Kulakan Senjata ke Mindanao

Mau kulakan senjata? Datanglah ke Mindanao. Di wilayah Filipina Selatan inilah para penyelundup senjata asal Indonesia berbelanja. Gampang dapatnya, harganya pun jauh lebih murah.
Pada 2001 misalnya, saat di Indonesia sedang meledak konflik Aceh, harga sepucuk AK 47 ilegal mencapai Rp40 juta. Sementara di Mindanao harganya hanya sekitar Rp5 juta.
Membawanya pun tak sulit. Birokrasi keimigrasian di negeri bertetanga dengan wilayah Sulawesi Utara ini tak begitu rumit. “Dengan rokok Indonesia, dan sejumlah uang Peso kita bisa membawa keluar senjata dari Filipina,” ujar Asep Jaja, seorang anggota Mujahidin Kompak, yang punya pengalaman membeli senjata di sana pada 2001.
Senjata itu diangkut dengan “pamboat” alias kapal laut, dan diselundupkan lewat jalur General Santos-Sangir Talaud-Bitung, Sulawesi Utara.
Kepada VIVAnews, Asep Jaja menuturkan, jalur inilah dimanfaatkan para penyelundup senjata dari Mindanao dulu ke sejumlah wilayah konflik di Indonesia. Misalnya, konflik panas di Ambon dan Poso dulu, membeuat membuat jalur ini begitu hidup. “Mindanao adalah surga senjata,” ujar Asep Jaja, beberapa waktu lalu. Dia sempat mencari senjata di sana untuk kebutuhan para pelaku jihad di Ambon dan Poso.
“Senjata-senjata yang kita pakai di Ambon dan Poso sebagian kita beli dari Mindanao,” ujar Asep alias Aji. Menurutnya di sana lah kelompok jihad asal Indonesia seperti Jamaah Islamiyah (JI), Mujahidin Kompak, Laskar Jundullah, Darul Islam wilayah Banten berbelanja. Bukan hanya dari kelompok putih (sebutan untuk Islam ketika konflik Ambon terjadi), kelompok merah (kelompok Kristen) pun membeli senjata dari Mindanao.
Menurutnya, kelompok merah yang juga disebutnya sebagai kelompok Nasrani ini juga “kulakan” senjata dari Mindanao. “Saya pernah memergoki orang Ambon beragama Nasrani sedang belanja senjata-senjata dari berbagai jenis di General Santos, Filipina. Mereka memakai broker orang General Santos yang beragama Nasrani,” katanya.
Lebih murah
General Santos adalah kota paling selatan di Pulau Mindanao, di satu pulau provinsi paling selatan di Filipina. Mindanao sendiri berpenduduk sekitar 19 juta jiwa, dan 5 juta di antaranya Muslim.

Di Mindanao, berserak banyak jenis senjata. Praktik korup aparat keamanan Filipina membuat perdagangan senjata ilegal mulus. Ditambah lagi warga sipil yang membutuhkan uang, harga senjata pun jadi relatif murah. “Sepucuk M16 buatan Amerika Serikat (AS) bisa dibeli seharga 30 ribu Peso atau sekitar Rp6 juta hingga 45 ribu Peso atau sekitar Rp9 juta, tergantung kondisi senjata. Harga ini sudah termasuk bonus 8 buah magazin dan rompinya, “ ujar Asep.
Sementara untuk harga M16 buatan lokal harganya lebih rendah. Dua tahun lalu, kontributor VIVAnews yang berkunjung ke Mindanao sempat ditawari M 16 made in Filipina seharga 25 ribu Peso, ditambah bonus 8 magazine dan rompi. Sementara itu harga M60 sekitar 60 ribu Peso atau sekitar Rp 12 juta. Itu sudah termasuk 2 buah rantai beserta pelurunya.
Lain lagi AK 47. Harganya lebih murah dibanding M16 buatan AS. Dengan uang sekitar 25 ribu Peso hingga–35 ribu Peso, atau sekitar Rp 5 juta hingga Rp7 juta kita bisa mendapat sepucuk AK 47. “Harganya murah karena amunisinya jauh lebih mahal,” ujar Asep yang kini ditahan di Penjara Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia dihukum karena terlibat kasus penyerangan pos Brimob di Loki, Pulau Seram, Ambon, pada 2004.

Sebagai perbandingan, Asep melanjutkan, amunisi M16 seharga 8-10 Peso (sekitar 1.600 sampai Rp 2.000) perbutir sedangkan amunisi AK 47 harganya 70 Peso (atau sekitar Rp 14 ribu) per butir. Tingginya harga disebabkan tak ada perusahaan lokal memproduksi amunisi AK 47. Berbeda dengan M16. Peluru dan senjatanya juga diproduksi oleh perusahaan lokal Filipina.

Lebih jauh Asep menjelaskan, ada jalan tikus membeli senjata dari militer Filipina. Pertama, calon pembeli harus mengontak seorang broker. Imbalannya 500 Peso, atau Rp100 ribu per satu pucuk senjata. Menurutnya kelompok Mujahidin Kompak dan Laskar Jundullah kerap membeli senjata dari pihak militer Filipina. Mereka membeli di daerah General Santos, Panimbang serta Davao. Kelompok JI itu juga membeli langsung dari masyarakat yang sedang membutuhkan uang.
Dus ikan
Asep bercerita, salah satu aktivis jihad yang piawai menyelundupkan senjata adalah Surjadi Masoed alias Umar. Menurut pengakuan aktivis Kompak, dan Laskar Jundullah yang ditangkap pada 2003 di Manado akibat kasus perampokan di Manado dan Bom Makassar pada Desember 2002 kepada polisi, dua orang JI yang ditugaskan mengumpulkan senjata adalah Usamah, anggota JI asal Indonesia yang menetap di Mindanao. Lainnya, adalah almarhum Faturrahman Al Ghozi, yang terlibat kasus Bom Kedutaan Filipina di Jakarta pada Agustus 2000.
Asep juga mengaku membantu membeli senjata bagi kelompok Darul Islam (DI) wilayah Banten pimpinan Jaja alias Akdam alias Pura Sudarma. Jaja alias Akdam ini tewas ditembak di Aceh pada Maret 2010 lalu, karena berlatih militer di hutan Jalin, Jantho, Aceh Besar.

Lantas bagaimana jalur senjata itu masuk ke Indonesia? Dalam video pengakuan Suryadi Masoed kepada Polda Sulawesi Utara yang sempat dilihat wartawan VIVAnews serta dari Berita Acara Pemeriksaan kasus Bom Makassar pada 2002, dia menceritakan begini:

Pada Maret 2000, dia berangkat ke Filipina. Dia berangkat ke sana karena ada permintaan menjemput dua orang aktivis DI Banten. Salah satunya Iwan Darmawan alias Rois, pelaku pemboman Kedutaan Australia pada 2004. Rois saat itu berada di Filipina, dia ikut pelatihan militer. Rois dan temannya terjebak dalam peperangan di Camp Abu Bakar yang diserang oleh tentara Filipina.
Menurut Suryadi, selain menjemput kedua orang itu, dia juga ditugaskan membeli 15 pucuk senjata, masing-masing 1 pucuk AK47, 12 pucuk M16 eks Amerika, dan 2 pucuk senjata M16 buatan lokal Filipina.

Setelah mendapat senjata, pada Agustus 2000 , dia berhasil menemukan Rois dan kawannya, Abdullah. Senjata disimpan lebih dulu di Cotabato. Setelah itu mereka berangkat ke General Santos. Semua senjata dibungkus dalam dus ikan tuna.
Mereka lalu berangkat naik KM Daya Sakti dari General Santos menuju di Bitung. Dengan mudah mereka lolos dari imigrasi Filipina karena Suryadi berhasil menyogok petugas. Aparat keamanan itu diberi uang Peso. Juga rokok Indonesia yang cukup digemari di General Santos.

Di pelabuhan Bitung, Suryadi dan kawan-kawan menenteng dus berisi senjata ke luar dari kapal. Ketika menghadapi pemeriksaan imigrasi, Suryadi bilang ke petugas imigrasi dus itu berisi ikan tuna, sembari menyelipkan uang sebesar Rp3 juta kepada petugas yang memeriksa.

Suryadi dan kawan-kawan pun melewati pemeriksaan imigrasi, tanpa melalui pemeriksaan atas-atas dus senjata itu. Di Bitung, Suryadi berpisah dengan teman-temannya. Dia melanjutkan perjalanan ke Makassar, dengan membawa lima belas senjata itu menggunakan KM Lambelu.
Di Makassar senjata itu kemudian diserahkan kepada Agus Dwikarna, pimpinan Kompak Makassar sekaligus tokoh Laskar Jundullah yang kini ditahan di Filipina. Dari sinilah kemudian senjata itu didistribusikan ke Ambon dan Poso.
Menyerang istana
Belakangan, setelah Suryadi Masoed tertangkap, baik JI maupun Mujahidin Kompak mencari jalur alternatif lainnya. Di antaranya mereka sempat menggunakan jalur General Santos -Bitung-Kepulauan Sanana-Ambon. Senjata dititipkan kepada para nelayan Filipina yang biasa mencari ikan Tuna hingga ke laut di sekitar Maluku dan dijemput di Ambon.

Suryadi Masoed sempat tertangkap. Dia dihukum delapan tahun penjara, dan baru bebas pada 2009. Namun penjara tak membuat dirinya kapok.
Abdullah Sunata, aktivis Kompak, yang terlibat kasus pelatihan terorisme di Aceh, dan Juni lalu tertangkap di Klaten, berhasil membujuk Suryadi untuk pergi ke Mindanao mengambil 21 senjata termasuk pelontar granat.
Namun rencana itu gagal, pada Mei 2010 Suryadi kembali diciduk polisi di Bekasi. Dari pengakuannya ke polisi, dia mengatakan senjata itu akan digunakan untuk menyerang Istana Negara pada 17 Agustus 2010.

Kepada VIVAnews, juru bicara Mabes Polri Irjen Iskandar Hasan membenarkan, senjata ilegal awalnya memang masuk dari Filipna Selatan melalui Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Sedangkan dari wilayah barat, melalui Medan dan Aceh.
“Masuknya dari pelabuhan-pelabuhan tikus, bukan pelabuhan resmi. Itu lah jalur yang dijadikan pintu masuk. Setelah masuk langsung menyebar sampai di mana-mana. Nah, itu tempat-tempat yang kita kategorikan menjadi tempat masuknya senjata ilegal,” ujar Iskandar, Kamis 23 September 2010.

Laporan Solahudin | Jakarta
• VIVAnews