Damai Aceh, Sebuah Penemuan

Perdamaian itu bukan hanya membanggakan Indonesia, tapi teladan bagi Asia Tenggara.

PERANG, kata Sir Henry Maine, adalah praktik kuno manusia. “Tetapi, perdamaian adalah sebuah penemuan modern,” tulis hakim Inggris itu, pada suatu masa di Eropa pertengahan abad ke-19. Perdamaian, boleh jadi adalah ‘penemuan modern’. Atau juga bukan. Di tengah perang yang setua usia peradaban manusia, perdamaian adalah usaha tak mudah.

Di Aceh, misalkan, orang kerap mengingat: pada satu masa, perdamaian adalah sebuah kemustahilan. Selama tiga dekade, politik di sana digerakkan amarah. Kata-kata digantikan senjata. Atas nama keadilan, konsep tentang “Indonesia” digugat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). “Indonesia,” kata Hasan Tiro, sang pemimpin pemberontakan itu, “tak lain konsep kolonialisme Belanda, yang diteruskan oleh penjajah Jawa”.

Hasan Tiro berhasrat melanjutkan kedaulatan lama itu: negara Aceh yang gemilang seperti pada zaman Iskandar Muda. Tentu, seperti kita ketahui, rezim Orde Baru membuyarkan mimpi itu. Lalu, selama tiga dekade, Aceh tenggelam dalam pergolakan bersenjata. Sampai tatkala rezim berganti, tapi penguasa baru hasil reformasi tak juga berhasil menghentikan darah tumpah di sana.

Maka, di Aceh, orang juga mengenang sosok Jusuf Kalla. Pada 15 Agustus 2005, saat termometer jatuh di bawah nol di Helsinki, dia telah melelehkan sesuatu yang lama beku antara Aceh dan Jakarta: kepercayaan. Kalla memang tak di sana, saat naskah damai itu diteken kedua pihak. Dia, bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyaksikan adegan bersejarah itu dari Jakarta.

Mungkinkah perdamaian Aceh itu tanpa Kalla? Dia seorang saudagar, yang menjalankan politik selincah rumus dagang. “Negosiasi adalah soal penawaran”, kata Kalla, suatu hari saat dia mulai menggarap Aceh. “Kalau tak bisa dapat 1 dengan harga 10, anda bisa tawar dengan harga 15, tapi dapat 2”. Kalla, dalam banyak soal, adalah seorang pragmatis.

Tapi, seperti kita lihat, pendekatan “dagang” itu, tak selalu mulus.

Dua bulan sebelum bencana tsunami Desember 2004, Kalla sesungguhnya telah mulai melancarkan “gerilya” untuk perdamaian. Saat itu, dia baru saja dilantik sebagai Wakil Presiden, dan yakin akan bisa menyelesaikan konflik di Aceh, seperti halnya di Ambon dan Poso.

Kalla lalu mengutus Hamid Awaluddin, orang kepercayaannya yang baru diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Rencana itu sangat rahasia: membujuk para panglima GAM di lapangan. “Jangan sampai pers tahu,” begitu Kalla mengingatkan.

Para pemimpin gerakan itu di Swedia, untuk sementara dilewatkan. Mungkin, dalam strategi ini, mereka tak begitu penting. Bagi Menteri Hamid, yang berperang dan menderita, adalah mereka yang hidup di Aceh. Yang dibutuhkan, seorang komandan tertinggi yang dipatuhi di lapangan. Tentu, dia harus bersedia diajak bicara.

Usaha Menteri Hamid itu tak sepenuhnya berhasil. Ujung cerita, justru berakhir agak jenaka.

Suatu kali, kontak yang “disegani” itu ditemukan. Satu proposal sudah disiapkan. Ada janji konsesi kebun sawit, listrik yang melimpah, pesawat terbang khusus, beserta bandara kelas dunia bagi Aceh. Di proposal itu tertera tandatangan sejumlah pejabat RI, salah satunya Menteri Hamid. Di pihak seberang, ada dua ‘perunding GAM’: M Daud Syah dan Harun Yusuf.

Daud, disebut-sebut pengikut Hasan Tiro yang setia, dan berpengaruh di Malaysia. Sama seperti Daud, di Malaysia, Harun dikenal dengan nama lain “Kancil”. Tapi, Daud gagal meyakinkan Muzakkir Manaf. “Urusan politik silakan langsung ke Swedia,” ujar Muzakkir. Dan, Harun “Kancil” justru ditolak. “Mereka bukan juru runding kami,” ujar M Nur Djuli, perunding resmi GAM.

Di Malaysia, Harun “Kancil” lebih dikenal sebagai pedagang jamu. Dia, ternyata, bukan kombatan berpengaruh.

Tapi, toh Kalla tak pernah patah arang. Dia lalu memutar haluan. Menteri Hamid dikirim ke Eropa, ke Belanda, sampai pada akhirnya satu utusan dikirim ke Swedia. Ada lampu hijau, Hasan Tiro melalui Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, bersedia berdialog asal ada satu negara penengah. Tapi, itu tak mudah bagi Kalla. Pemerintahan SBY akan dilalap oposisi, karena “membesarkan” GAM di panggung politik dunia.

Lalu, bagaimanakah membuat dialog itu tetap “berkelas” dunia?

Suatu hari pada Januari 2005, bekas Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, mendapat telepon dari rekannya, seorang pemimpin redaksi koran ternama di Helsinki. Kepada Martti, si teman mengatakan ada pesan dari Indonesia, menginginkan Martti menjadi penengah. Martti, seperti diakuinya kepada saya, awalnya agak enggan. Dia sedang bekerja untuk perdamaian di Afrika, dan juga Eropa Timur. Indonesia, mungkin, terlalu jauh.

Tapi, Martti akhirnya setuju karena menimbang Aceh, satu tempat yang luluh lantak diterjang tsunami, dan membuat seisi dunia murung. Si pemimpin redaksi, tak lain rekan Juha Christensen, seorang warga Finlandia ahli farmasi. Juha fasih berbahasa Makassar. Dia adalah kolega dr Farid Hussein, salah satu ‘Orang-orang Kalla’, yang turut dalam tim damai di Jakarta.

Cerita selanjutnya kita tahu, bagaimana ‘Orang-orang Kalla’ mengambil hati para pemimpin GAM di Swedia. Perundingan pun dimulai, dan dipimpin Martti. Awalnya sulit, tapi Kalla selalu punya jalan keluar. Ketika kemacetan dialog mengancam, Kalla membuat keputusan cepat.

Salah satu ‘Orang Kalla’ bersaksi: suatu kali Menteri Hamid pusing oleh banyaknya syarat yang diajukan GAM di meja perundingan di Helsinki. Dia menelepon Kalla di Jakarta. “Pernah mengambil kredit di bank? Apakah kau baca semua syaratnya?”, tanya Kalla. Seperti halnya bisnis, bagi Kalla, syarat kredit bukan soal pokok. Yang penting: uang bisa cair, dan bisnis bergulir. “Hamid, yang penting mereka setuju berada di dalam NKRI. Yang lain, tak penting,” kata Kalla. Dialog pun lancar kembali.

Pragmatisme, dalam dosis tertentu kadang penting. Dan, Kalla membuktikannya. Seperti diakui M Nur Djuli, sang Wakil Presiden sangat berperan saat perundingan itu di ujung tanduk. Misalnya, ihwal partai lokal bagi Aceh. “Kalla memberikan lampu hijau, partai lokal boleh berdiri”, ujar Djuli.

Sejak itu, Kalla dipercaya para pemimpin GAM di Swedia. Dia tak kalah gesit. Kalla menyelami pikiran dan perasaan pemberontak itu. “Saya membaca hampir semua buku karya Hasan Tiro,” ujar Kalla, suatu hari di kantor Wakil Presiden. Dia percaya, dialog hanya mungkin jika kedua pihak saling mengenal, dengan penuh hormat. Misalkan, dia kerap bergurau, saat pertemuan dengan Malik Mahmud cs, bahwa rapat hari itu itu adalah pertemuan GAM. “Gabungan Aceh Makassar,” ujar Kalla.

Perundingan Helsinki itu selesai dalam tempo tujuh bulan. Dia bukan hanya membanggakan Indonesia, tapi menjadi teladan bagi Asia Tenggara. Bagi Aceh yang lama terbenam dalam perang, perdamaian mungkin adalah sebuah penemuan. Mereka akan selalu mengenang Kalla: pemimpin yang percaya perdamaian bukan sesuatu yang mustahil.

~ Nezar Patria, Wartawan VIVANews.com

(Artikel ini juga dimuat dalam buku "Mereka Bicara JK", NPCI Jakarta, 2009. Diluncurkan di Hotel Sultan, Jakarta, 21 Oktober 2009, dalam rangka melepas purnatugas Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI 2004-2009)
• VIVAnews