TNI-AU MELURUSKAN SEJARAH

Upaya pelurusan sejarah oleh TNI-AU perihal Peristiwa 30
September 1965 membuat kalangan jendral TNI-AD gerah. Beranikan TNI-AU
merehabilitasi Oemar Dhani?

Marsekal Udara Oemar Dhani tak hadir dalam peringatan HUT Ke-53 TNI AU di
Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, TNI-AU, awal April lalu. Mantan
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu tak bisa hadir karena alasan
kesehatan. Padahal, KSAU Marsekal TNI Hanafie Asnan mengundang Oemar Dhani
yang mendekam di penjara Cipinang selama 30 tahun.

Ketegangan diam-diam muncul antara TNI-AD dan TNI-AU menyangkut protes
TNI-AU soal tuduhan keterlibatan angkatan itu pada peristiwa berdarah pada
akhir September 1965. Oemardhani beberapa waktu lalu menyatakan ingin
meluruskan sejarah di seputar peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang
menyangkut dirinya dan TNI-AU. Sebab, menurut dia, ada kesalahan sejarah
yang mengungkap kasus G 30 S PKI. Misalnya, munculnya tuduhan Angkatan Udara
ikut terlibat.

Dan, waktu itu Oemar yang menjadi KSAU ikut menjadi korban sehingga harus
dijatuhi hukuman seumur hidup. Beberapa waktu setelah Soeharto jatuh, para
purnawirawan perwira tinggi TNI-AU seperti Sri Moelyono Herlambang dan Saleh
Basarah menulis surat kepada Menpen Letjen Yunus Yosfiah agar film
Pengkhianatan G-30 S PKI dihentikan penayangannya karena dalam film yang
disutradarai mendiang Arifin C. Noer itu jelas-jelas menuduh TNI-AU terlibat
dalam pembantaian para jendral TNI-AD. Dan, Yunus setuju. "Para mantan KSAU
tengah menulis buku pelurusan sejarah itu. Tunggu saja. Bulan depan mungkin
rampung," ujar Marsekal Hanafie Asnan.

Buku yang bisa disebut sebagai buku putih TNI-AU ini akan menceritakan
secara detail tentang AURI dan peristiwa di seputar G 30 S PKI. Isi buku ini
ialah meluruskan sejarah berdasarkan pengakuan para pelaku sejarah, para
perwira TNI-AU yang masih hidup,sebagian besar pernah dipenjara oleh
Angkatan Darat pimpinan Jendral Soeharto.

Dalam buku-buku sejarah, termasuk dalam fillm itu, TNI-AU digambarkan
sebagai angkatan yang jahat, karena angkatan ini disebut sebagai angkatan
yang penuh orang-orang PKI. Dalam buku-buku sejarah dan lagi-lagi film itu,
dikatakan Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma menjadi basis gerakan PKI,
apalagi para jendral Angkatan Darat dibantai dan dikubur di dekat pangkalan
itu. Selain itu, KSAU waktu itu, Laksamana Madya Oemardhani, dituduh
terlibat dalam gerakan PKI. Akibatnya, Oemardhani, yang menjabat KSAU
1962-1965, diadili di mahkamah militer dan diputus harus mendekam di penjara
selama seumur hidup.

Panglima TNI, Jendral Wiranto nampak agak gusar terhadap niat para senior
TNI AU ini. Wiranto mengingatkan bahwa apa yang telah tertulis dalam buku
sejarah Bangsa, dan sudah diajarkan mulai TK hingga pendidikan tinggi, sudah
untuk diperbaiki. "Kalau semua orang berusaha menginterpretasikan dengan
pemahamannya sendiri, kan susah," ujarnya.

Belakangan Wiranto diam-diam meminta para stafnya di jajaran Angkatan Darat
untuk "membujuk" TNI-AU membatalkan niat pelurusan sejarah itu. Bahkan,
kabarnya kalangan jendral Angkatan Darat meminta TNI-AU mencabut pernyataan
KSAU soal pelurusan sejarah itu. TNI-AU tak goyah. "Tiga puluh tahun, cukup
lama bagi kami untuk dijadikan korban fitnah," ujar seorang petinggi TNI-AU.
Domonasi Angkatan Darat di tubuh TNI memang membuat angkatan lain harus mau
tak mau menerima apa yang digariskan para jendral Angkatan Darat. Padahal,
kalau mau jujur, seperti halnya analisisnya Ben Anderson dalan The Cornell
Paper, Peristiwa 30 September sebenarnya merupakan konflik internal Angkatan
Darat dalam usaha menyingkirkan Presiden Soekarno. Ini sudah jadi rahasia umum.

Jatuhnya kekuasaan Soeharto membuat angkatan-angkatan dalam ABRI berani
menentang dominasi Angkatan Darat. Angkatan Kepolisian Republik Indonesia
adalah angkatan yang pertama kali berhasil melepaskan diri dari pengaruh
Angkatan Darat. Pelepasan Polri sejak 1 April lalu bukanya tanpa usaha yang
keras. Setelah Soeharto jatuh dan dikambinghitamkannya polisi dalam
pembunuhan lima mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta membuat para jendral
polisi untuk makin mendesak Wiranto melepas polisi. Upaya ini disetujui
Presiden Habibie. Belakangan Wiranto pun setuju, asal masih di bawah kendali
Departemen Pertahanan dan Keamanan. Pelepasan polisi ini hingga sekarang
masih ditentang oleh para jendral Angkatan Darat. Tidak mustahil, kelak
polisi akan "diambil alih" lagi oleh Angkatan Darat.

Akan halnya hubungan TNI-AD dan TNI-AL, selama ini juga tak baik. Sudah jadi
rahasia umum jika Korps Marinir di satu pihak berseberangan dengan Kopassus
dan Kostrad di lain pihak. Pertentangan di kalangan angkatan ini memang
bagai api dalam sekam. Kalau para jendral Angkatan Darat, yang oleh para
jendral angkatan lain seringkali dikatakan bodoh-bodoh itu, tetap ngotot mau
benarnya sendiri, bukan tak mungkin pertentangan itu akan jadi terbuka.
Semisal, jika Angkatan Darat menentang upaya TNI-AU merehabilitasi namanya
dalam Peristiwa 30 September 1965, tentu akan makin muncul ketidaksenangan
di kalangan Angkatan Udara

sumber klik DI SINI