SPANDUK Rp. 6.500,-/m Hub: 021-70161620, 021-70103606

Wiji Thukul dan Kuburan Purwoloyo

| | | 0 komentar
Sebuah puisi bisa membawa kita mengunjungi kompleks kuburan yang dulu terasa asing.
Pada sebuah siang beberapa tahun lampau, didorong oleh rasa penasaran seorang muda yang sedang belajar sastra, saya mengunjungi kompleks pemakaman Purwoloyo. Setelah bertanya ke sejumlah kawan tentang lokasi Purwoloyo, saya akhirnya tiba di pemakaman yang terletak di daerah Jagalan, Solo, itu. Niatan saya ke Purwoloyo bukan untuk ziarah atau minta berkah. Sama sekali jauh dari hal macam itu karena saya tak memiliki kerabat yang dipetak di sana—selain itu, saya juga bukan penganut Kejawen yang percaya berkah bisa didapat dari jongkok di depan kuburan sambil membaca rapalan tertentu.

Keputusan mengunjungi Purwoloyo terbit begitu saja tidak lama setelah saya membaca kembali kumpulan puisi Wiji Thukul: Aku Ingin Jadi Peluru (Indonesia Tera, 2000). Kala itu, saya sedang menyusun sebuah esai tentang Thukul dan Solo sehingga saya mesti membaca ulang sajak-sajak penyair pelo itu. Dalam penelusuran terhadap sajak-sajak Thukul yang berbau Solo itulah saya temukan satu sajak menarik berjudul “Kuburan Purwoloyo”.

Sajak itu, mirip dengan hampir semua sajak Thukul, berkisah soal ketertindasan rakyat jelata dan kaum marjinal yang tak pernah diperhatikan pemerintah. Memakai latar tempat sebuah pemakaman, “Kuburan Purwoloyo” meruapkan ciri khas sajak Wiji Thukul yang menggunakan kata-kata terang, metafora yang sederhana dan minim, plus keterbukaan maksud yang tak malu-malu. Simak kutipan sajak itu:

Kuburan Purwoloyo

disini terbaring
mbok cip
yang mati di rumah
karena ke rumah sakit
tak ada biaya
di sini terbaring
pak pin
yang mati terkejut
karena rumahnya digusur
di tanah ini terkubur orang-orang yang
sepanjang hidupnya memburuh
terhisap dan menanggung hutang
di sini
gali-gali
tukang becak
orang-orang kampung
yang berjasa dalam setiap pemilu
terbaring
dan keadilan masih saja hanya janji
di sini kubaca kembali:
sejarah kita belum berubah!


Jagalan, Kalangan
Solo, 25 oktober 1988

Entah kenapa, ketika saya membaca sajak itu tiba-tiba saja tergerak keinginan untuk mencari tahu di mana itu “Kuburan Purwoloyo”. Segera sesudah saya tuntaskan membaca, saya mengirim sms ke seorang kawan untuk bertanya lokasi kuburan itu. Kawan saya menjawab tak tahu tapi berjanji akan mencari tahu. Tak sabar menunggu, saya bertanya ke kawan lain dan segera mendapat jawaban yang pasti.

Saya sampai di Purwoloyo pada sebuah siang yang terik. Disambut semacam gapura yang menandakan pintu masuk kuburan, saya masuk ke tempat itu tanpa tahu pasti hendak melakukan apa. Dengan perlahan-lahan, saya kendarai sepeda motor tunggangan saya, mencoba menyerap pemandangan sebanyak mungkin. Kuburan itu tak luas. Jangan bandingkan dengan kompleks makam Bonoloyo atau Pracimaloyo. Kedua makam itu bisa menampung ribuan mayat sementara Purwoloyo barangkali hanya bisa menyimpan ratusan manusia mati.

Beberapa meter dari semacam gapura masuk, ada sebuah warung. Beberapa orang duduk di sana—agaknya mereka orang-orang di sekitar kompleks makam. Saya menghentikan motor, diam di tempat, dan kemudian memandang ke sejumlah penjuru kuburan. Ini memang kuburan sederhana. Jika di Pracimaloyo kita bisa menemukan makam yang diteduhi dengan sebuah cungkup—semacam rumah kecil—yang bisa disebut “amat mewah”, maka di Purwoloyo hal demikian amat jarang.

Lalu saya teringat sajak Thukul: kawasan yang sedang saya kunjungi itu memang bukan kompleks makam orang-orang punya duit. Purwoloyo hanyalah milik Mbok Cip yang “mati di rumah karena ke rumah sakit tak ada biaya”. Purwoloyo itu milik para gali—bahasa Jawa untuk kata “preman”—yang penghasilannya dari memalak mungkin amat kecil dan itupun tak sempat mereka tabung karena keburu habis untuk ciu murahan. Purwoloyo bukan seperti “Astana Giri Bangun” yang berdasar informasi seorang kawan blogger kini telah mengalami perluasan atas biaya Tommy Soeharto.

Purwoloyo adalah tempat istirah orang-orang kecil dan terpinggirkan karena sistem ekonomi dan politik. Kompleks makam sederhana itu, pada akhirnya, menjadi simbol paling pas dari ketertindasan orang-orang di sekitar penyair Wiji Thukul, termasuk dirinya sendiri. Seperti bisa kita baca dari serakan informasi tentangnya, Wiji Thukul memang bagian dari rakyat kecil dan tertindas, sama persis dengan tokoh-tokoh yang ia hadirkan dalam sajak-sajak protesnya—kadang saya membayangkan bahwa Mbok Cip yang disebutnya dalam Sajak “Kuburan Purwoloyo” itu adalah tetangga atau malah saudara Thukul sendiri.

Wiji Thukul—yang memiliki nama asli Wiji Widodo itu—memang besar di lingkungan rakyat miskin. Ia lahir dari sebuah keluarga tukang becak di Kampung Sorogenan, Solo, pada 26 Agustus 1963. Mulai tertarik puisi sejak SD, Wiji Thukul kemudian aktif menulis sajak tentang kehidupan rakyat kecil. Sajak-sajaknya kemudian dimasukkan ke dalam genre “puisi protes”—kategorisasi yang membuatnya dianggap sealiran dengan Taufiq Ismail dan WS Rendra.

Selain menulis puisi dan bekerja untuk menghidupi diri, Thukul termasuk aktivis garda depan yang menentang sikap pemerintah orde baru yang otoriter—raibnya penyair itu sampai hari ini juga dianggap sebagai akibat dari perjuangannya menentang orde baru. Sejumlah sajaknya yang memang ditujukan sebagai protes, hampir-hampir menjadi bacaan wajib para aktivis demostrasi penentang Soeharto. Satu petikan sajaknya—“Hanya ada satu kata: Lawan!”—amat sering terdengar di area demonstrasi bahkan sampai hari ini. Sebagian besar mereka yang hafal kalimat itu barangkali tak tahu bahwa kutipan itu berasal dari satu sajak Thukul bertajuk “Peringatan”.

Dalam momen peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, Majalah Tempo memilih kumpulan sajak Thukul—Aku Ingin Jadi Peluru—sebagai salah satu dari 100 teks yang paling berpengaruh di Indonesia. Pemilihan ini terasa amat istimewa karena di antara ratusan penyair yang telah lahir di Indonesia, Thukul terpilih sebagai salah satu dari lima penyair Indonesia yang puisi-puisinya dianggap memengaruhi semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Ia sejajar dengan Chairil Anwar, Taufiq Ismail, dan WS.Rendra.

Bagi saya pribadi, apa yang menarik dari Thukul bukan hanya karena sajak-sajaknya yang telah diakui luas—termasuk oleh masyarakat dunia. Secara pribadi, saya merasa memiliki ikatan dengan penyair ini karena sebuah sajaknya telah menggerakkan saya untuk mengunjungi sebuah tempat yang semula tak pernah saya tahu atau pikirkan. Tempat itu, Kuburan Purwoloyo, memang bukan ruang wisata yang menarik dan indah. Di sana, justru tersimpan kegetiran yang amat dalam.

Tapi, kegetiran semacam itu justru menjadi penting karena kehidupan manusia pada hakekatnya selalu merupakan tegangan antara kebahagiaan dan kesedihan. Momen kunjungan saya ke Kuburan Purwoloyo mengingatkan bahwa tegangan macam itu akan selalu ada dan tak akan pernah bisa kita lupakan.

Haris Firdaus

http://www.bengawan.org/2009/02/wiji-thukul-dan-kuburan-purwoloyo/

Begitu Banyak Cinta di Wasior

| | | 0 komentar
Dalam dua minggu terakhir lalu lintas manusia yang keluar dan masuk Distrik Wasior menjadi sangat sibuk. Salah satu sudut wilayah yang terletak di bibir perairan Teluk Wondama, Papua Barat itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian berbagai kalangan, bahkan jajaran petinggi-petinggi negara.

Ada apa di Wasior? jawabannya tidak ada apa pun selain bongkahan batu-batu besar, buntalan batang-batang kayu raksasa, endapan lumpur-lumpur yang berceceran dan bau mayat membusuk.

Ada apa di Wasior? jawabannya tidak ada apa pun selain bongkahan batu-batu besar, buntalan batang-batang kayu raksasa, endapan lumpur-lumpur yang berceceran dan bau mayat membusuk.
Tidak ada yang tersisa di sana, selain duka, selain kesedihan, kepedihan dan pupusnya harapan dari ribuan warga yang mendiami wilayah itu. Wilayah yang tadinya indah dengan jalan berliku diapit bukit terjal menghijau di salah satu sisi dan deru pantai membiru di sisi lainnya.
Keindahan bagai surga dunia di negeri belahan Timur Indonesia itu terenggut setelah air banjir bandang bercampur lumpur, batang pohon raksasa dan bebatuan menerjang secara tiba-tiba, menelan siapa saja yang ada, meluluhlantakkan apa saja yang tersisa.
Pada pagi hari, di hari Senin naas 4 Oktober 2010 itu penduduk Wasior masih baru saja ingin memulai aktivitas, namun hujan deras sejak semalam menahan sebagian dari mereka di dalam rumah.
Genangan air sudah mulai meninggi di pekarangan rumah, di sekolah-sekolah, di jalan-jalan dan di perkebunan warga.
Namun mereka masih saja bergeming, sebagian lelap dalam peraduan, berfikir bahwa genangan air di sekitar mereka merupakan hal biasa, yang terkadang terjadi saat hujan deras.
Namun perkiraan itu meleset, tidak lama kemudian, gelombang air dengan kekuatan yang sangat dahsyat membawa serta batang-batang pohon raksasa, lumpur dan bebatuan seakan dimuntahkan dari atas bukit terjal yang membentang di sepanjang Wasior.
Sebagian sempat lari melindungi diri, sebagian bahkan tidak sempat untuk bernafas ketika terjangan air menghempas wajah dan tubuh mereka, sebagian dari mereka terjepit batu dan batang kayu serta tergulung lumpur hingga akhirnya tewas.
Menurut data terakhir yang dihimpun otoritas posko penanggulangan bencana di Wasior pada Sabtu (16/10) mencatat 156 tewas dan 146 lainnya hilang. Sementara 3.000 orang menjadi korban luka-luka mulai dari ringan hingga hingga harus di rawat di rumah sakit.
Sebanyak 5.000 warga juga melakukan eksodus untuk mengungsi dan mencari tempat yang lebih aman ke wilayah Manokwari, Nabire dan sekitarnya.
Kota Wasior menjadi seperti kota mati, khususnya di malam hari, hanya tersisa segelintir penduduk yang kebetulan rumahnya tidak tersapu bersih banjir bandang.
Kerusakan yang terjadi sangat luar biasa, beberapa sudut Kota Wasior seperti lahan kosong yang penuh dengan bongkahan batu besar dan batang pohon raksasa, padahal tadinya berderet-deret rumah berdiri di sana.
Ratusan rumah hanya tersisa lantainya saja, karena dindingnya terbawa arus banjir bandang, itu pun sudah tertimbun lumpur dengan ketinggian antara 10 centimeter hingga lebih dari satu meter.
Bukan hanya rumah penduduk, kantor-kantor pemerintahan, sekolah dan fasilitas umum lainnya juga menjadi korban, sebagian ikut rata dengan tanah.
Bencana besar tersebut menyedot perhatian seluruh masyarakat Indonesia, dan mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II bertandang ke Wasior, meninjau langsung lokasi bencana.
Hal itu menjadi kebahagiaan sendiri bagi warga Wasior yang tersisa, karena untuk pertama kalinya bisa melihat langsung kepala negara dan ibu negara yang datang membawa harapan agar penduduk bisa kembali bangkit.
Benarkah hanya duka yang tersisa di Wasior? Jawabannya bisa jadi tidak, karena tiba-tiba menjadi begitu banyak cinta di sana, cinta dari mereka yang berusaha keras memberikan perhatian terlepas dari apa pun kepentingannya.
Perhatian tersebut datang bukan hanya dari pemerintah, melainkan dari masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia termasuk para relawan yang tanpa lelah membantu seluruh proses tanggap darurat dan evakuasi korban.
Berdasarkan pantauan di tanah duka, tim medis dan relawan dari berbagai lembaga nonpemerintah dengan sigap membantu proses tanggap darurat mulai dari pertolongan medis, penyaluran bantuan logistik hingga membantu evakuasi korban banjir.
Mereka berniat dan berseragam sama, hanya saja lambang mereka berbeda-beda, ada Aksi Cepat Tanggap (ACT), Palang Merah Indonesia, Bulan Sabit Merah Indonesia, Mer-C, Dompet Dhuafa dan lain sebagainya.
Di tengah terik Wasior kala siang yang membara, dan di kala malam yang dingin dan mencekam mereka ikut berdiri di garda depan, bersama dengan pemerintah menaburkan rasa keprihatinan dan empati untuk semua korban banjir.
Mereka adalah tokoh pendukung yang ikut bekerja, sisi lain dari setiap bencana, mereka yang selalu ada dan ikut menaburkan cinta, mereka yang berharap sedikit upaya mereka bisa membangkitkan semangat penduduk Wasior untuk kembali melanjutkan semangat hidup mereka.
Selain relawan, jajaran pemerintah dan BUMN juga swasta ikut berlomba-lomba menunjukkan perhatian mereka.
Dari posko satu Wasior yang terletak di hadapan bandara perintis, ANTARA mencatat ada banyak aliran bantuan dari jajaran pemerintah dan BUMN juga swasta di antaranya BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya di samping telkom, perusahaan gas negara, bank-bank milik pemerintah, Garuda Indonesia dan banyak BUMN lainnya.
Aliran bantuan dari beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetangga juga ikut masuk ke Wasior.
Apa pun kepentingan di balik itu semua, namun upaya mereka patut mendapatkan apresiasi karena telah meringankan sedikit beban korban banjir di awal masa tanggap darurat.
Namun pertanyaannya, setelah masa tanggap darurat ini berakhir bagaimana nasib mereka semua, apakah nantinya mereka dilupakan begitu saja?
Saat ini, memang begitu banyak cinta di Wasior, namun tidak satu pun warga bisa memprediksi sampai kapan perhatian dan cinta tersebut akan bertahan.
Penulis: Jodhi Yudono | Editor: Jodhi Yudono | Sumber : ANT

Soeharto Penjahat Nasional

| | | 0 komentar
Para korban pelanggaran hak asasi manusia semasa pemerintahan Presiden Soeharto menolak dengan tegas pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua RI tersebut. Gelar yang tepat untuk Soeharto justru penjahat nasional.
Para korban yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Keadilan itu merasa sakit hati dengan rencana tersebut karena mereka menilai Soeharto sebagai pelanggar berat HAM dan koruptor ulung di Indonesia.

Bedjo Untung, selaku Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, mengatakan, salah satu pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto adalah pembunuhan terhadap 3 juta orang yang diduga menjadi antek komunis dalam peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) pada 1965.

Penangkapan, pengasingan, hingga pembunuhan para tahanan politik waktu itu, kata Bedjo, sangat tidak manusiawi dan patut disamakan dengan gerakan fasisme yang dilakukan Adolf Hittler terhadap kaum Yahudi. "Soeharto itu seperti Hittler, fasisnya Indonesia. Soeharto itu sangat-sangat kejam," kata Bedjo dalam jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2010) siang.

"Gelar yang pantas untuk Soeharto ini sebetulnya adalah penjahat nasional," tegas Bedjo, yang pernah ditahan pada 1970-1979 di Salemba dan Tangerang karena kasus tersebut. Ayahnya juga ikut ditahan atas kasus yang sama, bahkan pernah dibuang pula ke Pulau Buru.

Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh Suciwati, istri mantan Koordinator Kontras, Munir. Suci menilai, gelar pahlawan nasional semestinya diberikan berdasarkan asas keadilan dan keteladanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Suci juga mempertanyakan gelar Bapak Pembangunan yang selama ini disandang Soeharto karena, menurutnya, proses pembangunan itu dilandasi oleh sikap koruptif oleh Soeharto dan kroninya. "Apa teladan yang bisa diambil dari Soeharto? Saya malu untuk ngomong gelar, apalagi gelar pahlawan, untuk Soeharto," tegas Suci.

Atas kekecewaan tersebut, JSKK akan mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Sosial dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meninjau ulang rencana pemberian gelar tersebut.

http://nasional.kompas.com/read/2010/10/18/14595112/Soeharto.Penjahat.Nasional

Perancang Lambang RI yang TERLUPAKAN

| | | 0 komentar
Siapa tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila). Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu? Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913.

Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab –walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak –keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Syarif Abdul Hamid Alkadrie menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda. Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA. Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar - karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat di marah. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.
Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974 Rancangan terakhir inilah yang menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 2 Jo Pasal 6 PP No 66 Tahun 1951. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.
Turiman SH M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengangkat sejarah hukum lambang negara RI sebagai tesis demi meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa hasil penelitiannya tersebut bisa membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. “Satu tahun yang melelahkan untuk mengumpulkan semua data. Dari tahun 1998-1999,” akunya. Yayasan Idayu Jakarta, Yayasan Masagung Jakarta, Badan Arsip Nasional, Pusat Sejarah ABRI dan tidak ketinggalan Keluarga Istana Kadariah Pontianak, merupakan tempat-tempat yang paling sering disinggahinya untuk mengumpulkan bahan penulisan tesis yang diberi judul Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan). Di hadapan dewan penguji, Prof Dr M Dimyati Hartono SH dan Prof Dr H Azhary SH dia berhasil mempertahankan tesisnya itu pada hari Rabu 11 Agustus 1999. “Secara hukum, saya bisa membuktikan. Mulai dari sketsa awal hingga sketsa akhir. Garuda Pancasila adalah rancangan Sultan Hamid II,” katanya pasti. Besar harapan masyarakat Kal-Bar dan bangsa Indonesia kepada Presiden RI SBY untuk memperjuangkan karya anak bangsa tersebut, demi pengakuan sejarah, sebagaimana janji beliau ketika berkunjung ke Kal-Bar dihadapan tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan anggota DPRD Provinsi Kal-Bar.**


Sultan Hamid II Pencipta Burung Garuda
Syarif Abdul Hamid Alkadrie yang bergelar Sultan Hamid Alkadrie II dan Sultan ke 8 Pontianak, Kalbar ini adalah pencipta Burung Garuda. Sultan Hamid juga orang Indonesia pertama yang berpangkat tertinggi di dunia militer.

Pontianak: Nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie memang kurang dikenal di Tanah Air. Padahal, tokoh nasional dari Pontianak, Kalimantan Barat ini adalah pencipta lambang negara Indonesia, Burung Garuda.

Selain pencipta lambang negara, Syarif yang bergelar Sultan Hamid Alkadrie II dan Sultan ke 8 Pontianak ini juga adalah orang Indonesia pertama yang berpangkat tertinggi di dunia militer, yaitu mayor jendral.

Sultan Hamid membuat lambang negara berdasarkan penugasan Presiden Sukarno pada 1950. Saat itu dia menjabat menteri tanpa porto folio. Rekannya, Muhammad Yamin sebenarnya juga membuat rancangan lambang negara, Namun, Sukarno akhirnya memilih rancangan Sultan Hamid. Setelah disempurnakan, gambar Burung Garuda diresmikan Sukarno sebagai lambang negara pada 10 Februari 1950.

Salinan sketsa Burung Garuda yang tersimpan di Keraton Kadriah, Pontianak ini menunjukkan proses pembuatan lambang negara sangat rumit hingga harus diubah berkali-kali.

Mengurai dari Cipacing

| | | 0 komentar
Patung kecil itu tampak kusam. Warna putih sudah memar di sana-sini. Berdiri gagah di ujung jalan Cipacing, 25 kilometer di timur Bandung, si kecil ini bak pemburu ulung. Sigap membidik target dengan senapan angin.

Dihiasi seabrek ornamen antik, patung itu adalah simbol kejayaan bisnis senapan made in Cipacing. Berjaya ditahun 1990an, bisnis rumahan ini sempat redup saat krisis ekonomi menggulung 1997.

Sebelum krisis ekonomi itu, Cipacing adalah kawasan senapan angin. Sejauh mata memandang bertebaran papan reklame rupa-rupa merek. Dari Benjamin Franklin, Meteor, Sharp, Bowa dan seabrek merek sohor di dunia.

Kini Cipacing banyak berubah. Kental dengan nuansa Sunda. Bengkel-bengkel bedil di jalan utama sudah tiada. Bersalin rupa menjadi toko cendera mata. Wayang Golek hingga syal ikat kepala, ramai dipajang.

Lenyap dari jalan utama, para perajin senapan itu kini menyingkir ke gang kecil. Kepada Iwan Kurniawan dari VIVAnews yang datang ke sana, Rabu 22 September 2010, sejumlah warga menunjuk beberapa bengkel di sebuah gang sempit.
Di gang itu sejumlah pengrajin bertahan, juga Deden yang diwarisi bisnis bedil oleh ayah dan kakeknya. Abar Sahbar, nama sang kakek, adalah pelopor pembuat senapan angin Cipacing,1965.

Saat ditemui VIVAnews Deden sedang membubut laras senapan. Si Bubut itu adalah saksi bisnis warisan ini. Mesin itu lebih tua dari usia Deden, yang kini mengancik 48 tahun. Keluarga Deden memiliki banyak mesin bubut. Dua gudang di belakang rumah dipenuhi mesin bubut kuno. Empat orang tekun bekerja di situ. “Semua masih keluarga saya,” kata Deden.
Dengan mesin tua dan empat pekerja itu, Deden memproduksi 10 hingga 15 bedil sebulan. Maksimal kaliber 4,5 milimeter. “Sesuai aturan polisi,”katanya. Dijual Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu.

Bisnis senjata angin ini juga ramai di Cikeruh, Jatinanggor, Sumedang, Jawa Barat. Saat VIVAnews masuk ke sana, sejumlah anak muda terlihat menenteng senapan angin. Mereka sedang mencoba senapan yang baru dibikin. Cikeruh benar-benar kawasan senapan angin. Deru mesin bubut terdengar hingga jalan. Sepanjang jalan desa terdapat 12 bengkel pembuat senapan. Puluhan lain beroperasi di dalam kampung.
Idih Sunaedi, perajin senior Cikeruh berkisah bahwa bengkel senapan angin itu sudah menderu semenjak 1964. Usaha itu berbiak. Kini mereka punya koperasi. Namanya Bina Karya Senapan Angin. Anggota 104 orang.

Saat berjaya tahun 1990an, kisah Deden, setiap rumah jadi bengkel bedil. Ketika itu Deden mampu memproduksi 30 buah senjata sebulan. “Namun sejak krisis moneter semua orang kesulitan modal.” Geliat lagi sesudah krisis itu pergi.

Senjata Api

Dihajar krisis Cipacing terkulai. Deden merekam kejatuhan itu. Jangankan sekolah anak, makan saja susah. Dijepit urusan periuk, sejumlah pengrajin gelap mata. “Banyak yang diam-diam bikin senjata api,” katanya. Banyak yang tergiur sebab harga berlipat kali. Sepucuk berkisar Rp 2,5 hingga Rp 5 juta.

Panen dari jalur gelap itu cuma sebentar. “Polisi mencokok beberapa pelaku,” kata Deden. Awal tahun 2000 produksi senjata api ilegal itu mulai senyap.
Soal bisnis senjata api di Cipacing itu pernah ditelusuri International Crisis Group (ICG). Lembaga yang juga rajin menelusuri jaringan kelompok teroris di Asia Tenggara itu, mewawancarai sejumlah orang yang memahami bisnis ini. Wawancara dilakukan pada Juni dan Juli 2010.

Hasil penelusuran itu diterbitkan tanggal 6 September 2010. Dimuat di situs resmi ICG. Dalam laporan yang berjudul Illicit Arms in Indonesia itu, ICG menulis soal peredaran senjata api ilegal di Indonesia. Bisnis senjata api di Cipacing salah satunya.

Seorang sumber yang diwawancara ICG, menyebutkan,”Permintaan sebenarnya selalu ada.Tinggal kita berani mengambil resiko atau tidak.” Bila situasi aman sebulan bisa membuat 5 pucuk. Bila tak aman sebulan cuma sepucuk.

Membuat senjata api, tutur sumber itu kepada ICG, tidak lama. Jadi lama karena rasa takut. “Kami bikin sembunyi-sembunyi, takut polisi.” Senjata Cipacing cukup terkenal. Sebab, “Kami bikin Bareta made in Cipacing, yang tampilannya mirip dengan Bareta made in luar negeri,” katanya. Nomor seri dan merek juga dicetak.

Meski mirip, soal mutu buatan luar negeri tetap lebih baik. Sebab laras senjata susah dibuat. Bahan khusus dan harus tahan panas. Mensiasati kekurangan perajin Cipacing memanfaatkan barel afkiran buatan PT Pindad.

Sumber ICG menuturkan bahwa ada oknum yang menjual afkiran itu di pasar gelap. Seharga Rp 250 ribu. Senjata rakitan yang memakai laras afkiran itu mampu menyimpan 5 kotak peluru. Artinya bisa memuntahkan 250 peluru.

Tapi tak bisa dipakai menembak beruntun tanpa henti, sebab laras akan memuai seperti terompet. Laras bikinan Cipacing,lanjut sumber itu, cuma satu kotak alias 50 peluru. Sepucuk senjata rakitan dengan laras afkiran dari Pindad itu dijual Rp-4-5 juta, laras bikinan Cipacing Rp 3 juta. Laras asli Rp 6 juta.

Di Cipacing, kata sumber ICG yang lain, tidak semua orang membuat senjata api. Sebab, “ Takut karena melanggar hukum,”katanya. Para perajin yang nekat ada yang senior, ada juga yang yunior. Senior berpengalaman lebih dari 10 tahun, yunior kurang dari itu.

Bikinan para senior itu biasanya lebih mantap. Dijual lewat dua jalur. Pertemanan dan keluarga. Seorang perakit senior dari Cipacing, misalnya, hanya menjual senjata kepada kawannya di Cirebon. Si kawan di Cirebon itu ditangkap polisi dua kali. Saat diinterogasi polisi dia rapat mengunci mulut.

Selain perkawanan, distribusi juga lewat jalur keluarga. ICG mewawancarai seorang anak muda yang dipercaya pamannya di Cipacing menjual senjata ke Lampung dan Sumatera Selatan. Sang paman, kata si keponakan, menjual senjata hanya kepada pengusaha dan para pejabat. Alasannya, “Kalau ada masalah, mereka punya kenalan di kepolisian,” katanya.

Menyimpan senjata juga tak boleh ngawur. Sumber lain dijalur distribusi yang diwawancara ICG, mengaku pernah ditangkap polisi gara-gara pistolnya dipakai saudara dalam tawuran. Diinterogasi polisi dia tidak kehabisan akal. Senjata itu, katanya, dari seseorang yang mati dibacok dalam tawuran itu.

Perajin senior juga kadang dapat pesanan dari oknum polisi. Sebelum dijual pistol di copy paste di Cipacing. Perajin segera membuat pistol yang mirip dengan aslinya,termasuk nomor seri dan merek.

Seorang perajin kepada ICG berkisah bahwa tahun 2003, seorang oknum polisi menemui perajin senior. Mau fotokopi pistol Colt Revolver Smith dan Watson. Dijual ke pengusaha udang di Lampung.
Pistol itu selesai dalam seminggu. Si oknum itu girang alang kepalang sebab bentuknya mirip. Dia membayar Rp 3 juta. Menjual Rp 26 juta ke si pengusaha.
Bila perajin senior hati-hati, para yunior kerap kali ceroboh. Sering menjual senjata kepada preman dan garong. Terbongkarnya bisnis diam-diam ini seringkali karena senjata bikinan yunior. Pembeli sering kali bolak-balik Cipacing memperbaiki senjata. Itu yang menerbitkan kecurigaan polisi.

Berapa banyak jumlah produk senjata api Cipacing itu memang tak tentu. Tergantung pesanan. Ketika konflik meletus, banyak broker yang borong senjata. Salah satu broker yang dekat dengan orang-orang Cipacing adalah DS, seorang aktivis pertanahan di Bandung yang kemudian ditangkap polisi.

Salah satu teman DS, kata sumber ICG, adalah Ibrahim Abdul Manaf yang belakangan diadili dalam kasus pemboman Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ). Setelah kasus DS itu perajin setengah tiarap. Produksi turun setengahnya. Kalau sekarang bagaimana kondisinya? “Wah sekarang pahit. Sebulan paling satu, itupun sangat hati-hati,” kata seorang sumber kepada ICG. Takut UU Teroris, seorang perajin senior memilih banting setir ke bisnis lain.
Mereka Menjawab

Sejumlah perajin yang ditemui VIVAnews di Cipacing memastikan produk senjata api sudah tak ada. Deden yang ditemui dibengkelnya memastikan perajin senjata senior kebanyakan sudah meninggal.Yang yunior sudah beralih ke bisnis cenderamata.
Bikin senjata api, lanjut Deden, cemas seumur hidup. “Walau pembeli bersumpah tidak membocorkan,ujung-ujungnya bocor juga.” Deden mengaku dua minggu sekali, perajin melaporkan produksi senapan angin itu kepada Polres Sumedang.
Idih Sunaedi dari Cikeruh juga membantah perajin di sana masih bikin senjata api. Produksi senjata Cikeruh, katanya, dikontrol koperasi. Koperasi itu dibentuk pemerintah dan Pindad guna membina para perajin. “Pindad sudah seperti bapak angkat kami,” kata Deden.

Beberapa waktu lalu, kisah Idih, sejumlah anak muda memproduksi senjata api ilegal. Dijual di tempat perhentian truk. “Sekarang sudah tak ada lagi. Takut ditangkap.”
Direktur Pindad, Adik A Soedarsono, kepada VIVAnews membantah keras bahwa laras afkiran perusahaan itu bocor. Setiap karyawan yang keluar dari Pindad, katanya, akan melewati metal detector dan digeledah Satpam. Komponen senjata yang gagal fungsi, kata Adik,”Akan langsung dihancurkan.” Bantahan Pindad selengkapnya di sini.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Iskandar Hasan, mengaku mengawas ketat setiap tempat yang diduga memproduksi senjata api ilegal. “Intelegen kami, Polres hingga Polsek mengawasinya secara ketat,”katanya. Tidak semua polisi, lanjutnya, boleh memegang senjata. Mereka harus melewati serangkaian tes, termasuk kejiwaan. Baca sangahan selengkapnya di sini.

Kapolres Sumedang, AKBP Nurrulah menegaskan bahwa pemerintah dan Polres Sumedang ketat mengawasi Cipacing. Nurrulah memastikan bahwa tidak ada perajin di sana yang bikin senjata di luar ketentuan.

Jika ada maka akan ditangkap. Penangkapan terakhir terjadi tahun 2008. Tentang seorang warga Cipacing yang kini buron karena produksi senjata api, “Masalah itu ditangani Polda,” kata Nurrulah. Kapolda Jawa Barat kepada VIVAnews cuma menjawab singkat,” Industri senapan Cipacing tidak berbahaya.” (wm)
• VIVAnews

Kulakan Senjata ke Mindanao

| | | 0 komentar
Mau kulakan senjata? Datanglah ke Mindanao. Di wilayah Filipina Selatan inilah para penyelundup senjata asal Indonesia berbelanja. Gampang dapatnya, harganya pun jauh lebih murah.
Pada 2001 misalnya, saat di Indonesia sedang meledak konflik Aceh, harga sepucuk AK 47 ilegal mencapai Rp40 juta. Sementara di Mindanao harganya hanya sekitar Rp5 juta.
Membawanya pun tak sulit. Birokrasi keimigrasian di negeri bertetanga dengan wilayah Sulawesi Utara ini tak begitu rumit. “Dengan rokok Indonesia, dan sejumlah uang Peso kita bisa membawa keluar senjata dari Filipina,” ujar Asep Jaja, seorang anggota Mujahidin Kompak, yang punya pengalaman membeli senjata di sana pada 2001.
Senjata itu diangkut dengan “pamboat” alias kapal laut, dan diselundupkan lewat jalur General Santos-Sangir Talaud-Bitung, Sulawesi Utara.
Kepada VIVAnews, Asep Jaja menuturkan, jalur inilah dimanfaatkan para penyelundup senjata dari Mindanao dulu ke sejumlah wilayah konflik di Indonesia. Misalnya, konflik panas di Ambon dan Poso dulu, membeuat membuat jalur ini begitu hidup. “Mindanao adalah surga senjata,” ujar Asep Jaja, beberapa waktu lalu. Dia sempat mencari senjata di sana untuk kebutuhan para pelaku jihad di Ambon dan Poso.
“Senjata-senjata yang kita pakai di Ambon dan Poso sebagian kita beli dari Mindanao,” ujar Asep alias Aji. Menurutnya di sana lah kelompok jihad asal Indonesia seperti Jamaah Islamiyah (JI), Mujahidin Kompak, Laskar Jundullah, Darul Islam wilayah Banten berbelanja. Bukan hanya dari kelompok putih (sebutan untuk Islam ketika konflik Ambon terjadi), kelompok merah (kelompok Kristen) pun membeli senjata dari Mindanao.
Menurutnya, kelompok merah yang juga disebutnya sebagai kelompok Nasrani ini juga “kulakan” senjata dari Mindanao. “Saya pernah memergoki orang Ambon beragama Nasrani sedang belanja senjata-senjata dari berbagai jenis di General Santos, Filipina. Mereka memakai broker orang General Santos yang beragama Nasrani,” katanya.
Lebih murah
General Santos adalah kota paling selatan di Pulau Mindanao, di satu pulau provinsi paling selatan di Filipina. Mindanao sendiri berpenduduk sekitar 19 juta jiwa, dan 5 juta di antaranya Muslim.

Di Mindanao, berserak banyak jenis senjata. Praktik korup aparat keamanan Filipina membuat perdagangan senjata ilegal mulus. Ditambah lagi warga sipil yang membutuhkan uang, harga senjata pun jadi relatif murah. “Sepucuk M16 buatan Amerika Serikat (AS) bisa dibeli seharga 30 ribu Peso atau sekitar Rp6 juta hingga 45 ribu Peso atau sekitar Rp9 juta, tergantung kondisi senjata. Harga ini sudah termasuk bonus 8 buah magazin dan rompinya, “ ujar Asep.
Sementara untuk harga M16 buatan lokal harganya lebih rendah. Dua tahun lalu, kontributor VIVAnews yang berkunjung ke Mindanao sempat ditawari M 16 made in Filipina seharga 25 ribu Peso, ditambah bonus 8 magazine dan rompi. Sementara itu harga M60 sekitar 60 ribu Peso atau sekitar Rp 12 juta. Itu sudah termasuk 2 buah rantai beserta pelurunya.
Lain lagi AK 47. Harganya lebih murah dibanding M16 buatan AS. Dengan uang sekitar 25 ribu Peso hingga–35 ribu Peso, atau sekitar Rp 5 juta hingga Rp7 juta kita bisa mendapat sepucuk AK 47. “Harganya murah karena amunisinya jauh lebih mahal,” ujar Asep yang kini ditahan di Penjara Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia dihukum karena terlibat kasus penyerangan pos Brimob di Loki, Pulau Seram, Ambon, pada 2004.

Sebagai perbandingan, Asep melanjutkan, amunisi M16 seharga 8-10 Peso (sekitar 1.600 sampai Rp 2.000) perbutir sedangkan amunisi AK 47 harganya 70 Peso (atau sekitar Rp 14 ribu) per butir. Tingginya harga disebabkan tak ada perusahaan lokal memproduksi amunisi AK 47. Berbeda dengan M16. Peluru dan senjatanya juga diproduksi oleh perusahaan lokal Filipina.

Lebih jauh Asep menjelaskan, ada jalan tikus membeli senjata dari militer Filipina. Pertama, calon pembeli harus mengontak seorang broker. Imbalannya 500 Peso, atau Rp100 ribu per satu pucuk senjata. Menurutnya kelompok Mujahidin Kompak dan Laskar Jundullah kerap membeli senjata dari pihak militer Filipina. Mereka membeli di daerah General Santos, Panimbang serta Davao. Kelompok JI itu juga membeli langsung dari masyarakat yang sedang membutuhkan uang.
Dus ikan
Asep bercerita, salah satu aktivis jihad yang piawai menyelundupkan senjata adalah Surjadi Masoed alias Umar. Menurut pengakuan aktivis Kompak, dan Laskar Jundullah yang ditangkap pada 2003 di Manado akibat kasus perampokan di Manado dan Bom Makassar pada Desember 2002 kepada polisi, dua orang JI yang ditugaskan mengumpulkan senjata adalah Usamah, anggota JI asal Indonesia yang menetap di Mindanao. Lainnya, adalah almarhum Faturrahman Al Ghozi, yang terlibat kasus Bom Kedutaan Filipina di Jakarta pada Agustus 2000.
Asep juga mengaku membantu membeli senjata bagi kelompok Darul Islam (DI) wilayah Banten pimpinan Jaja alias Akdam alias Pura Sudarma. Jaja alias Akdam ini tewas ditembak di Aceh pada Maret 2010 lalu, karena berlatih militer di hutan Jalin, Jantho, Aceh Besar.

Lantas bagaimana jalur senjata itu masuk ke Indonesia? Dalam video pengakuan Suryadi Masoed kepada Polda Sulawesi Utara yang sempat dilihat wartawan VIVAnews serta dari Berita Acara Pemeriksaan kasus Bom Makassar pada 2002, dia menceritakan begini:

Pada Maret 2000, dia berangkat ke Filipina. Dia berangkat ke sana karena ada permintaan menjemput dua orang aktivis DI Banten. Salah satunya Iwan Darmawan alias Rois, pelaku pemboman Kedutaan Australia pada 2004. Rois saat itu berada di Filipina, dia ikut pelatihan militer. Rois dan temannya terjebak dalam peperangan di Camp Abu Bakar yang diserang oleh tentara Filipina.
Menurut Suryadi, selain menjemput kedua orang itu, dia juga ditugaskan membeli 15 pucuk senjata, masing-masing 1 pucuk AK47, 12 pucuk M16 eks Amerika, dan 2 pucuk senjata M16 buatan lokal Filipina.

Setelah mendapat senjata, pada Agustus 2000 , dia berhasil menemukan Rois dan kawannya, Abdullah. Senjata disimpan lebih dulu di Cotabato. Setelah itu mereka berangkat ke General Santos. Semua senjata dibungkus dalam dus ikan tuna.
Mereka lalu berangkat naik KM Daya Sakti dari General Santos menuju di Bitung. Dengan mudah mereka lolos dari imigrasi Filipina karena Suryadi berhasil menyogok petugas. Aparat keamanan itu diberi uang Peso. Juga rokok Indonesia yang cukup digemari di General Santos.

Di pelabuhan Bitung, Suryadi dan kawan-kawan menenteng dus berisi senjata ke luar dari kapal. Ketika menghadapi pemeriksaan imigrasi, Suryadi bilang ke petugas imigrasi dus itu berisi ikan tuna, sembari menyelipkan uang sebesar Rp3 juta kepada petugas yang memeriksa.

Suryadi dan kawan-kawan pun melewati pemeriksaan imigrasi, tanpa melalui pemeriksaan atas-atas dus senjata itu. Di Bitung, Suryadi berpisah dengan teman-temannya. Dia melanjutkan perjalanan ke Makassar, dengan membawa lima belas senjata itu menggunakan KM Lambelu.
Di Makassar senjata itu kemudian diserahkan kepada Agus Dwikarna, pimpinan Kompak Makassar sekaligus tokoh Laskar Jundullah yang kini ditahan di Filipina. Dari sinilah kemudian senjata itu didistribusikan ke Ambon dan Poso.
Menyerang istana
Belakangan, setelah Suryadi Masoed tertangkap, baik JI maupun Mujahidin Kompak mencari jalur alternatif lainnya. Di antaranya mereka sempat menggunakan jalur General Santos -Bitung-Kepulauan Sanana-Ambon. Senjata dititipkan kepada para nelayan Filipina yang biasa mencari ikan Tuna hingga ke laut di sekitar Maluku dan dijemput di Ambon.

Suryadi Masoed sempat tertangkap. Dia dihukum delapan tahun penjara, dan baru bebas pada 2009. Namun penjara tak membuat dirinya kapok.
Abdullah Sunata, aktivis Kompak, yang terlibat kasus pelatihan terorisme di Aceh, dan Juni lalu tertangkap di Klaten, berhasil membujuk Suryadi untuk pergi ke Mindanao mengambil 21 senjata termasuk pelontar granat.
Namun rencana itu gagal, pada Mei 2010 Suryadi kembali diciduk polisi di Bekasi. Dari pengakuannya ke polisi, dia mengatakan senjata itu akan digunakan untuk menyerang Istana Negara pada 17 Agustus 2010.

Kepada VIVAnews, juru bicara Mabes Polri Irjen Iskandar Hasan membenarkan, senjata ilegal awalnya memang masuk dari Filipna Selatan melalui Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Sedangkan dari wilayah barat, melalui Medan dan Aceh.
“Masuknya dari pelabuhan-pelabuhan tikus, bukan pelabuhan resmi. Itu lah jalur yang dijadikan pintu masuk. Setelah masuk langsung menyebar sampai di mana-mana. Nah, itu tempat-tempat yang kita kategorikan menjadi tempat masuknya senjata ilegal,” ujar Iskandar, Kamis 23 September 2010.

Laporan Solahudin | Jakarta
• VIVAnews

Belanja Senjata ke Phuket

| | | 0 komentar
Lelaki itu bertubuh gempal, dan bermata tajam. Kulitnya legam. Air mukanya keras, seakan merekam jejak konflik yang panjang. Dia berasal dari satu kecamatan di Aceh Timur. Di tubuhnya, pada bagian dada dan bahu, ada bekas luka tembak. “Masih ada sejumlah peluru berdiam di tubuh saya,” ujarnya kepada VIVAnews, di Bireuen, Aceh Utara, beberapa pekan lalu.
Dia adalah bekas prajurit Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah perjanjian damai Helsinki diteken Agustus 2005, konflik bersenjata pemerintah dan GAM berakhir. Dia lalu bergabung dengan Komite Peralihan Aceh (KPA), wadah bekas kombatan seperti disyaratkan oleh perjanjian damai itu. Untuk keterangan berikut, lelaki itu minta namanya disamarkan, dan dipanggil sebagai Banta.
Pertemuan dengan Banta adalah penting untuk menguak kisah senjata di Tanah Rencong. Di tempat terpisah, masih di kawasan Bireuen, VIVAnews juga mewawancarai bekas kombatan GAM yang lain. Untuk informasi berikut ini, dua lelaki itu minta disebut dengan nama Salim, dan Agam.
Seperti ramai diberitakan di media, polisi menduga senjata dipakai para perampok Bank CIMB Medan pada Agustus lalu, antara lain berasal dari Aceh. Begitu juga senjata para penyerang Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang. “Senjata itu bisa diperoleh dari daerah bekas konflik seperti Aceh,” ujar Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Oegroseno di Medan, pekan lalu.
Tak ada yang tahu berapa sebetulnya jumlah senjata api di Aceh pada masa konflik. Pada saat MoU Helsinki itu diteken, GAM sepakat menghancurkan 840 pucuk senjata. Makna penghancuran senjata itu adalah bahwa dia tak absah lagi digunakan sebagai alasan politik. Maka, meskipun diduga di Aceh masih banyak beredar senjata bekas konflik, penggunanya akan dianggap kriminal.
Lalu, dari mana senjata pada masa konflik di Aceh itu berasal?
Banta mengisahkan GAM dulu kesulitan mendapatkan senjata. Pada 1980an, sejumlah kombatan memakai senjata tua peninggalan pemberontakan Darul Islam. Awal gerakan itu berdiri pada 1976, mereka memang tak terlalu mengandalkan senjata. Soal ini, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf punya cerita. “Pada awalnya Hasan Tiro mendirikan GAM, dia lebih banyak mengutamakan propaganda,” ujar Irwandi, beberapa pekan lalu.
Menurut Irwandi Yusuf, yang juga bekas juru bicara pengatur strategi gerakan pemberontakan bersenjata itu, kebutuhan senjata di Aceh meningkat sejak akhir 1999. Terutama, setelah banyak anak muda bergabung dengan gerakan itu. Senjata pun mulai dipasok sekitar 1999. “Itu tampak dari berbagai macam acara “peusijeuk” (tepung tawar) senjata di berbagai wilayah Aceh,” Irwandi menambahkan.
Baru pada tahun 2001, kata Irwandi, ketika saluran pembelian di luar negeri, dan dalam negeri sudah diperoleh, senjata mulai banyak beredar.
Mafia
Banta lalu berkisah tentang dua jalur itu. Dari dalam negeri, dia mengaku GAM di wilayahnya pernah membeli senjata dengan cara memesan dari Jakarta. “Barang itu dibeli dari anggota TNI,” ujarnya. Persisnya, kata dia, mereka tak langsung kontak dengan apa yang mereka sebut aparat TNI “nakal” itu. Tapi lewat jalur “mafia”, yang bisa mengakses jalur senjata ilegal. Tak ada penjelasan lebih lanjut tentang mafia ini. Salim dan Agam hanya menyebut grup itu bekerja “demi bisnis, dan bukan ideologis”.
Terbukanya akses pembelian senjata, baik dari dalam maupun luar negeri seperti dari Thailand, membuat harga senjata turun di Aceh. Sebelumnya, kata Banta, sepucuk AK-47 harganya Rp 30-40 juta. Setelah pasokan dari berbagai akses itu membanjiri “pasar” di Aceh, harga senjata dan peluru pun turun. Tapi semua terjadi pada masa 2000-2003, sebelum Darurat Militer diberlakukan di Aceh. “Sepucuk AK-47 harganya turun jadi antara Rp16-17 juta,” ujar Banta.
Harga peluru juga melorot. Tapi, peluru buatan Pindad tetap lebih mahal ketimbang yang diselundupkan dari Thailand. Peluru asal Thailand kerapkali stok lama eks perang Kamboja. Sedangkan Pindad lebih baru.
Kedua, peluru eks Pindad lebih sulit didapatkan. “Peluru Pindad, harganya Rp5.000 per butir untuk AK-47. Itu sebelum Darurat Militer,” ujar Banta, dan dibenarkan Salim serta Agam. Dari Thailand, mereka juga bisa membeli peluru eks Kamboja. Harganya Rp3.500 per butir.

Dari dalam negeri, ada pembelian yang diingat Salim dan Agam berupa 15.000 butir peluru AK 47, dihargai Rp12.000 per butir, dan 103 peluru GLM seharga Rp500.000 per butir. “Kami membeli 100 peluru GLM, dan 3 butir peluru GLM adalah bonus dari pembelian itu”, ujar Salim. Dia menegaskan pembelian dilakukan lewat jalur ‘mafia’.

Lalu bagaimana barang itu dibawa ke Aceh? Banta bercerita, peluru itu dibawa dengan mobil Colt, sedan, atau juga Kijang. Caranya, jok mobil dikupas. Kadangkala peluru disembunyikan di langit- langit mobil. Juga pada pintu, dan bagian lain. Pada bagian dikupas itu, lalu diselipkan kotak-kotak kecil peluru. Pekerjaan dilakukan rapi, nyaris tak berbekas. “Kita bisa menyelipkan peluru sampai 7.000 butir di badan mobil,” ujar Salim.
Setelah Darurat Militer berlaku, harga peluru eks Pindad melonjak menjadi Rp12.000 per butir.
Asal usul peluru ini juga menarik. Anggota GAM itu mengaku mendapatkan peluru dari para tempat latihan militer dan polisi. Caranya, ada pengumpul yang bekerja membeli sisa peluru latihan atau operasi. “Kalau prajurit batalyon punya ribuan peluru sisa, maka yang dikumpulkan akan banyak,” ujar Salim.
Tapi, pengakuan GAM itu diragukan Kepala Dinas Penerangan Umum TNI Kolonel TNI Prakoso. “Tak segampang itu. Semua peluru kan dicatat. Juga senjata yang ada di gudang, atau yang sedang digunakan operasi. Di jajaran TNI, pengawasan senjata itu ketat,” ujar Prakoso kepada VIVAnews di Mabes TNI Cilangkap, Kamis 23 September 2010.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Midhio mengatakan tak ada data soal kasus penjualan senjata atau peluru dari anggota TNI ke kombatan GAM pada masa konflik dulu itu. “Anggota TNI punya disiplin, dan tak akan menjual peluru atau senjata kepada GAM,” ujar Wayan, kepada VIVAnews Rabu 22 September 2010. Dia mengatakan tak gampang membawa senjata dari gudang TNI. “Semua tercatat dan diawasi ketat”.
Selain sumber ‘mafia’ senjata ilegal di Jakarta, para pemberontak dari ujung pulau Sumatera itu punya jalur lain yang lebih basah.

“The Phuket Connection”
Pembelian paling spektakuler adalah lewat Thailand. GAM, kata Banta, membentuk tim khusus untuk pembelian melintasi Selat Malaka ini. Menurut Banta, dalam soal senjata GAM tak berhubungan dengan PULO, atau jaringan pemberontak di Thailand Selatan. “Kami berurusan langsung dengan sumbernya,” ujarnya. Sumber dimaksud adalah para mafia senjata di negeri gajah itu.
Selama 2000-2003, penyelundupan senjata ke Aceh memang kencang (lihat Jalur Tikus Senjata Ilegal). Pada masa itu, ujar Banta, sulit dihitung berapa banyak senjata berhasil dimasukkan ke Aceh lewat pantai Timur. Yang jelas, kata Banta, GAM pernah memesan 5000 pucuk pada awal 2000. Tapi, pembelian itu tak selalu mulus. Persaingan antar mafia Thailand membuat pembelian tak selalu lancar.
Para pemimpin GAM di Aceh Timur, kata Banta, lalu membuka jalur khusus, dikenal “jalur Phuket”, merujuk salah satu propinsi di Thailand. Setelah “Phuket Connection” terbuka, maka pengiriman senjata berlangsung mulus. Sekali pengapalan, bisa masuk sekitar 100-200 pucuk senjata, tergantung besarnya perahu. “Kami memakai boat dengan mesin 40 PK,” ujar Banta.
Memang dari segi geografis, dari Aceh sangat mudah menembus Thailand lewat laut. Banta bercerita, dia naik perahu dari Kuala Idi, dan hanya dalam tempo 8 jam bisa tiba di Phuket, maupun Songkhla di Thailand Selatan. Di atas peta, dari perairan Aceh Timur, Phuket dan Songkhla sama jaraknya kalau ditarik dari Kuala Idi. Dari Kuala Idi jarak itu sekitar 200 mil, atau kurang lebih 300 kilometer menyeberangi Selat Malaka.
Informasi dari Banta itu dicek silang ke salah seorang bekas petinggi GAM di Banda Aceh, Zakaria Saman. Zakaria, 60 tahun, dikenal sebagai “menteri pertahanan” gerakan itu. Dia lama berdiam di Bangkok, dengan nama alias Karim Bangkok. Di Thailand, kata Zakaria, pada waktu itu memang ada jalur membeli senjata. “Asal ada uang, ada barang,” ujarnya. Tapi dia menolak menyebut detil pembelian. Zakaria pernah tinggal di Thailand hampir sepuluh tahun. Sejumlah sumber mengatakan dia punya akses luas jalur senjata di sana.
Cerita lebih lengkap diberikan oleh Banta. Menurut dia, senjata yang dijual di Phuket itu berasal dari produksi berbagai negara. Ada AK-56 eks China, lalu ada juga AK-47 eks Kamboja, dan sejumlah jenis AK produksi Korea Utara. “Yang eks-Kamboja lebih murah,” ujarnya. Harga di sana sekitar Rp8 juta per pucuk untuk AK-47 yang baru.
Hubungan dengan mafia Phuket, dan juga Songkhla, berjalan kerap. Banta tak bercerita banyak tentang Songkhla. Tapi, menurut dia, di Phuket, para mafia itu menjual senjata dengan cara unik. Misalnya, mereka sempat melawat ke sebuah kedai. Dari luar, kedai itu menjual barang dagangan biasa. Kadangkala menyaru kedai penjual ayam.
Di bagian dalam, setelah melewati beberapa pintu, baru disuguhkan senjata yang hendak dijual. Banta mengaku beberapa kali mendapat tugas membeli senjata ke Phuket. Dia bahkan sempat menunggu beberapa waktu, dan tinggal di ruko yang disiapkan GAM di Phuket. Sesekali Banta memamerkan kepada VIVAnews percakapan sehari-hari dalam bahasa Thai.
Banta dan kelompoknya mengaku berhasil membangun jaringan pembelian di Phuket. Mereka disambut baik, dan dijamu oleh mafia di sana. Tetapi, ada kesulitan lain bagi orang-orang Aceh yang dikenal muslim itu. Di Phuket, makanan halal sulit dicari. Itu sebabnya mereka membuka semacam pos di satu ruko di Phuket. “Sejak ada ruko itu, problem makanan teratasi. Kami memasak sendiri, dan berkoordinasi di tempat itu,” ujar Banta. Mereka juga tidur di sana.
Ditukar trenggiling
Tak selalu berbelanja di Phuket memakai duit. Pernah satu kali, ketika GAM kesulitan uang, sementara kebutuhan senjata mendesak, mereka menangkap trenggiling (Manis javanica). Mamalia berkulit sisik keras itu ternyata sangat berharga bagi para mafia Thai. “Seekor trenggiling dihargai 5 pucuk senjata AK 47 eks Kamboja,” ujar Banta.
Karena itu, GAM pernah meminta warga Peureulak mencari trenggiling (Bahasa Aceh disebut “tayiling”). Setiap kampung diminta berburu hewan ini untuk diserahkan kepada Panglima Wilayah GAM setempat.
Tapi trenggiling adalah binatang langka, dan masuk hewan dilindungi. Populasinya makin menipis, dan sulit mencarinya. “Setelah menunggu beberapa hari, kami hanya mendapat 5 ekor trenggiling,” ujar Banta tertawa. Dia pun membawa trenggiling itu ke Phuket, ditukarkan dengan senjata. Tapi karena sulit mencarinya, mereka jarang bisa membawa “oleh-oleh” itu ke Phuket.
Tak begitu jelas mengapa trenggiling begitu disukai oleh mafia Thai. Menurut Banta, orang-orang Thai itu suka meminum darah segar trenggiling. Darah dan daging hewan itu dipercaya membawa khasiat tertentu bagi kesehatan. Bagi mereka, trenggiling adalah hidangan sangat mahal, serta punya makna ritual.
Sudah musnah
Berapa banyak senjata yang dibeli oleh GAM? Irwandi Yusuf mengatakan ada dua jalur pengadaan senjata di GAM. Pertama di tingkat “nasional”, lalu ada di wilayah. “Nasional” merujuk pada pusat komando GAM. Awalnya, pusat inilah membeli semua senjata. Tapi karena kerap terlambat, maka wilayah juga melakukan pembelian sendiri. “Kalau yang beli pusat, tak sulit dikontrol. Kita tahu jumlahnya”, ujar dia.
Yang sulit, kata Irwandi, adalah pembelian jalur pribadi. Kadangkala GAM melakukan pengecekan. “Pembelian yang tak pernah dilaporkan ke GAM akan disita,” ujarnya. Ada juga membeli dengan uang pribadi, tapi kemudian menyerahkan kepada pusat. Senjata yang dibeli di Thailand, kata Irwandi, umumnya adalah sisa konflik pada era Pol Pot di Kamboja. “Senjata itu ditanam, lalu mereka jual lagi, dan ditampung di Thailand”.
Setelah damai, soal senjata sisa konflik ini tentu menjadi soal. Meskipun secara resmi sudah dihancurkan, sejumlah warga masih ada yang menyimpannya. “Itu sebabnya saya minta mereka serahkan baik-baik. Jika himbauan ini tak didengar, maka polisi akan menangkap siapa pun yang menyimpannya,” ujar Irwandi.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Aceh dalam soal menyisir senjata ini. “Kami pernah mengumpulkan hampir 400 pucuk senjata, termasuk yang rakitan,” ujar Irwandi.
Sampai akhir Agustus 2010, kata Juru bicara Polda Aceh, Kombes Polisi Farid Ahmad, senjata yang diserahkan masyarakat satu tahun terakhir adalah 39 pucuk. Rata-rata senjata standar TNI atau Polri. Antara lain, 4 pucuk M 16, 5 AK-47, 19 pucuk AK-56, dan 2 pucuk SS1. Sementara laras pendek, ada 4 pucuk revolver, dan 5 pistol otomatis. Granat ada 4 buah. Terbanyak senjata api rakitan, 271 pucuk. “Semua sudah kami musnahkan,” ujar Farid.
Tak jelas apakah ada sejumlah senjata bekas konflik itu jatuh ke tangan mereka yang berlatih terorisme di hutan Jalin, Jantho, Aceh Besar, Maret 2010 lalu, dan mengaku sebagai "Al Qaidah Aceh". Yang pasti, kata Irwandi Yusuf, bekas anggota GAM tak ada yang terlibat dalam gerakan teror itu. "Teroris tak bisa hidup di Aceh," ujarnya beberapa waktu lalu.
Laporan Muhammad Riza | Banda Aceh
• VIVAnews

Membongkar Jejak Senjata Teroris

| | | 1 komentar
AKSI bersenjata brutal, seperti ditunjukkan para penyerang Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Hamparan Perak Deli Serdang, Sumatera Utara pekan lalu, menyisakan pertanyaan penting asal-usul senjata kelompok itu.

Sebelumnya, polisi menembak mati tiga orang diduga pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan, yang menggasak bank itu pada Agustus lalu. Para perampok itu diburu sebulan lebih, dan diduga punya kaitan aksi pelatihan teror di Aceh.
Seakan aksi balas dendam, Mapolsek Hamparan Perak dihajar balik oleh gerombolan bersenjata. Tiga polisi tewas, lainnya luka berat. Dari keterangan saksi, diduga pelaku memakai senjata mirip saat perampokan bank di Medan itu. “Mereka pakai AK47, SS1 dan M16,” ujar juru bicara Mabes Polri Irjen Iskandar Hasan.

Kapolda Sumatera Utara Oegroseno menduga senjata itu diperoleh di Aceh. “Senjata seperti itu bisa diperoleh di daerah bekas konflik seperti Aceh,” ujar Oegroseno. Yang lebih serius, Kapolri pada Jumat 24 September pekan lalu menyebut aksi perampokan, dan penyerangan Mapolsek Hamparan Perak, adalah satu rangkaian aksi dari kelompok teror yang sama.

Mereka memang pernah menyebut dirinya “Al Qaidah Serambi Mekkah”, dan dikejar aparat sejak kamp pelatihan militernya terbongkar di Bukit Jalin, Jantho, Aceh Besar, pada Maret lalu.

Aceh barangkali tempat di mana senjata pernah beredar luas pada saat daerah itu didera konflik. Tetapi, senjata haram bukan hanya di Aceh. Sumber masuknya senjata setidaknya melewati empat titik rawan (Lihat Jalur Tikus Senjata Haram). Antara lain pembobolan gudang senjata, pembelian di daerah konflik, dan belanja ke negeri tetangga. Di Cipacing, Jawa Barat, sejumlah pengrajin juga mampu merakit senjata api.

Mari menyimak pengadilan dua anggota Polri, Tatang Mulyadi, 34 tahun, dan Abdi Tunggal bin Adam, 31 tahun. Keduanya berpangkat brigadir satu. Pengadilan kedua polisi ini menyingkapkan modus gudang senjata bisa dibobol oleh mereka yang menjaganya. Keduanya, bersama Ahmad Sutrisno, 44 tahun, makelar senjata, mulai diadili di Pengadilan Jakarta Timur, sejak Kamis 2 September lalu.

Sepanjang Juni 2009-Maret 2010, demikian kata jaksa penuntut umum, kedua polisi itu menjual 28 pucuk senjata kepada Ahmad Sutrisno. Dua petugas urusan logistik di Mabes Polri itu melego empat pucuk AK 47, 11 pucuk AR 15 (sejenis M 16 ), dua pucuk M58 (sejenis AK 47), 6 pucuk revolver, 2 senapan remington cal 22, 1 pucuk pistol challenger, dan 2 pucuk pistol jenis browning. Selain senjata, kepada Ahmad, Tatang dan Abdi juga menjual 19.999 ribu butir peluru, dan 72 magazen.

Ahmad rupanya mendapat pesanan dari Muhammad Sofyan Tsauri alias Abu Ayas. Senjata itu, kata jaksa, hendak digunakan Sofyan untuk tadrib asyakari (latihan militer) di bukit Jalin, Jantho, Aceh Besar. Latihan itu terbongkar oleh aparat keamanan pada Maret 2010 di Aceh. Jaksa mendakwa Tatang dan Abdi membantu terorisme, dengan menyelundupkan senjata keluar gudang tanpa surat resmi.
Dari Phuket ke Aceh

Asal usul senjata yang beredar di Aceh, seperti disitir Iskandar Hasan, menarik dirunut ulang. Meskipun sejak damai, aksi penyelundupan senjata tak terdengar lagi, tapi pada masa konflik diduga ribuan senjata sempat beredar di sana. Iskandar Hasan menyebut sekitar seribu senjata sisa konflik masih beredar di Aceh.

Meskipun sejak MoU Helsinki diteken 2005, dan 840 pucuk senjata dimusnahkan oleh GAM, Iskandar mengatakan sangat mungkin sisanya masih berada di tangan warga. Mereka, kata Iskandar, enggan mengembalikan karena dulu senjata itu dibeli mahal. “Saya pernah menjadi Kapolres di Aceh Utara. Mereka (GAM) membeli senjata Rp30 juta sampai Rp40 juta per pucuk," ujar Iskandar.

Selain dari sisa konflik di Aceh, Iskandar menduga masih ada jalur lain masuknya senjata ilegal ke Indonesia. Bisa pula dari kasus Poso, Ambon. Ada pula kemungkinan masuknya senjata itu dari konflik di luar negeri. "Tahun 2005 sampai 2006 saya pernah ke Thailand Selatan. Jadi senjata dari negara yang selesai konflik itu dimanfaatkan oleh mereka untuk diperdagangkan," ujar Iskandar.

Penelusuran VIVAnews di Aceh mendapatkan cerita bagaimana senjata dibeli para kombatan GAM di Thailand (baca juga Belanja Senjata ke Phuket).
Menurut pengakuan bekas kombatan bernama Banta, dan dibenarkan dua rekannya, Salim dan Agam, mereka membeli senjata di Phuket dan Songkhla, Thailand. Dengan menggunakan perahu mesin berkekuatan 40 PK, mereka merayap dari pantai Kuala Idi, Aceh Timur lalu berlayar menuju Phuket. “Jaraknya hanya delapan jam,” ujar Banta, kombatan asal Aceh Timur.

Melalui “Phuket Connection” ini, pengiriman senjata berlangsung mulus. Sekali pengapalan, bisa masuk sekitar 100-200 pucuk senjata, tergantung besarnya perahu. Seorang bekas petinggi GAM di Banda Aceh, Zakaria Saman, 60 tahun, yang dikenal sebagai “menteri pertahanan” gerakan itu mengakui adanya jalur pembelian di Thailand. Zakaria, yang dikenal juga sebagai Karim Bangkok, sempat menetap di Thailand. “Asal ada uang, ada barang,” ujarnya tentang jalur pembelian itu. Tapi Zakaria menolak menyebut detil pembelian.

Menurut Banta, senjata yang dijual di Phuket itu berasal dari produksi berbagai negara. Ada AK-56 eks China, lalu ada juga AK-47 eks Kamboja, dan sejumlah jenis AK produksi Korea Utara. “Yang eks-Kamboja lebih murah,” ujarnya. Harga di sana sekitar Rp8 juta per pucuk untuk AK-47 yang baru. Hubungan dengan mafia Phuket itu berjalan kerap sampai dengan Aceh diberlakukan Darurat Militer pada 2003.

Soal mafia senjata di Thailand memang pernah menjadi isu regional. Kawasan itu menjadi semacam hub bagi para pemberontak di Asia Tenggara. Menurut Jane’s Intelligence Review, ketika konflik di Aceh memanas 2001-2003, Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra (waktu itu), jengkel akibat pembobolan gudang senjata militer di perbatasan Thailand-Malaysia. Pelakunya kawanan mafia senjata di sana. Sekitar 100 pucuk M16 dibawa lari, dan PM Thaksin menuding senjata itu dijual ke GAM.
Dari Mindanao ke Ambon

Jalur lain adalah dari Filipina Selatan, dan VIVAnews mendapatkan keterangan menarik dari Asep Jaja di Penjara Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (baca Kulakan Senjata ke Mindanao). Asep, anggota kelompok Mujahidin Kompak, dihukum karena terlibat kasus penyerangan pos Brimob di Loki, Pulau Seram, Ambon pada 2004.
Asep Jaja menuturkan ihwal pembelian senjata di Mindanao itu lewat catatan pribadinya yang diberikan ke VIVAnews. Senjata, kata dia, diangkut dengan “pamboat” alias kapal laut, dan diselundupkan lewat jalur General Santos-Sangir Talaud-Bitung, Sulawesi Utara. “Mindanao adalah surga senjata,” ujar Asep Jaja, beberapa waktu lalu.
Dia sempat mencari senjata di sana untuk kebutuhan para pelaku jihad di Ambon dan Poso. “Senjata-senjata yang kita pakai di Ambon dan Poso sebagian kita beli dari Mindanao,” ujar Asep alias Aji. Menurutnya di sana lah kelompok jihad asal Indonesia seperti Jamaah Islamiyah (JI), Mujahidin Kompak, Laskar Jundullah, Darul Islam wilayah Banten berbelanja.
Di Mindanao, berserak banyak jenis senjata. “Sepucuk M16 buatan Amerika Serikat (AS) bisa dibeli seharga 30 ribu Peso atau sekitar Rp6 juta, hingga 45 ribu Peso atau sekitar Rp9 juta, tergantung kondisi senjata. Harga ini sudah termasuk bonus 8 buah magazin dan rompinya, “ ujar Asep. Sementara untuk harga M16 buatan lokal harganya lebih rendah.
Dua tahun lalu, kontributor VIVAnews yang berkunjung ke Mindanao sempat ditawari M16 made in Filipina seharga 25 ribu Peso, ditambah bonus 8 magazine dan rompi. Sementara itu harga M60 sekitar 60 ribu Peso atau sekitar Rp 12 juta. Itu sudah termasuk 2 buah rantai beserta pelurunya.

Sedangkan AK47 dijual Rp7 juta per pucuk. “Harganya murah karena amunisinya jauh lebih mahal,” ujar Asep. Sebagai perbandingan, Asep melanjutkan, amunisi M16 seharga 8-10 Peso (sekitar 1.600 sampai Rp 2.000) perbutir sedangkan amunisi AK 47 harganya 70 Peso (atau sekitar Rp 14 ribu) per butir.
Tingginya harga disebabkan tak ada perusahaan lokal memproduksi amunisi AK 47. Berbeda dengan M16. Peluru dan senjatanya juga diproduksi oleh perusahaan lokal Filipina.
Asep juga mengaku membantu membeli senjata bagi kelompok Darul Islam (DI) wilayah Banten pimpinan Jaja alias Akdam alias Pura Sudarma. Jaja alias Akdam ini tewas ditembak ditembak aparat keamanan di Aceh pada Maret 2010 lalu. Dia diburu karena turut berlatih militer di hutan Jalin, Jantho, Aceh Besar.
Salah seorang yang juga jago membeli senjata, kata Asep, adalah Suryadi Masoed alias Umar. Dia pernah ditangkap 2002, karena aksi perampokan di Manado dan bom di Makassar. Dalam kesaksiannya, Suryadi mengaku membeli senjata lewat jalur General Santos ke Bitung.

Suryadi Masoed sempat tertangkap. Dia dihukum delapan tahun penjara, dan baru bebas pada 2009. Namun penjara tak membuatnya kapok. Abdullah Sunata, aktivis Kompak, yang terlibat kasus latihan militer persiapan teror di Aceh, dan Juni lalu tertangkap di Klaten, berhasil membujuk Suryadi untuk pergi ke Mindanao. Dia meminta Suryadi mengambil 21 senjata, termasuk pelontar granat.
Tapi rencana itu gagal. Pada Mei 2010 Suryadi kembali diciduk polisi di Bekasi. Dari pengakuannya ke polisi, dia mengatakan senjata itu akan digunakan untuk menyerang Istana Negara pada 17 Agustus 2010.
Cipacing
Selain jalur Thailand dan Mindanao, ada juga sumber lain yaitu senjata rakitan. Laporan International Crisis Group (ICG), Illicit Arms in Indonesia yang dilansir September 2010, misalnya mengungkap sejumlah pengrajin senapan angin di Cipacing mampu merakit senjata api. Seorang pengrajin menuturkan, ”permintaan sebenarnya selalu ada.Tinggal kita berani mengambil resiko atau tidak.” Bila situasi aman sebulan bisa membuat 5 pucuk. Bila tak aman sebulan cuma sepucuk. (Baca Mengurai dari Cipacing)

Meski begitu, membuat senjata api, tutur pengrajin itu kepada ICG, agak lama karena harus sembunyi-sembunyi. Mereka bekerja dengan was-was diciduk aparat. Senjata Cipacing cukup terkenal. Sebab, “Kami bikin Bareta made in Cipacing, yang tampilannya mirip Bareta made in luar negeri,” katanya. Nomor seri dan merek juga dicetak. Jadi ini semacam senjata “bajakan”.

Meski mirip, soal mutu yang asli buatan luar negeri tetap lebih baik. Persoalannya, para pengrajin ini, adalah pada mutu laras senjata. Bahannya khusus, dan harus tahan panas. Mensiasati kekurangan perajin Cipacing memanfaatkan barel afkiran buatan PT Pindad. Sumber ICG menuturkan bahwa ada oknum yang menjual afkiran itu di pasar gelap. Seharga Rp 250 ribu.

Senjata rakitan yang memakai laras afkiran itu mampu menyimpan 5 peluru, senjata itu pun hanya mampu dipakai untuk menembakkan 250 peluru. Tembakan pun tak bisa beruntun, karena larasnya akan memuai. Sepucuk senjata rakitan dengan laras afkiran Pindad itu dijual Rp-4-5 juta. Laras bikinan Cipacing Rp 3 juta, dan laras asli Rp 6 juta.

Sejumlah pengrajin yang mengerjakan senjata api itu pernah ditangkap. Kini, para pengrajin Cipacing menolak order senjata api. Kapolda Jawa Barat mengatakan Cipacing aman, karena semua pengrajinnya dalam pantauan.

Laporan Solahudin | Jakarta

• VIVAnews

Bahaya Bermain Agen Ganda

| | | 0 komentar
Ini taktik andalan CIA untuk beroperasi di wilayah yang sulit ditembus.

Badan intelijen Amerika Serikat (CIA) untuk kesekian kalinya mendapat tamparan yang memalukan. Kali ini sumbernya datang dari insiden yang menyebabkan tujuh agen lapangan CIA dan seorang intel Yordania tewas. Peristiwa naas itu bahkan terjadi di kantor perwakilan CIA di Afganistan, akhir Desember 2009 lalu.

Kendati dibantah oleh CIA dan pihak berwenang Amerika, banyak pengamat meyakini bahwa insiden itu terjadi akibat gegabahnya CIA dalam merekrut agen ganda.

Alkisah, seorang simpatisan al-Qaidah bernama Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi berhasil mengelabui para agen CIA di Afganistan. Caranya, dia berpura-pura sudah beralih kiblat ke Amerika dan berhasil meyakinkan mereka bahwa dia memiliki informasi tentang keberadaan pimpinan al-Qaidah.

Melalui perantara seorang intel dari Yordania, CIA lalu mengundang al-Balawi datang ke markas mereka. Yang fatal, al-Balawi dipersilakan masuk tanpa melalui pemeriksaan keamanan.
Para agen lapangan CIA sudah hakulyakin bahwa al-Balawi termasuk orang yang bisa dipercaya berkat rekomendasi agen dari Yordania itu, yang telah menangkap dan mengindoktrinasi al-Balawi sejak tahun lalu.

Alhasil, bukan informasi penting yang didapat, nyawa mereka yang melayang. Buat al-Balawi, undangan dari CIA ini adalah peluang emas yang tak dia sia-siakan untuk menunaikan misi penting dari pimpinan al-Qaidah: menjadi pengebom bunuh diri.

Para pejabat tinggi Amerika, termasuk Presiden Barack Obama, diam seribu bahasa tentang insiden itu. Apalagi, tak lama kemudian Amerika kembali diteror upaya pengeboman pesawat Northwest Airlines yang gagal dilakukan seorang penumpang asal Nigeria, pada 25 Desember lalu. Sama seperti al-Balawi dia juga merupakan simpatisan al-Qaidah di Yaman.

***

Menurut sejumlah pengamat, mengoperasikan agen ganda merupakan salah satu taktik andalan CIA dalam beroperasi di wilayah-wilayah yang sulit ditembus. Dengan mengandalkan tenaga lokal, CIA berharap bisa mendapatkan informasi intelijen yang lebih akurat dan lengkap. Itulah pula harapan CIA kepada al-Balawi, yang dikenal memiliki jaringan yang cukup luas di Afganistan.

Namun, seperti diakui CIA, bermain agen ganda memiliki resiko tersendiri. Menurut buku panduan CIA yang ditulis pada 1960an, itu merupakan operasi kontra intelijen yang rumit dan membutuhkan perhatian khusus.

Amerika dan Inggris pernah dengan cemerlang memanfaatkan agen ganda saat berperang dengan Nazi di Perang Dunia Kedua. Mereka mengetahui bahwa Nazi menempatkan seorang intel asal Spanyol di Inggris bernama Juan Pujol Garcia, yang memiliki kode sandi “Garbo.”

Garcia berhasil diciduk, namun penangkapannya tidak diketahui dinas intelijen Jerman, Abwehr. Berkat imbalan dan ampunan dari pimpinan intelijen Amerika dan Inggris, Garcia sepakat bekerja sama dan sengaja dibiarkan bekerja untuk Abwehr.
Sembari mengumpulkan data-data intelijen dari Jerman, Garcia lalu ditugasi menyuplai informasi sesat kepada Nazi mengenai kekuatan dan pergerakan pasukan sekutu di Inggris.

Operasi pengecohan Garcia yang terkenal terjadi saat Sekutu mempersiapkan penyerbuan ke Prancis. Garcia berhasil meyakinkan para penghubungnya dari Jerman bahwa Sekutu akan melancarkan serangan menuju Norwegia. Mendengar, informasi itu,
Nazi menumpuk kekuatan di Norwegia sekaligus mengurangi kekuatannya di Prancis. Hitler dan pimpinan militer Jerman termakan informasi sesat yang dikirim Garbo. Sekutu tidak pernah menyerang Norwegia, melainkan menggempur Prancis di Pantai Normandy, pada 6 Juni 1944, yang menjadi titik balik kemenangan pasukan Sekutu.

Berkat informasi yang didapat Garcia dari Jerman, Sekutu berhasil mengantisipasi serangan roket Nazi. Garbo pun terus menyuplai informasi sesat kepada Jerman hingga berakhirnya Perang Dunia II.

Atas jasanya itu, Garcia mendapat penghargaan Iron First Class dari pemerintah Inggris. Padahal, penghargaan prestisius itu selama ini hanya diberikan kepada mereka yang bertempur di medan perang. Menyusul kesuksesan Garbo, pada Perang Dingin Amerika gencar mengerahkan agen-agen ganda mereka.

***

Kolonel John Hughes-Wilson, mantan pejabat intelijen Inggris, mewanti-wanti agen ganda harus terus dikendalikan dan selalu diawasi dengan ketat. Lengah sedikit, kata Hughes-Wilson bayarannya adalah insiden fatal seperti di Afganistan itu.
“Di sinilah kesalahan Yordania. Mereka merekrut seseorang yang pada dasarnya adalah jihadis dan berpikir bisa dengan gampang mengubah pendiriannya selama di penjara.”
• VIVAnews

Kisah Intel CIA di Bogor

| | | 0 komentar
DIA jauh dari sosok agen rahasia dalam film spy Amerika yang kerap kita tonton. Robert Marshall Read tidaklah gagah. Usianya 56 tahun. Badannya ringkih, dan rambutnya putih perak. Hidungnya khas: tinggi berlengkung tajam.

Sudah sepekan lelaki itu meringkuk di sel pojok kanan lantai satu gedung Badan Reserse Kriminal Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Tapi dia memang agak istimewa. Selama ditahan, selnya kerap dikunjungi warga asing.

Siapa Marshall? Dua informasi berbeda mencuat tentang lelaki ini. Ada yang bilang dia agen Central Intelligence Agency (CIA) yang bermarkas di Washington DC, Amerika. Sebaliknya, dia disebut-sebut buronan lembaga mata-mata kelas wahid itu.

Tapi mari berpegang pada keterangan resmi Mabes Polri, bahwa Marshall adalah bekas CIA, dan sekaligus buronan lembaga mata-mata itu. Dia dituduh terlibat perdagangan senjata api gelap, dan sejumlah kejahatan lain di Amerika, Inggris, dan Rusia.

Kata polisi, Marshall agen yang licin. CIA memburunya sejak 1974. Mengantongi 50 paspor berbagai negara, dia bisa melanggang ke pelbagai penjuru dunia.

Pada Agustus 2007, dari Johor, Malaysia, dia menyeberang ke Batam. Di Indonesia, petualangannya lebih seru. Dia jatuh cinta dengan Lisna Herawati saat berada di Jakarta. Dia pun menikah dengan gadis 32 tahun itu. Mereka menetap di Cianjur. Lengkap dengan KTP dan paspor setempat.

Enam bulan kemudian, Marshall hendak meninggalkan Indonesia. Bersama Lisna, dia mengurus paspor di Kota Bogor, pada Januari 2008. Tapi, entah salah pada bagian apa, petugas Imigrasi di Bogor curiga. Kepala Imigrasi Bogor meneruskan informasi ini ke Kedutaan Besar Amerika. Lalu kedutaan itu mengutus tiga petugasnya. Di sinilah pertama kali muncul cerita Marshall adalah buronan CIA itu.

Setelah penangkapan itu, tak jelas di mana Marshall berada. Cerita soal dia simpang-siur. Informasi dari petugas Imigrasi saat itu, Marshall segera dideportasi ke Amerika.

***

Senin 14 Januari 2010. Seorang calo paspor, R. Simbolon, datang ke kantor Imigrasi Bogor di Jalan Ahmad Yani, Tanah Sareal, Kota Bogor. Simbolon membawa dokumen atas nama Robert Marshall Reid. Tujuannya mengurus paspor. “Dia menempuh prosedur normal,” kata Kepala Imigrasi Bogor, Ahmad Hasaf.

Petugas pun meminta Simbolon membawa Marshall pada Selasa 15 Januari 2010. Lelaki itu tiba pukul 10.30 WIB, bersama istrinya Lisna Herawati. Petugas mewawancarainya kembali. Aneh memang. Petugas imigrasi seperti tak punya data pemeriksaan Marshall dua tahun silam.

Tapi toh tetap ada yang mencurigakan. Marshal mengaku warga Indonesia keturunan Inggris. Namun gagap bicara Indonesia. “Padahal seluruh dokumennya menunjukkan dia Indonesia asli,” kata Ahmad.

Marshall punya kartu tanda penduduk bernomor 09.5005020352.0248 yang diteken Lurah Cempaka Putih Timur, Rugan M. Faisal. Di dalam KTP itu tertulis Robert beragama Islam, lahir di Jakarta, dan beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XV/6 RT 01/08, Jakarta Pusat.

Selain KTP, ada juga buku nikah bernomor 134/52/III/2006, diteken H. Damar yang disebut petugas Kantor Urusan Agama Mampangprapatan, Jakarta Selatan. Di kolom isteri tertera nama Lisna dengan wali nikah Badang, seorang purnawirawan TNI.

Dokumen itu diduga palsu. Untuk kedua kalinya Marshall digiring ke ruang Pengawas dan Penindak Keimigrasian. Sayangnya, si calo Simbolon yang hendak diperiksa sudah kabur duluan. Lisna juga tak bisa menjawab soal status kewarganegaraan Marshall. ”Selanjutnya, saya melaporkannya ke Kedutaan Amerika,” kata Ahmad.

Hari itu juga tiga petugas Kedutaan Amerika datang ke Bogor. Setelah berbicara dengan Marshall dan meneliti data-datanya, tiga petugas itu mengakui Marshall warga negara mereka. “Disebutkan, Marshall pelaku tindak kriminal dan buronan tiga negara yakni AS, Inggris dan Rusia,” katanya.

Menurut informasi dari Kedutaan Amerika yang masuk ke Ahmad, Marshall terlibat kasus cek kosong, pemalsuan dokumen, dan senjata illegal. Cerita ini persis seperti disampaikan petugas Kedutaan Amerika dua tahun lalu.

Sehari kemudian, Marshall dititipkan ke tahanan Mabes Polri. Di sinilah muncul informasi Marshall adalah agen CIA. “Kami mencari tahu apa motifnya berada di Indonesia,” kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi.

***

Jejak CIA di Indonesia, sepertinya juga bukan hal baru. Setidaknya, cerita itu sudah muncul sejak lembaga intel berdiri 1947. Pada masa itu, Harry S. Truman memimpin Amerika (1945-1953), dan dia membuat doktrin mengisolasi Uni Sovyet secara politik dan ideologi. Amerika lalu rajin menghadang komunisme di seluruh dunia.

Pada masa Sukarno, yang anti imperialisme, dan condong ke Partai Komunis Indonesia, Indonesia menjadi intaian CIA. Tercatat sejumlah pemberontakan dalam negeri, disebut-sebut berkait dengan intelijen Amerika. Sepak terjang lembaga intel Abang Sam ini pernah diulas tajam dalam Legacy of Ashes, the History of CIA, karya Tim Weiner, wartawan The New York Times, pemenang Pulitzer.

Setelah Sukarno tumbang, cerita soal intel Amerika beraksi di Indonesia muncul samar-samar. Layaknya organisasi intel, tak tercium geraknya. Paling banter, tudingan diarahkan ke jaringan Amerika di lingkaran elit teknokrat. Pada awal orde baru, sempat mencuat sebutan Mafia Berkeley, semacam koneksi elit pendukung orde baru, yang dididik di Universitas Berkeley, California, Amerika.

Nama CIA juga timbul tenggelam. Terakhir, misalnya, ada tudingan Laboratorium Namru-2 di Departemen Kesehatan bekerja untuk kepentingan intelijen Amerika. Namru adalah kerjasama Departemen Kesehatan RI dan Angkatan Laut Amerika sejak 1975.
Dua lembaga swadaya masyarakat, An Nashr Institute dan Medical Emergency Rescue Committee menuding lab itu bekerja untuk intelijen Amerika. Para peneliti Namru, kata mereka, boleh membawa penelitian ke luar Indonesia tanpa diperiksa.

Terakhir, nama CIA mencuat tatkala penangkapan Umar al Faruq di Bogor pada 2002. Dicokoknya al-Faruq adalah bagian “perang melawan teror” yang digelorakan George W Bush setelah serangan al-Qaidah pimpinan Usamah bin Ladin, ke dua menara WTC di New York, 11 September 2001.

Amerika menuding Al-Faruq kaki tangan jaringan bin Ladin di Asia Tenggara. Persembunyian Umar terbongkar setelah polisi mendapat bisikan informasi dari CIA. Al-Faruq lalu dijebloskan ke penjara Amerika Serikat di Bagram, Afghanistan. Memang, ada cerita dia berhasil kabur, dan kembali ke Irak, negara kelahirannya. Lalu, Al-Faruq diberitakan tewas dalam pertempuran di Basra, Irak Selatan, pada Oktober 2006.

Sejak itu, nama intel Amerika kerap muncul dalam aksi anti teroris di nusantara. Tentu saja, semua dalam format kerjasama Amerika-Indonesia.

***

Lalu apa tugas si ‘agen’ Marshall yang tertangkap di Bogor ini? Pemeriksaan pun dilakukan intensif oleh berbagai lembaga. Selain polisi, Marshall juga ditelisik oleh aparat Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Tapi jawabannya toh sama. Kepada penyidik, Marshal menampik bahwa dirinya adalah CIA. Sayangnya, tak banyak informasi keluar dari mulutnya. Dari Kedutaan Besar Amerika juga tak ada komentar soal ini.

Sampai lelaki berhidung tinggi dengan lengkung tajam itu dipaksa pulang ke negerinya, Marshall hanya dinyatakan bersalah karena satu hal: melanggar aturan imigrasi. “Soal intelijen saya belum tahu,” kata Ito Sumardi.

Laporan: Ayatullah Humaeni (Bogor)
• VIVAnews

Sejarah Kelam Amerika di Haiti

| | | 1 komentar
Gempa bumi yang meratakan hampir 3.000.000 rumah di Haiti kemarin adalah tragedi dengan proporsi sebuah epik. Memanfaatkan bencana ini, para pembuat kebijakan Amerika buru-buru menggambarkan diri mereka sebagai juara (penolong) untuk "dunia ketiga." Namun, seperti yang terjadi di hampir setiap negara selatan khatulistiwa, kebijakan Amerika Serikat adalah berusaha mengabadikan bencana, perselisihan sipil, dan ketergantungan asing (alias ketergantungan pada barang-barang Amerika).

Keterlibatan Amerika di Haiti dimulai pada akhir abad kesembilan belas, ketika imigran Amerika pertama berusaha mengambil keuntungan dari lokasi perdagangan maritim Haiti. Jerman, Prancis, Inggris, dan pasukan Amerika mengklaim sejumlah besar kekayaan orang Haiti, mengambil langsung dari National Bank of Haiti. Tak lama kemudian Marinir Amerika mendukung kekerasan pemberontakan melawan pemerintah Haiti. Untuk menunjukkan Amerika telah menganiaya orang-orang Haiti, mari kita hitung perubahan rezim di Haiti. Dimulai dengan "Kudeta Berdarah I."



Pada1915-1934, ribuan tentara Amerika menduduki Haiti "untuk melindungi warga negaranya" di "Kudeta Berdarah II." Persis dengan Afghanistan sekarang. Selama periode ini, Amerika meniadakan konstitusi Haiti dan membentuk militer. Pada tahun 1957, rezim Duvalier yang brutal masuk ke kekuasaan di Haiti. Mula-mula Amerika Serikat enggan mendukung Duvalier, dan bahkan mencari pilihan-pilihan kudeta lain di negara kecil yang "lebih moderat.".

Diakui, Francois "Papa Doc" Duvalier adalah seorang diktator yang membenci Amerika Serikat sehingga ketika John F. Kennedy dibunuh pada 1963, "Papa Doc" Duvalier menyatakan bahwa itu adalah kutukan dan karma karena ia dilengserkan di zaman Kennedy. Amerika Serikat kemudian memberinya banyak bantuan, sementara ia mulai membunuh 30.000 orang dalam negerinya sendiri. Ini sangat mirip dengan Amerika Serikat saat ini yang menopang panglima perang dan pengedar narkoba di balik "demokrasi" di Somalia, Afghanistan, Irak, dan banyak negara lainnya di seluruh dunia.



Amerika Serikat terus memberikan dukungan keuangan dan militer kepada Duvalier, sampai putra Duvalier, "Baby Doc," dipaksa ke pengasingan karena pemberontakan yang populer pada tahun 1986. CIA terlibat dalam keberangkatan dan pengasingan Baby Doc di bawah pemerintahan Reagan.

Pada tahun 1990 Jean-Bertrand Aristide memenangkan pemilu presiden di Haiti dengan lebih dari 67% suara. Aristide cepat digulingkan dan dipaksa ke pengasingan oleh mosi tidak percaya di parlemen Haiti. Tentu saja masyarakat internasional tidak mengakui pemerintahan Haiti yang mengakibatkan mimpi buruk kemanusiaan dan politik di negara termiskin di dunia ini. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat menginstal ulang Aristide dalam kudeta tanpa kekerasan pada tahun 1994. Amerika Serikat menduduki Haiti, dan Aristide hanya boneka belaka selama periode ini.

Amerika dan sekutu-sekutunya juga egois dalam berkontribusi terhadap kemiskinan Haiti dengan memaksa mereka untuk menghapus tarif pada makanan Amerika. Sebelum ini, Haiti adalah produsen makanan mandiri. Sekarang, sekitar 80%, Haiti tergantung pada barang-barang asing, dan pengangguran membanjiri kota-kota. Lebih jauh lagi, kebijakan ini menyebabkan Haiti menjadi sebuah bangsa di mana setiap tahun orang banyak mati kelaparan.



Masalah ini diperparah dengan ketidakmampuan para petani Haiti untuk menghentikan program-program bantuan PBB yang secara nahas menempatkan para petani ini keluar dari bisnis, karena tidak ada yang bisa bersaing dengan harga $ 0 per pon. Program makanan gratis pun malah menyebabkan pengangguran. Ini adalah kebijakan yang diimplementasikan di seluruh dunia. Mesir pernah menjadi pusat pertanian dunia, sekarang negara ini selalu pasti membutuhkan bantuan Amerika Serikat untuk bertahan hidup.

PBB mengambil alih pendudukan Haiti, tapi sekarang ribuan tentara Amerika berduyun-duyun ke negara miskin di mana bahkan sekarang presidennya pun seorang tunawisma. Sepertinya Amerika akan memanfaatkan bencana ini dengan cara apa pun yang mereka bisa. Mungkin akan ada klaim penyelamatan ribuan nyawa, tapi hanya sisa dari yang telah meninggal. Mungkin akan diakui sebagai pembawa stabilitas, tetapi bagi Haiti, itu adalah penindasan dan rezim boneka. Mungkin ada juga klaim sebagai juara dari upaya penyelamatan di seluruh dunia, tetapi mungkin lebih menyerupai tanggung jawab atau penyesalan atas kematian-kematian yang bukan disebabkan oleh bencana alam. (sa/mb)

eramuslim

populer

Layak dibaca

IKUT TAMPIL....... BOLEH....?