratifikasi oleh negara ini.

Disebut-sebut juga bahwa pengirim senjata destruksi massal itu di antaranya adalah perusahaan yang memproduksi mikroba antraks dan sejumlah virus lainnya." Melalui laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa AS telah terbukti mengirimkan bahan-bahan senjata dwifungsi kepada Irak, yang disetujui oleh pemerintah Washington dalam rangka membantu pembuatan instalasi-instalasi senjata kimia di Irak.

Muhammad Salam, seorang wartawan Associated Press yang menyaksikan langsung serangan-serangan senjata kimia Irak terhadap tentara Iran di timur Basrah mengatakan, "Pasukan Irak untuk pertama kalinya mengunakan gas-gas kimia, yang sebagaimana gas Mustard, dapat merusak syaraf manusia." Muhammad Salam juga menyatakan, "Sejak awal, Iran sudah menyatakan bahwa AS telah mengirimkan senjata kimia ke Irak, namun Washington terus menepis tudingan tersebut."

Koran San Fransisco Chronicle edisi 12 November 2006 menulis, AS mengirimkan 14 bahan berbahaya yang dapat digunakan untuk produksi senjata kimia ke Irak, dan hal ini sengaja dilakukan semata-mata untuk mengalahkan Iran. Koran ini seperti media-media massa lainnya, juga menyinggung kunjungan Donald Rumsfeld ke Irak dan pertemuannya dengan Saddam Husein. Rumsfeld datang ke Irak pada bulan Desember 1983 dan pada tanggal 24 Maret 1984. Menurut koran ini, "Rumsfeld menemui Saddam di saat PBB dalam laporannya mengumumkan bahwa Irak dinyatakan sebagai pelaku kejahatan perang karena menggunakan gas Mustard dalam menyerang tentara-tentara Iran."

Berdasarkan laporan resmi dan dokumen Reagan di awal April 1982, AS sama sekali tak dapat menerima kekalahan Irak dalam perang Iran, serta tak membiarkan Saddam kalah. Untuk itu pada tahun 1983, AS secara resmi menjadi pendukung utama Irak dalam perang Iran. Di samping itu, AS bersedia mengirimkan dana milyaran USD serta menfasilitasi pengiriman senjata dan teknologi dwifungsi ke Irak melalui makelar-makelar senjata. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kemampuan Irak dalam memproduksi senjata kimia terkait erat dengan kerjasama perusahaan-perusahaan AS dan Eropa.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Konferensi Perlucutan Senjata Nuklir, Republik Islam Iran menyatakan bahwa jumlah serangan senjata kimia yang dilakukan Irak antara tahun1981 hingga 1988 adalah sebanyak 242 kali dan menelan korban sebanyak 44 ribu orang. Disebutkan juga, Baghdad mengakui bahwa pihaknya dalam perang Irak menggunakan enam ribu unit bom kimia kepada Mantan Ketua Tim Inspeksi Senjata Destruksi Massal PBB, Hans Blix.

Berdasarkan laporan yang disusun oleh tim penyidik PBB terkait senjata nuklir Irak, Irak mendapatkan fasilitas militer dan senjata kimia dari 150 perusahaan Barat. Koran Al-Qais, terbitan Kuwait, yang mengutip pernyataan para pakar dan inspektur senjata destruksi Irak, pada bulan November 2006 menulis, "Perusahaan-perusahaan pemasok utama untuk Irak terdiri atas 22 perusahaan AS, 23 perusahaan Italia, dan 13 perusahaan Swiss."

Sangat ironis, AS yang di masa lampau menjadi pendukung Saddam kini mengklaim diri sebagai penentang senjata pembunuh massal. Bahkan, AS kini menduduki Irak dengan alasan untuk membasmi senjata pembunuh massal. AS juga terus-menerus menekan Iran yang sedang berupaya mendayagunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Padahal di saat yang sama, AS sendiri tengah memproduksi senjata nuklir generasi baru yang merupakan ancaman besar bagi keselamatan umat manusia.





sumberhttp://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=141:peringatan-halabcheh-tinjauan-kembali-terhadap-sebuah-tragedi-&catid=59:perspektif&Itemid=101

Pembantaian Muara Angke

Awal tahun 1610-an etnis Cina di Batavia berjumlah hampir 5000 orang lebih. Jumlah mereka yang banyak memang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial, untuk mengisi pekerjaan kasar seperti kuli angkut dan buruh pabrik. Itu menjadi mungkin karena orang-orang Belanda yang menetap di Batavia rata-rata adalah tentara, pelaut (sangat temporer) dan kelas menengah seperti pelancong dan politikus, tentu bourjuis eropa tidak mungkin melakukan pekerjaan kasar.

Maka orang-orang Cina-lah yang melakukan itu untuk mereka. Jan Pieter Zoon Coen yang mendirikan Batavia menyadari kondisi itu, karenyalah ia mengangkat “Tsu Ming Kang” sebagai kapten orang-orang Cina di Batavia.

Pada tahun 1620 perjudian yang dijalankan oleh etnis Cina mendapat izin resmi dari pemerintah kolonial, Tsu Ming Kang dan Gonthaay (ajudannya) ditugaskan oleh Belanda untuk mengambil pajak dari setiap bisnis judi. Pada waktu itu salah satu bisnis etnis Cina yang paling populer adalah bisnis gula. Etnis Cina memiliki banyak sekali perkebunan tebu di ‘Ommelanden’ atau wilayah si luar Batavia atau yang mengelilingi Batavia.

Karena perkembangan pabrik-pabrik gula, mereka terus mendatangkan pekerja-pekerja Baru dari Cina daratan untuk mengisis posisi buruh-buruh pabrik. Dari 1680 sampai 1720 etnis Cina di Batavia hidup relatif makmur.

Petakanya dimulai awal 1720 ketika unsur tanah perkebunan mulai mengalami kejenuhan, lalu pemerintah Inggris mulai menyaingi pasar Eropa dengan meningkatnya kwalitas perkebunan tebu di India Barat, sehingga Belanda mengalami permasalahan ekspor gula. Tapi pekerja-pekerja dari Cina daratan tetap berdatangan. Sehingga pada tahun 1725 pengangguran di kalangan etnis Cina meningkat drastis, dan meningkat terus di tahun-tahun berikutnya.

Para pengangguran inilah yang kemudian mengganggu keamanan di wilayah Batavia dan sekitarnya. Pemerintah kolonial menyadari kondisi ini akan merepotkan mereka, dan mereka mengeluarkan dua peraturan yang dikeluarkan secara beruntun antara tahun 1690 dan 1710-20. Peraturan pertama adalah mengurangi jumlah imigran Cina, sebuah peraturan yang diberikan untuk kapal-kapal Cina yang mengangkut imigran-imigran dari Cina daratan.

Peraturan kedua adalah memberikan status penduduk ‘Permisibrief’ kepada Cina yang sudah menetap terutama yang memiliki posisi baik sebagai pebisnis maupun petugas dan pegawai. Tapi kedua peraturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pejabat Belanda sangat mudah disuap, apalagi mereka (belanda) sangat menyukai barang-barang buatan Cina seperti Guci, kain dan lukisan. Sehingga tetap saja imigran Cina membludak di Batavia dan sekitarnya. Karena peraturan itu gagal diterapkan.

Van Imhoff seorang pejabat ‘Raff Van Indie’ atau ”Dewan Nusantara” sebuah organisasi yang mengurusi permasalahan sosial politik di Nusantara, memutuskan untuk menangkap semua orang Cina yang tidak bekerja, baik yang memiliki status ‘Permisibrief’ maupun yang tidak. Kondisi ini membuat ketegangan baru di kalangan etnis Cina, dan mereka yang tidak bekerja kemudian bersembunyi di rumah-rumah.

Mereka yang ditangkap di janjikan akan dibawa ke Ceylon dan dipekerjakan sebagai buruh pengupas buah vanili, tapi mereka tidak pernah sampai ke pulau itu, mereka dilempar ke laut dalam perjalanan. Isu itu membuat etnis Cina di Batavia berang dan mulai mempersenjatai diri, dengan senjata api dan meriam buatan, membentuk barisan pemberontak yang awalanya hanya berjumlah 60 sampai 100 orang. Dan ketakutan menyebar di Batavia.

Van Imhoff terkenal sebagai pejabat yang diplomatis dalam sejarah Batavia. Ia datang ke “Tanah Abang” tempat berkumpulnya etnis Cina dan mengadakan perundingan, tetapi ia pun tidak bisa menangani situasi. Tetapi ia dan ‘Nie Hue Kong’ seorang kapten Cina yang menjadi pegawai Belanda terus melakukan pendekatan agar ketegangan mereda.

Tetapi ‘Nie Hue Kong’ yang merupakan pegawai kolonial tidak dianggap oleh pemberontak, dan belakangan diketahui ‘Nie Hue Kong’ memiliki pabrik gula tempat pemberontakan dan pemogokan berlangsung. Ketika barisan pemberontak berada di depan gerbang Batavia. Sekelompok pasukan Batavia yang dilengkapi dengan 100 orang pasukan berkuda Bugis menyerang pemberontak dan mereka kocar-kacir. Isu menyebutkan bahwa cina-cina pemberontak menyusup ke Batavia dan warga Batavia ketakutan dan sentimen terhadap etnis Cina meningkat.

Pada hari minggu 9 oktober 1740 pemerintah Belanda menggeledah setiap rumah etnis Cina di Batavia. Awalnya hanya penggeledahan, kemudian menjadi pembunuhan, penjarahan dan pemerkosaan, pribumi dan para budak turut andil dalam kekejian tersebut. Gubernur Jenderal Valkeeiner yang selalu berseteru dengan Van Imhoff pada tanggal 10 oktober 1740 memerintahkan pembunuhan terhadap orang Cina yang berada di penjara dan rumah sakit.

Pembantaian baru berhenti setelah tanggal 10 oktober 1740, setelah pemerintah Belanda menarik mundur semua pasukan dan menyuruhnya untuk kembali ke asrama, untuk pembantaian itu serdadu bawahan mendapat 6 dukat sedangkan perwira dua kali lebih besar. Efek dari pembantaian itu adalah merebaknya pemberontakan anti Belanda di seluruh Indonesia.

Contohnya di Mataram, ketika rakyat ikut bersama pemberontak Cina bersama menyerang Belanda. Setelah kejadian itu Valkeeiner ditangkap dan dipenjara, dan dijatuhi dihukum mati. Tapi dia meninggal di penjara pada tahun 1751, hukuman matinya tidak sempat dilaksanakan. Menjadi sebuah catatan khusus bahwa kaisar CIna pada waktu itu Tsj’ien Lung (1736-1796).

Tidak mengambil acuh pada pembantaian itu, padahal para pedagang dan pelaut Cina menyebarkan berita pembantaian itu ke Cina daratan. Hal itu disebabkan karena Cina sedang membangun sebuah jaringan dagang baru dengan Belanda, Inggris dan Spanyol, dan pada tahun itu mereka (kekaisaran Cina) sedang menghadapi permasalahan internal, seperti pemberontakan dan produksi pangan yang bermasalah.

Hubungan ekonomi menjadi lebih besar dari masalah kemanusian itu sendiri. Tapi kasus pembantaian Oktober 1740 itu merupakan sebuah monumen sejarah pembantaian pertama di pulau jawa yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap etnis yang dicap non pribumi.

Dalam sejarah selanjutnya di Indonesia etnis Cina bahkan yang lahir dan besar di Indonesia tetap mendapatkan sentimen bahwa mereka bukanlah warga yang nasionalis hanya memanfaatkan Indonesia sebagai lahan bisnis. Tentu hal ini harus dipertanyakan lebih lanjut. Etnis Cina berbeda dengan etnis Arab yang pernah mendapat sentimen juga dari penduduk pribumi.

Tapi dalam kasus masyarakat Arab situasi yang dihadapi sedikit berbeda. Arab datang ke Indonesia dengan misi dagang dan menyebarkan agama Islam, dan di dekade awal kedatangan masyarakat Arab pada awal abad ke-17 sudah melakukan pernikahan dengan pribumi.

Di kalangan etnis Cina pernikahan seperti itu tidak mudah dilakukan, karena pertama sejarah poligami di kalangan masyarakat Cina tidak sepopuler masyarakat Arab, dan biasanya Cina pendatang membawa keluarga mereka ketika bermigrasi ke Indonesia.

Sedangkan yang tidak membawa keluarga lebih cenderung memilih menikah dengan sesama etnis karena struktur sosial dan etiket sosial etnis Cina sangat ketat, termasuk dalam hal tatacara makan, minum, bertemu dengan orang tua, mengucapkan salam, sehingga sangat sulit untuk membawa seseorang dari luar kebudayaannya untuk masuk ke kebudayaan mereka pada waktu itu, dan mungkin juga sekarang.

sumber http://ahmadsyarifali.wordpress.com/2010/06/30/segelas-teh-untuk-cina-singkeh-pembantaian-muara-angke/

Mengenang 66 Tahun Tenggelamnya Junyo Maru

Beberapa waktu lalu Martin Luning, seorang warga Australia menghubungi saya. Ia adalah cucu dari Hans Luning (1907-1995), seorang tawanan perang Jepang yang selamat dari bencana tenggelamnya Junyo Maru. Ingatan saya pun mengembara pada salah satu insiden bencana terbesar Perang Dunia II itu.

Dalam memoarnya Hans Luning menulis, “Sekitar setengah enam pagi kami terbangun karena kilatan cahaya dan guncangan seisi kapal. Pada awalnya saya pikir itu ledakan boiler. Kami melompat bebarengan berebut menuju ke dek. Beberapa detik setelah ledakan pertama, gelegar ledakan kedua menyusul. Asap mesiu menerpa kami. Sirene kapal meraung menyadarkan kita bahwa kapal telah terkena torpedo. Suasana panik. Kapal kami masih tinggi di air, tapi tanpa berpikir lebih lanjut, saya melompat ke laut”.

Kapal kargo berbendera Jepang, Junyo Maru, berisi orang-orang tawanan perang Jepang. Kapal naas yang berlayar dari Tanjung Priuk menuju Padang itu telah ditorpedo oleh kapal selam Inggris H.M.S. Tradewind di perairan dekat kota Muko Muko, Bengkulu pada 18 September 1944. Rupanya buruknya komunikasi menyebabkan komandan kapal selam H.M.S. Tradewind tak mengetahui bahwa kapal kargo Jepang itu mengangkut para tawanan perang.

Junyo Maru mengangkut sekitar 6.500 orang terdiri atas 2.300 orang Belanda, Amerika, Inggris, dan Australia; dan 4.200 kuli Jawa. Setelah terjadi bencana dahsyat itu, sekitar 680 tawanan perang dan 200 kuli Jawa berhasil diselamatkan oleh kapal motor Jepang, artinya lebih dari 5 ribu nyawa lainnya telah binasa di lautan. Mereka yang selamat pun harus rela didera kerja paksa untuk membangunjaringan rel kereta Pekanbaru-Muaro Sijunjung sejauh 220 km!


Monumen Junyo Maru - Ereveld Leuwigajah Cimahi, Jawa Barat

Ereveld Leuwigajah
“Untuk menghormat kepada mereka yang tidak tersebut namun telah mengorbankan hidupnya dan tidak beristirahat di taman makam kehormatan”

Di Ereveld Leuwigajah Cimahi, sebuah taman makam kehormatan untuk para korban-korban tawanan perang, Stichting Herdenking Junyo Maru (Yayasan Junyo Maru) mendirikan Monumen Junyo Maru. Monumen tersebut mengenang tak hanya bagi mereka yang tewas dalam bencana kapal Junyo Maru, namun ditujukan juga bagi semua yang binasa di laut kala perang 1942-45. Plakat monumen yang diresmikan 21 September 1984 itu tertulis, ” Herdenking Slachtoffers Zeetransporten 1942-1945, Stichting Junyo Maru”.

Kini enampuluh enam tahun telah berlalu. Dari sebuah pemakaman sunyi Monumen Junyo Maru berpesan kepada kita bahwa perang dan pertikaian di mana pun itu, hanya akan membawa kekacauan dan kesengsaraan bagi mereka yang bertikai, maupun para warga sipil tak berdosa.

sumber http://heritage.blog.nationalgeographic.co.id/2010/11/10/mengenang-66-tahun-tenggelamnya-junyo-maru/

Hidup Sempit di Kedungombo

Kampung mereka ditenggelamkan. Korban ”rezim pembangunan”. Hilang tanah air.

Korban-korban Rezim Soeharto

Matahari menggelincir ke barat. Sebentar lagi senja menyelimuti Dusun Nglanji Baru Blok A, Grobogan. Lelaki tua bertubuh kurus itu tekun mencangkul lahan becek calon persawahan.

Sawah yang mereka cangkul sesungguhnya bagian dari Waduk Kedungombo. Karena air sedang surut, lahan tersebut dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Tiga petak sawah kurang dari seribu meter tampak baru selesai ditanami.

“Dulu sawah saya di sana,” kata Atmo menuding ke tengah danau. ”Itu yang terlihat ada keramba apungnya. Dulu sepanjang waktu saya bisa menanam dan tidak perlu menunggu air surut. Sekarang harus menyesuaikan diri dengan air waduk.”

Tidak jauh dari situ, anak-anak Dusun Nglanji asyik bermain bola di tanah waduk yang kering. Sorak sorai membuncah diselingi gelak tawa.

”Anak-anak bisa main bola seperti ini, tidak sepanjang tahun. Harus menunggu air surut. Lapangan itu lebih tinggi, jadi surutnya lebih cepat dan rumputnya masih ada. Orang-orang tua harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa bertani,” ujar Atmo.

Waduk Kedungombo dibangun tahun 1987 menggunakan utang Bank Dunia US$ 156 juta. Sebanyak 37 desa di 3 kabupaten, Sragen, Grobogan, dan Boyolali, ditenggelamkan untuk waduk ini.

Warga protes. Uang ganti rugi lahan Rp 250 per meter sangat tidak manusiawi. Ismail, Gubernur Jawa Tengah saat itu, diduga menyunat uang ganti rugi karena besaran yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Rudini Rp 3.000 per meter.

Dua puluh tiga tahun berlalu. Warga korban Waduk Kedungombo masih dibekap kemiskinan. Kondisi rumah warga dan kandang sapi hampir sama. Reot, kusam, dan pengap.

Dulu pemerintah pernah berjanji waduk akan menyejahterakan warga. Bendungan akan mengendalikan banjir, mengatur irigasi, dan menghasilkan tenaga listrik.

Melawan Kedungombo

Hutan jati yang tidak terawat di sekitar desa menambah gersang kondisi. Dulu, hutan jati ini menjadi tempat bersembunyi warga yang menolak pembangunan Waduk Kedungombo.

Djaswadi adalah salah satu pemimpin warga yang menolak pembangunan Waduk Kedungombo. Menurut dia, bersembunyi di dalam hutan jati adalah pilihan terakhir lari dari kejaran tentara.

“Situasi saat itu mencekam. Warga yang menolak, ditransmigrasikan dan mendapat teror kekerasan. Tentara di mana-mana. Intel lebih banyak lagi. Itu yang menyebabkan warga memilih tinggal di hutan,” kata Djaswadi.

Sebagian laki-laki hidup bersembunyi dalam hutan. Perempuan dan anak-anak bertahan di kampung yang mulai digenangi air. Mereka menyingkir setelah kampung benar-benar ditenggelamkan.

”Beberapa orang ditembak. Bahkan ada yang ditenggelamkan dan disiksa. Saya sempat diculik dan dibuang ke Jambi serta Papua. Saya kabur dari tempat pembuangan dan kembali bersama warga yang masih bertahan untuk melawan, meskipun itu harus saya lakukan dalam hutan,” ujar Djaswadi.

Tahun 1989 warga yang masih mempertahankan tanahnya diisolasi dan dibiarkan mati kelaparan. Masyarakat dari luar wilayah dilarang masuk. Warga yang keluar desa harus menyerahkan kartu tanda penduduk.

”Jika tidak memiliki KTP, mereka harus mengurus. Namun, ketika akan mengurus KTP, warga dipaksa memberikan cap jempol atau tanda tangan kesediaan pindah. Jika melawan, KTP akan dibubuhi tanda eks tahanan politik. Anak bayi memiliki akta kelahiran yang di bawahnya ada tulisan ’anak eks tapol’,” kata Djaswadi.

Kini warga yang bertahan bermukim di hutan yang diubah menjadi permukiman. ”Mereka yang tinggal di dekat genangan bisa bercocok tanam jika air waduk surut. Warga yang tidak memiliki lahan harus mencari ikan untuk menyambung hidup,” ujar Gino, warga Kedungombo.

Mahasiswa yang membantu perjuangan warga Kedungombo sempat mengajarkan membuat keramba. ”Setelah warga mahir, justru dimanfaatkan orang luar. Keramba-keramba besar justru dimiliki orang di luar kampung. Warga sekitar hanya menjadi buruh dan mendapat upah kecil,” kata Gunawan Budi Susanto, mantan aktivis mahasiswa pendamping warga Kedungombo.

Gino menuturkan, saat ini warga dianggap mencuri jika mengambil ikan terlalu banyak. Menangkap ikan di waduk harus mendapat izin. ”Kalau hanya satu kilo, boleh,” ujarnya. (E1)

Foto: VHRmedia/ Andhika Puspita

Wiji Thukul dan Kuburan Purwoloyo

Sebuah puisi bisa membawa kita mengunjungi kompleks kuburan yang dulu terasa asing.
Pada sebuah siang beberapa tahun lampau, didorong oleh rasa penasaran seorang muda yang sedang belajar sastra, saya mengunjungi kompleks pemakaman Purwoloyo. Setelah bertanya ke sejumlah kawan tentang lokasi Purwoloyo, saya akhirnya tiba di pemakaman yang terletak di daerah Jagalan, Solo, itu. Niatan saya ke Purwoloyo bukan untuk ziarah atau minta berkah. Sama sekali jauh dari hal macam itu karena saya tak memiliki kerabat yang dipetak di sana—selain itu, saya juga bukan penganut Kejawen yang percaya berkah bisa didapat dari jongkok di depan kuburan sambil membaca rapalan tertentu.

Keputusan mengunjungi Purwoloyo terbit begitu saja tidak lama setelah saya membaca kembali kumpulan puisi Wiji Thukul: Aku Ingin Jadi Peluru (Indonesia Tera, 2000). Kala itu, saya sedang menyusun sebuah esai tentang Thukul dan Solo sehingga saya mesti membaca ulang sajak-sajak penyair pelo itu. Dalam penelusuran terhadap sajak-sajak Thukul yang berbau Solo itulah saya temukan satu sajak menarik berjudul “Kuburan Purwoloyo”.

Sajak itu, mirip dengan hampir semua sajak Thukul, berkisah soal ketertindasan rakyat jelata dan kaum marjinal yang tak pernah diperhatikan pemerintah. Memakai latar tempat sebuah pemakaman, “Kuburan Purwoloyo” meruapkan ciri khas sajak Wiji Thukul yang menggunakan kata-kata terang, metafora yang sederhana dan minim, plus keterbukaan maksud yang tak malu-malu. Simak kutipan sajak itu:

Kuburan Purwoloyo

disini terbaring
mbok cip
yang mati di rumah
karena ke rumah sakit
tak ada biaya
di sini terbaring
pak pin
yang mati terkejut
karena rumahnya digusur
di tanah ini terkubur orang-orang yang
sepanjang hidupnya memburuh
terhisap dan menanggung hutang
di sini
gali-gali
tukang becak
orang-orang kampung
yang berjasa dalam setiap pemilu
terbaring
dan keadilan masih saja hanya janji
di sini kubaca kembali:
sejarah kita belum berubah!


Jagalan, Kalangan
Solo, 25 oktober 1988

Entah kenapa, ketika saya membaca sajak itu tiba-tiba saja tergerak keinginan untuk mencari tahu di mana itu “Kuburan Purwoloyo”. Segera sesudah saya tuntaskan membaca, saya mengirim sms ke seorang kawan untuk bertanya lokasi kuburan itu. Kawan saya menjawab tak tahu tapi berjanji akan mencari tahu. Tak sabar menunggu, saya bertanya ke kawan lain dan segera mendapat jawaban yang pasti.

Saya sampai di Purwoloyo pada sebuah siang yang terik. Disambut semacam gapura yang menandakan pintu masuk kuburan, saya masuk ke tempat itu tanpa tahu pasti hendak melakukan apa. Dengan perlahan-lahan, saya kendarai sepeda motor tunggangan saya, mencoba menyerap pemandangan sebanyak mungkin. Kuburan itu tak luas. Jangan bandingkan dengan kompleks makam Bonoloyo atau Pracimaloyo. Kedua makam itu bisa menampung ribuan mayat sementara Purwoloyo barangkali hanya bisa menyimpan ratusan manusia mati.

Beberapa meter dari semacam gapura masuk, ada sebuah warung. Beberapa orang duduk di sana—agaknya mereka orang-orang di sekitar kompleks makam. Saya menghentikan motor, diam di tempat, dan kemudian memandang ke sejumlah penjuru kuburan. Ini memang kuburan sederhana. Jika di Pracimaloyo kita bisa menemukan makam yang diteduhi dengan sebuah cungkup—semacam rumah kecil—yang bisa disebut “amat mewah”, maka di Purwoloyo hal demikian amat jarang.

Lalu saya teringat sajak Thukul: kawasan yang sedang saya kunjungi itu memang bukan kompleks makam orang-orang punya duit. Purwoloyo hanyalah milik Mbok Cip yang “mati di rumah karena ke rumah sakit tak ada biaya”. Purwoloyo itu milik para gali—bahasa Jawa untuk kata “preman”—yang penghasilannya dari memalak mungkin amat kecil dan itupun tak sempat mereka tabung karena keburu habis untuk ciu murahan. Purwoloyo bukan seperti “Astana Giri Bangun” yang berdasar informasi seorang kawan blogger kini telah mengalami perluasan atas biaya Tommy Soeharto.

Purwoloyo adalah tempat istirah orang-orang kecil dan terpinggirkan karena sistem ekonomi dan politik. Kompleks makam sederhana itu, pada akhirnya, menjadi simbol paling pas dari ketertindasan orang-orang di sekitar penyair Wiji Thukul, termasuk dirinya sendiri. Seperti bisa kita baca dari serakan informasi tentangnya, Wiji Thukul memang bagian dari rakyat kecil dan tertindas, sama persis dengan tokoh-tokoh yang ia hadirkan dalam sajak-sajak protesnya—kadang saya membayangkan bahwa Mbok Cip yang disebutnya dalam Sajak “Kuburan Purwoloyo” itu adalah tetangga atau malah saudara Thukul sendiri.

Wiji Thukul—yang memiliki nama asli Wiji Widodo itu—memang besar di lingkungan rakyat miskin. Ia lahir dari sebuah keluarga tukang becak di Kampung Sorogenan, Solo, pada 26 Agustus 1963. Mulai tertarik puisi sejak SD, Wiji Thukul kemudian aktif menulis sajak tentang kehidupan rakyat kecil. Sajak-sajaknya kemudian dimasukkan ke dalam genre “puisi protes”—kategorisasi yang membuatnya dianggap sealiran dengan Taufiq Ismail dan WS Rendra.

Selain menulis puisi dan bekerja untuk menghidupi diri, Thukul termasuk aktivis garda depan yang menentang sikap pemerintah orde baru yang otoriter—raibnya penyair itu sampai hari ini juga dianggap sebagai akibat dari perjuangannya menentang orde baru. Sejumlah sajaknya yang memang ditujukan sebagai protes, hampir-hampir menjadi bacaan wajib para aktivis demostrasi penentang Soeharto. Satu petikan sajaknya—“Hanya ada satu kata: Lawan!”—amat sering terdengar di area demonstrasi bahkan sampai hari ini. Sebagian besar mereka yang hafal kalimat itu barangkali tak tahu bahwa kutipan itu berasal dari satu sajak Thukul bertajuk “Peringatan”.

Dalam momen peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, Majalah Tempo memilih kumpulan sajak Thukul—Aku Ingin Jadi Peluru—sebagai salah satu dari 100 teks yang paling berpengaruh di Indonesia. Pemilihan ini terasa amat istimewa karena di antara ratusan penyair yang telah lahir di Indonesia, Thukul terpilih sebagai salah satu dari lima penyair Indonesia yang puisi-puisinya dianggap memengaruhi semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Ia sejajar dengan Chairil Anwar, Taufiq Ismail, dan WS.Rendra.

Bagi saya pribadi, apa yang menarik dari Thukul bukan hanya karena sajak-sajaknya yang telah diakui luas—termasuk oleh masyarakat dunia. Secara pribadi, saya merasa memiliki ikatan dengan penyair ini karena sebuah sajaknya telah menggerakkan saya untuk mengunjungi sebuah tempat yang semula tak pernah saya tahu atau pikirkan. Tempat itu, Kuburan Purwoloyo, memang bukan ruang wisata yang menarik dan indah. Di sana, justru tersimpan kegetiran yang amat dalam.

Tapi, kegetiran semacam itu justru menjadi penting karena kehidupan manusia pada hakekatnya selalu merupakan tegangan antara kebahagiaan dan kesedihan. Momen kunjungan saya ke Kuburan Purwoloyo mengingatkan bahwa tegangan macam itu akan selalu ada dan tak akan pernah bisa kita lupakan.

Haris Firdaus

http://www.bengawan.org/2009/02/wiji-thukul-dan-kuburan-purwoloyo/

Soeharto Penjahat Nasional

Para korban pelanggaran hak asasi manusia semasa pemerintahan Presiden Soeharto menolak dengan tegas pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua RI tersebut. Gelar yang tepat untuk Soeharto justru penjahat nasional.
Para korban yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Keadilan itu merasa sakit hati dengan rencana tersebut karena mereka menilai Soeharto sebagai pelanggar berat HAM dan koruptor ulung di Indonesia.

Bedjo Untung, selaku Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, mengatakan, salah satu pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto adalah pembunuhan terhadap 3 juta orang yang diduga menjadi antek komunis dalam peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) pada 1965.

Penangkapan, pengasingan, hingga pembunuhan para tahanan politik waktu itu, kata Bedjo, sangat tidak manusiawi dan patut disamakan dengan gerakan fasisme yang dilakukan Adolf Hittler terhadap kaum Yahudi. "Soeharto itu seperti Hittler, fasisnya Indonesia. Soeharto itu sangat-sangat kejam," kata Bedjo dalam jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2010) siang.

"Gelar yang pantas untuk Soeharto ini sebetulnya adalah penjahat nasional," tegas Bedjo, yang pernah ditahan pada 1970-1979 di Salemba dan Tangerang karena kasus tersebut. Ayahnya juga ikut ditahan atas kasus yang sama, bahkan pernah dibuang pula ke Pulau Buru.

Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh Suciwati, istri mantan Koordinator Kontras, Munir. Suci menilai, gelar pahlawan nasional semestinya diberikan berdasarkan asas keadilan dan keteladanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Suci juga mempertanyakan gelar Bapak Pembangunan yang selama ini disandang Soeharto karena, menurutnya, proses pembangunan itu dilandasi oleh sikap koruptif oleh Soeharto dan kroninya. "Apa teladan yang bisa diambil dari Soeharto? Saya malu untuk ngomong gelar, apalagi gelar pahlawan, untuk Soeharto," tegas Suci.

Atas kekecewaan tersebut, JSKK akan mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Sosial dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meninjau ulang rencana pemberian gelar tersebut.

http://nasional.kompas.com/read/2010/10/18/14595112/Soeharto.Penjahat.Nasional

Sejarah Kelam Amerika di Haiti

Gempa bumi yang meratakan hampir 3.000.000 rumah di Haiti kemarin adalah tragedi dengan proporsi sebuah epik. Memanfaatkan bencana ini, para pembuat kebijakan Amerika buru-buru menggambarkan diri mereka sebagai juara (penolong) untuk "dunia ketiga." Namun, seperti yang terjadi di hampir setiap negara selatan khatulistiwa, kebijakan Amerika Serikat adalah berusaha mengabadikan bencana, perselisihan sipil, dan ketergantungan asing (alias ketergantungan pada barang-barang Amerika).

Keterlibatan Amerika di Haiti dimulai pada akhir abad kesembilan belas, ketika imigran Amerika pertama berusaha mengambil keuntungan dari lokasi perdagangan maritim Haiti. Jerman, Prancis, Inggris, dan pasukan Amerika mengklaim sejumlah besar kekayaan orang Haiti, mengambil langsung dari National Bank of Haiti. Tak lama kemudian Marinir Amerika mendukung kekerasan pemberontakan melawan pemerintah Haiti. Untuk menunjukkan Amerika telah menganiaya orang-orang Haiti, mari kita hitung perubahan rezim di Haiti. Dimulai dengan "Kudeta Berdarah I."



Pada1915-1934, ribuan tentara Amerika menduduki Haiti "untuk melindungi warga negaranya" di "Kudeta Berdarah II." Persis dengan Afghanistan sekarang. Selama periode ini, Amerika meniadakan konstitusi Haiti dan membentuk militer. Pada tahun 1957, rezim Duvalier yang brutal masuk ke kekuasaan di Haiti. Mula-mula Amerika Serikat enggan mendukung Duvalier, dan bahkan mencari pilihan-pilihan kudeta lain di negara kecil yang "lebih moderat.".

Diakui, Francois "Papa Doc" Duvalier adalah seorang diktator yang membenci Amerika Serikat sehingga ketika John F. Kennedy dibunuh pada 1963, "Papa Doc" Duvalier menyatakan bahwa itu adalah kutukan dan karma karena ia dilengserkan di zaman Kennedy. Amerika Serikat kemudian memberinya banyak bantuan, sementara ia mulai membunuh 30.000 orang dalam negerinya sendiri. Ini sangat mirip dengan Amerika Serikat saat ini yang menopang panglima perang dan pengedar narkoba di balik "demokrasi" di Somalia, Afghanistan, Irak, dan banyak negara lainnya di seluruh dunia.



Amerika Serikat terus memberikan dukungan keuangan dan militer kepada Duvalier, sampai putra Duvalier, "Baby Doc," dipaksa ke pengasingan karena pemberontakan yang populer pada tahun 1986. CIA terlibat dalam keberangkatan dan pengasingan Baby Doc di bawah pemerintahan Reagan.

Pada tahun 1990 Jean-Bertrand Aristide memenangkan pemilu presiden di Haiti dengan lebih dari 67% suara. Aristide cepat digulingkan dan dipaksa ke pengasingan oleh mosi tidak percaya di parlemen Haiti. Tentu saja masyarakat internasional tidak mengakui pemerintahan Haiti yang mengakibatkan mimpi buruk kemanusiaan dan politik di negara termiskin di dunia ini. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat menginstal ulang Aristide dalam kudeta tanpa kekerasan pada tahun 1994. Amerika Serikat menduduki Haiti, dan Aristide hanya boneka belaka selama periode ini.

Amerika dan sekutu-sekutunya juga egois dalam berkontribusi terhadap kemiskinan Haiti dengan memaksa mereka untuk menghapus tarif pada makanan Amerika. Sebelum ini, Haiti adalah produsen makanan mandiri. Sekarang, sekitar 80%, Haiti tergantung pada barang-barang asing, dan pengangguran membanjiri kota-kota. Lebih jauh lagi, kebijakan ini menyebabkan Haiti menjadi sebuah bangsa di mana setiap tahun orang banyak mati kelaparan.



Masalah ini diperparah dengan ketidakmampuan para petani Haiti untuk menghentikan program-program bantuan PBB yang secara nahas menempatkan para petani ini keluar dari bisnis, karena tidak ada yang bisa bersaing dengan harga $ 0 per pon. Program makanan gratis pun malah menyebabkan pengangguran. Ini adalah kebijakan yang diimplementasikan di seluruh dunia. Mesir pernah menjadi pusat pertanian dunia, sekarang negara ini selalu pasti membutuhkan bantuan Amerika Serikat untuk bertahan hidup.

PBB mengambil alih pendudukan Haiti, tapi sekarang ribuan tentara Amerika berduyun-duyun ke negara miskin di mana bahkan sekarang presidennya pun seorang tunawisma. Sepertinya Amerika akan memanfaatkan bencana ini dengan cara apa pun yang mereka bisa. Mungkin akan ada klaim penyelamatan ribuan nyawa, tapi hanya sisa dari yang telah meninggal. Mungkin akan diakui sebagai pembawa stabilitas, tetapi bagi Haiti, itu adalah penindasan dan rezim boneka. Mungkin ada juga klaim sebagai juara dari upaya penyelamatan di seluruh dunia, tetapi mungkin lebih menyerupai tanggung jawab atau penyesalan atas kematian-kematian yang bukan disebabkan oleh bencana alam. (sa/mb)

eramuslim

Pertalian Darah Terkoyak di Tarakan

Oleh Iskandar ZulkarnaenSamarinda
Tarakan menangis, dua etnis bertetangga dekat bahkan sebenarnya bertalian darah itu terkoyak untuk tiba-tiba saling membenci dan saling membunuh.

Puncak pertikaian dua etnis Suku Tidung di Tarakan, sebuah pulau kecil di utara Kalimantan Timur dengan saudaranya Suku Bugis-Makkasar mencapai puncaknya pada Selasa malam (28/9) sampai Rabu paginya, karena dua kelompok baku serang yang menyebabkan dua korban lagi meninggal.

Awal kejadian hanya masalah sepele lima orang pemuda Suku Bugis di Perumahan Juwata Permai Minggu malam (26/9) sekitar pukul 22.00 Wita yang dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat karena pesta Miras (minuman keras) tersinggung ketika ditegur oleh pemuda, warga lokal serta menyerang pemuda tersebut.

Entah bagaimana mulanya, solidaritas serta sintimen kedaerahan tiba-tiba mengkristal saat proses pemakaman korban karena sebagaian pelayat sudah membawa senjata tajam sehingga terjadilah pertikaian berdarah.

Akhirnya, perdamaian tercapai yang disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak beserta sejumlah pejabat pemerintahan Kota Tarakan dan sejumlah tokoh masyarakat Rabu (29/9) malam di ruang VIP Bandara Juawata Tarakan.

Kesepakatan damai tersebut terjadi setelah Fokum Komunikasi Rumpun Tidung (FKRT) dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menyepakati sepuluh butir perdamaian. Nota Kesepakatan ditandatangani Yancong mewakili KKSS dan Sabirin Sanyong mewakili FKRT.

Awang Faroek Ishak bersama Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal, anggota DPD Luther Kombong, Asop Kapolri Irjen Sunarko DA, Pangdam VI Mulawarman Mayjen Tan Aspan, Bupati Kabupaten Tana Tidung Undunsyah, Wakapolda Kaltim Brigjen Ngadino, Wali Kota Tarakan Udin Hianggio, Bupati Bulungan Budiman Arifin, dan Wakil Bupati Malinau Datu Muhammad Nasir menyaksikan kesepakatan itu.

Dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak harus mengakhiri segala bentuk pertikaian dan membangun kerja sama harmonis demi kelanjutan pembangunan Kota Tarakan.

Kedua belah pihak memahami bahwa apa yang terjadi merupakan murni tindak pidana dan merupakan persoalan individu.

Selanjutnya, disepakati pembubaran konsentrasi massa di semua tempat sekaligus melarang dan atau mencegah penggunaan senjata tajam dan senjata lainnya di tempat-tempat umum.

Kesepakatan lain, masyarakat yang berasal dari luar Kota Tarakan yang berniat membantu penyelesaian perselisihan agar segera kembali ke daerah masing-masing selambat-lambatnya 1 kali 24 jam.

Sedangkan para pengungsi di semua lokasi akan dipulangkan ke rumah masing-masing, difasilitasi Pemkot Tarakan dan aparat keamanan. Apabila kesepakatan damai dilanggar, aparat akan mengambil tindakan tegas sesuai perundang-undangan.

Seluruh pihak kemudian langsung melakukan sosialisasi ke kelompok yang bertikai diawali ke kelompok massa di Jalan Gajah Mada, Simpang Tiga Grand Tarakan Mal.

Kapolda Kalimantan Timur Irjen Mathius Salempangan mengeluarkan maklumat akan menyita senjata api, senjata tajam dan sejenisnya dan menangkap pelaku yang menggunakannya tersebut untuk diproses secara hukum.

"Polda Kaltim mengeluarkan maklumat, warga yang menggunakan senpi,sajam dan sejenisnya agar disita dan dapat ditangkap untuk diproses secara hukum," ujar Kapolda.

Kesepakatan damai itu kemudian diikuti oleh berbagai organisasi mengatasnamakan warga lokal dengan warga Sulawesi Selatan, antara lain di Kutai Timur, Samarinda dan Balikpapan.

Sampit Kedua

Banyak kalangan mengkhawatirkan bahwa kasus itu terus berlanjut sehingga akan terulang kembali kerusuhan bernuangsa SARA (suku, agama, antarras dan antargolongan) seperti di Kalteng pada 2001 atau lahir "Sampit Kedua" di Tarakan.

Syukurlah, meskipun dianggap terlambat ---faktor pemicu juga disebut-sebut karena polisi lamban menangkap pelaku pembunuh Abddulah--- namun berkat kerja keras pihak Polri dan TNI sehingga perdamaian dapat tercipta.

Tidak bisa terbayangkan, jika aparat keamanan dibantu jajaran TNI tidak mampu menangani kasus itu secara cepat dan tepat. Misalnya, aparat berhasil menghalau datangnya bala bantuan dari suku-suku asli Kalimantan dari kawasan pedalaman Sungai Kayan dan pedalaman Sungai Malinau.

Aparat berhasil menghalau ribuan orang dari kawasan pedalaman Sungai Kayan dan Sungai Malinau dari Suku Dayak, Tidung dan Bulungan yang menggunakan puluhan mungkin ratusan kapal bermotor lolos sampai ke Tarakan.

Hal yang sama juga terjadi oleh solidaritas warga dari Sulawesi Selatan. Aparat berhasil menahan puluhan orang tanpa identitas jelas serta membawa senjata tajam yang menumpang di kapal Pelni berangkat dari Pelabuhan Parepare tujuan Pelabuhan Nunukan, daerah yang dekat dengan Tarakan.

Kekhawatiran bahwa Tarakan akan menjadi "Sampit Kedua" bisa benar namun bisa juga tidak. Berbeda kasus di Sampit, keberadaaan warga Sulawesi di Kaltim sebenarnya memiliki historis panjang sehingga memiliki pertalian darah yang erat.

Berdasarkan sejarah persaudaraan antara warga Tidung-Bulungan kian erat dengan warga dari Sulawesi ditandai dengan menikahnya, Petta To Siangka salah seorang anak bangsawan Wajo, yakni La Maddukkelleng dengan putri dari kesultanan Tidung dan Bulungan pada sekitar 1730-an yang diikuti oleh para pengikutnya.

Lintasan peristiwa lain yang membuktikan adanya pertalian erat itu, terkait dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1955 wilayah Kesultanan Tidung dan Bulungan ditetapkan menjadi Daerah Istimewa saat itu Sultan Maulana Djalaluddin diangkat menjadi Kepala Daerah Bulungan Pertama sampai dengan akhir hayatnya pada 1958.

Kemudian pada 1959 melalui UU Nomor 27 Tahun 1959 Status Daerah Istimewa yang diubah lagi Menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan, maka bupati pertama Bulungan yang membawahi Tarakan, Tanah Tidung Malinau dan Nunukan adalah Andi Tjatjo Datuk Wiharja (1960-1963) adik ipar Sultan Maulana Djalaluddin, seorang bangsawan keturunan Bugis.

Beberapa peristiwa sejarah itu membuktikan bahwa sejak ratusan tahun silam ada pertalian darah begitu erat antara warga Bugis dengan suku asli Tidung dan Bulungan. Dua komunitas itu selama ratusan tahun hidup berdampingan dan saling menghormati. Bahkan generasi sekarang sebagian darahnya adalah darah Bugis.

Sehingga begitu terjadinya pecah pertikaian itu, membuat orang-orangtua di utara Kaltim itu merasa prihatin melihat kondisi sosial yang sudah tidak saling menghormati dan menghargai.

Faktor Konflik

Terlepas dari tinjauan sejarah tersebut, pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Prof Saroso Hamongpranoto, SH menilai bahwa ada tiga faktor yang bisa menjadi pemicu konflik di Tarakan itu.

"Faktor secara khusus sudah tentu karena kelemahan penegakan hukum. Kalau kita melihat secara khusus, maka akar masalah itu karena Miras masih dijual secara bebas meskipun katanya sudah dilarang dan dimusnahkan," ujar mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unmul Samarinda itu.

Ia menyatakan bahwa berbagai peraturan sudah melarang peredaran Miras, termasuk Perda (peraturan daerah) sehingga aparat harusnya benar-benar melakukan penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera bagi pembuat dan pengedarnya.

Kemudian, warga kini dengan gampang membawa senjata tajam di tempat umum padahal seharusnya mendapat saksi berat seperti kejadian di Tarakan dan di Ampera Jakarta yang menewaskan tiga warga.

"Secara umum, kasus itu bisa bermuara dari kecemburuan sosial, ketidakpastian kebijakan publik serta kondisi stres sosial masyarakat," katanya menambahkan.

Kecemburuan sosial itu kian tajam, katanya, saat terjadi ketidakpastian kebijakan publik, misalnya putusan pengadilan yang bisa dibeli.

"Katakan saja, warga lokal sudah puluhan tahun memiliki sebuah lahan namun karena tidak memiliki dokumen-dokumen, akhirnya hakim pengadilan mengeluarkan putusan yang secara formal dianggap benar akan tetapi dari sisi rasa keadilan masyarakat sangat tidak adil," ujar dia.

Warga pendatang karena keuletannya berhasil pada sektor ekonomi sehingga bisa dengan gampang membeli oknum aparat serta keputusan pengadilan.

"Seandainya penegakan hukum berjalan secara benar tidak memandang kaya atau miskin, masalah kecemburuan serta stres sosial itu pasti tidak terjadi," katanya.

Jadi, kata Sarosa bahwa kerusuhan di Tarakan, di Ampera serta berbagai daerah di Indonesia kini merupakan sebuah cerminan tentang kondisi penegakan hukum yang masih lemah serta tidak memberikan rasa keadilan bagi rakyat, khususnya bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi.

"Saya mengkhawatirkan bahwa kasus di Tarakan itu bukan yang terakhir karena bisa terjadi di daerah lain, jika akar masalah yang menimbulkan tingginya kecemburuan sosial, ketidakpastian kebijakan publik serta stres sosial itu tidak mendapat penanganan secara tepat," papar dia.

Tampaknya, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik yang melibatkan massa maupun bernuasa etnis, perlu segera menuntaskan faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya, terutama mampu menjadikan hukum sebagai panglima untuk menghidari tingginya kecemburuan sosial serta stres masyarakat karena merasa hukum hanya berpihak kepada orang mampu.

Kondisi sosial masyarakat yang rentan bertikai itu juga mencerminkan bahwa reformasi di bidang hukum masih jauh dari harapan sehingga menjadi PR bagi Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalankan amanat sebagai presiden untuk masa bhakti kedua kalinya.
Editor: Jodhi Yudono | Sumber : ANT

MENGENANG PEMBANTAIAN DI LAPANGAN TIANANMEN CINA 1989

Protes bermula dalam skala kecil, dalam bentuk peringatan terhadap Hu Yaobang dan meminta partai membaharui pandangan resmi mereka terhadap Hu. Protes ini berkembang setelah berita tentang konfrontasi antara mahasiswa dan polisi menyebar.

Pembantaian Lapangan Tiananmen 1989 (Protes Lapangan Tiananmen 1989) adalah sebuah rangkaian demonstasi yang dipimpin mahasiswa yang berlangsung di Lapangan Tiananmen di Beijing, Republik Rakyat Cina, antara 15 April dan 4 Juni 1989. Protes ini ditujukan kepada ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik, kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi, hal yang tak lazim terjadi di Cina yang otoriter. Lebih dari 3.000 orang meninggal sebagai akibat tindakan dari pasukan bersenjata.

Mahasiswa memulai protes pada pertengahan April 1989, dipicu oleh kematian Hu Yaobang, sekretaris jenderal Partai Komunis Cina yang mengundurkan diri. Hu dipandang sebagai seorang yang berpikiran liberal dan dipaksa mengundurkan diri dari posisinya oleh Deng Xiaopeng, tetua pemimpin revolusi dalam Partai Komunis Cina yang menjadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Cina sejak kurun dasawarsa 70-an sampai dengan awal dasawarsa 90-an, pemimpin generasi kedua setelah Mao Zedong. Banyak orang, terutama kaum intelektual, menganggap hal ini sebagai sebuah perlakuan yang tidak adil.

Pada pemakaman Hu, sekelompok besar mahasiswa berkumpul di lapangan Tiananmen dan meminta permohonan di atas, namun gagal, untuk bertemu Perdana Menteri Li Peng, yang dipandang luas sebagai saingan politik Hu. Oleh karena itu para pelajar mengadakan sebuah mogok di universitas di Beijing. Pada 26 April 1989, seorang editor harian Rakyat menuduh mahasiswa merencanakan kekacauan. Pernyataan ini membuat kemarahan para mahasiswa, dan pada 27 April sekitar 50.000 mahasiswa turun ke jalan-jalan Beijing, tidak menghiraukan perintah bubar yang diumumkan oleh penguasa dan tetap menuntut pemerintah mencabut pernyataan.

Pada 4 Mei 1989, sekitar 100.000 pelajar dan pekerja berunjuk rasa di Beijing meminta pemerintah untuk reformasi media bebas dan sebuah dialog formal antara penguasa dan wakil pilihan mahasiswa. Pemerintah menolak dialog tersebut, hanya setuju untuk berbicara dengan anggota dari organisasi pelajar yang ditunjuk pemerintah. Pada 13 Mei 1989, banyak kelompok mahasiswa menduduki lapangan Tiananmen dan memulai protes puasa, meminta pemerintah menarik tuduhan yang ditulis di Harian Rakyat dan memulai pembicaraan dengan wakil mahasiswa. Ratusan mahasiswa turut serta dalam protes puasa dan didukung oleh ratusan ribu mahasiswa yang memprotes dan juga penduduk Beijing yang berakhir selama seminggu.


Meskipun pemerintah mengumumkan Undang-Undang Darurat pada 20 Mei 1989, demonstrasi terus berlanjut. Setelah para pemimpin Komunis berunding keluarlah perintah untuk menggunakan kekuatan militer untuk memecahkan krisis itu, dan Zhao Ziyang ditendang dari kedudukannya sebagai pemimpin politik karena dianggap gagal dalam mencegah aksi mahasiswa. Lalu Partai Komunis memutuskan untuk menghentikan situasi itu sebelum berkembang lebih jauh.

Tentara dan tank-tank dan dari Brigade 27 dan 28 dari Tentara Pembebasan Rakyat dikirim untuk mengendalikan kota. Pasukan-pasukan ini diserang oleh para buruh dan mahasiswa Cina di jalan-jalan kota Beijing dan kekerasan yang muncul sesudah itu mengakibatkan kematian di antara penduduk sipil dan militer. Pemerintah Cina mengakui bahwa beberapa ratus orang mati dalam insiden ini.

Angka-angka perkiraan korban sipil berbeda-beda: 400-800 (CIA), dan 2.600 (Palang Merah Cina). Para mahasiswa pengunjuk rasa mengklaim bahwa lebih dari 7.000 orang yang terbunuh. Setelah kekerasan ini, pemerintah melakukan penangkapan di mana-mana untuk menekan sisa-sisa pendukung gerakan itu. Pemerintah membatasi akses pers asing dan mengendalikan liputan atas kejadian-kejadian di pers daratan Cina. Penindasan terhadap protes Lapangan Tiananmen mengundang kecaman yang luas dari Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara Barat lainnya terhadap pemerintahan Republik Rakyat Cina. (Sumber; Wikipedia).


sumber foto :

http://www.boston.com/bigpicture/2009/06/remembering_tiananmen_20_years.html
http://www.cnd.org/June4th/massacre.html

Pulau Goree : Jutaan Budak Dikapalkan

Oleh Mustafa Abd Rahman dan Rikard Bagun

Dari Dakar, ibu kota Senegal, Pulau Goree terlihat samar-samar di kejauhan tiga kilometer dari lepas pantai. Namun, pulau itu menyimpan kisah mengerikan tentang kekejaman manusia atas manusia.

Pulau Goree menjadi saksi bisu sepanjang empat abad pada masa lalu tentang kesedihan, tangisan, dan penderitaan 15 juta-20 juta warga Afrika yang ditampung sebelum dikirim ke Eropa dan Amerika, tanpa pernah mengenal jalan pulang.

Perjalanan dari Dakar ke Goree sejauh tiga kilometer dapat ditempuh 15 menit dengan feri, seperti Sabtu pagi 15 Maret lalu. Ongkos feri pergi pulang 5.000 franc Senegal atau sekitar Rp 90.000.

Namun, perjalanan singkat ke pulau yang berukuran 900 meter kali 350 meter itu telah membawa jauh ingatan ke masa silam, ke abad ke-15 sampai ke-19 ketika jutaan manusia Afrika Barat dirampas haknya dan dijadikan budak untuk diperdagangan.

Pulau Goree yang dihuni sekitar 1.000 orang kini menjadi tujuan wisata sejarah, yang ditetapkan UNESCO tahun 1978 sebagai salah satu warisan dunia yang harus dilindungi. Masyarakat Senegal menyebutnya Ber, tetapi Portugis menamainya Ila de Palma. Penjajah Belanda menyebutnya Good Reed dan diubah Perancis menjadi Goree, yang berarti ”pelabuhan baik”.

Tidak seindah namanya, Pulau Goree menyimpan kisah tragis sebagai tempat penampungan jutaan manusia Afrika dari kawasan barat yang diperbudak antara tahun 1444 sampai 1846. Perdagangan manusia itu merupakan hasil konspirasi antara pemimpin kulit hitam Afrika dan kaum penjajah kulit putih.

Bisnis menggiurkan

Tidak kalah menyeramkan tentu saja Zanzibar di kawasan timur Afrika, yang menjadi pusat perdagangan budak, khususnya oleh saudagar-saudagar Arab. Bahkan Zanzibar dianggap sebagai pusat perdagangan budak terbesar dalam sejarah.

Penangkapan penduduk kulit hitam miskin di Afrika Barat oleh para pemimpin Afrika sendiri dilakukan untuk dijual sebagai budak kepada bangsa Eropa.

Perkembangan perdagangan budak Afrika itu sangat pesat sebagai bisnis menggiurkan, yang digerakkan oleh sindikat perdagangan segitiga antara Afrika, Eropa, dan Amerika.

Pedagang Eropa membawa komoditas murah ke Afrika Barat, khususnya ke Senegal, Gambia, dan Guinea berupa kapas, alkohol, alat-alat tembaga, dan lain-lain untuk ditukar dengan budak Afrika dari para pedagang besar Afrika.

Budak-budak itu kemudian dibawa ke Eropa dan sebagian lagi ke Amerika. Sesampai di pelabuhan Amerika, para budak itu dijual kepada para pemilik perkebunan dan pabrik-pabrik dengan barteran tembakau, gula, dan barang-barang lain.

Para budak yang terdiri dari pria dan perempuan diangkut dengan kapal kayu dengan kondisi kaki atau leher terikat dengan lima kilogram bola besi agar tidak gampang melarikan diri, seperti terjun ke laut.

Ketika ditangkap, pria dan perempuan yang dijadikan budak umumnya dalam kondisi sehat-sehat. Namun, sekitar enam juta orang meninggal karena sakit, kekurangan makanan, dan tidak tahan siksaan selama di penampungan ataupun dalam perjalanan menyeberang Samudra Atlantik menuju Amerika.

Sebelum berlayar dalam keadaan dipasung selama 3-4 bulan ke Amerika, para budak umumnya tiga bulan berada di penampungan Pulau Goree. Kapal pertama menuju Amerika tahun 1518.

Kamp konsentrasi

Pulau Goree merupakan kamp konsentrasi paling besar dalam sejarah meski kurang dibicarakan dan semakin kurang mendapat perhatian. Penduduknya kini menggantungkan hidup pada penjualan suvenir dan jasa pelayanan terhadap turis mancanegara. Terdapat sejumlah restoran sederhana yang menjual minuman dan makanan kecil.

Ketika kapal feri merapat di pelabuhan Pulau Goree, langsung terlihat rumah-rumah dengan aneka warna. Ada rumah berwarna kuning, rumah berwarna merah, dan ada pula rumah berwarna putih. Salah seorang penduduk setempat menyampaikan, rumah warna-warni itu menunjukkan identitas negara-negara yang memiliki rumah tersebut.

Rumah berwana kuning dikatakan milik Portugis, berwarna merah milik Perancis, dan berwana putih milik Inggris. Juga dijelaskan, rumah-rumah itu semacam kantor yang mengurusi budak-budak Afrika yang akan dikirim ke Benua Amerika.

Para pengunjung harus membeli karcis untuk bisa masuk ke dalam Pulau Goree guna bisa melihat langsung rumah-rumah, yang merupakan tempat tahanan para budak.

Jalan-jalan kecil melekuk-lekuk dengan lebar 1-2 meter menjadi jalan penghubung utama antara satu dan lain tempat serta antara satu rumah budak dan rumah budak lain di Pulau Goree. Di dataran tinggi di pulau itu terdapat dua moncong meriam bekas peninggalan kolonial.

Penolakan perbudakan

Sesungguhnya tidak semua pemimpin Afrika setuju perdagangan manusia. Sikap penolakan antara lain datang dari Raja Kongo Zanga Bamba yang mengirim surat protes kepada Raja Portugal tahun 1526. Dalam surat itu dijelaskan, pedagang Portugal bekerja sama dengan sindikat Afrika terlibat aksi penangkapan terhadap penduduk Afrika miskin untuk dijadikan budak di negara-negara Barat. Sejumlah pemimpin Afrika Barat juga melarang pengangkutan budak melewati wilayah kekuasaannya.

Namun, upaya sejumlah pemimpin Afrika melarang perdagangan budak selalu gagal lantaran sindikat dan mafia perdagangan budak sudah terlalu kuat. Sekitar 15 juta-20 juta warga Afrika Barat pun menjadi korban kekejaman dalam bisnis perbudakan selama empat abad di masa lalu.

Meski terus dikecam, fenomena perbudakan muncul lagi dalam era modern berupa perdagangan manusia. Kekejaman manusia atas manusia tetap terjadi.


sumber kompas