Derita di Tanah Sabrang (2)

Para transmigran asal Jawa menaruh harapan tinggi di tanah Kalimantan. Tak mudah menaklukkan tanah dan wilayah baru.

Tanggal 3 Maret 1984, hari paling diingat Mistin (55). Pada hari itu ia bersama suaminya, Sakijan, dan tiga anaknya menginjakkan kaki pertama kali di Terentang. Saat itu Terentang masuk wilayah Kabupaten Pontianak. Sejak pengesahan UU 35/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalbar, Terentang masuk wilayah Kubu Raya.

Mistin kelahiran Lumajang, Jawa Timur. Kehidupan di tanah kelahirannya sulit. Saat kepala desa menawari ikut transmigrasi, ia dan suaminya setuju. “Ikut transmigrasi ada masa depan,” kata Mistin.

Keluarga Mistin bareng dua keluarga di kampungnya memutuskan bertransmigrasi. Dari Kabupaten Lumajang ada 25 keluarga. Mereka berangkat ke Surabaya dan terbang ke Pontianak. Rombongan menginap sehari di Pontianak, ssoknya langsung menuju Terentang.

Mistin berangkat bersama seluruh keluarga. Salah satu anaknya Titin Suprihatin, anak ketiga dari tujuh bersaudara. “Saat itu Titin baru berumur tiga tahun,” kata Mistin.

Hal sama dialami Sumi (68). Ia punya lima anak. Semuanya lelaki. Salah satunya Suyono. Saat itu ada pengumuman dari kepala desa bahwa pemerintah akan memberangkatkan keluarga yang mau bertransmigrasi. Saat itu ia tak punya apa-apa. Rumah masih kontrak. Suami bekerja sebagai tukang becak. “Jadi, maulah kita berangkat transmigrasi,” katanya.

Keluarga Sumi berangkat dari Blora, Jawa Tengah, bersama 55 keluarga. Dari Blora, rombongan ke Semarang naik bus diteruskan ke Jakarta menggunakan kereta api. Baru kemudian naik pesawat terbang ke Pontianak. “Pakai Garuda,” kata Sumi bangga.

Sehari di penampungan, mereka kemudian diberangkatkan ke Terentang. Rombongan dari Blora bergabung dengan transmigran asal Sukabumi, Jawa Barat. Pada perkembangannya, sebagian besar rombongan dari Sukabumi pergi dari lokasi transmigrasi. Mereka tak tahan.

Mistin dan Sumi menempati Desa Radak 1. Desa itu dibagi 5 rukun warga. RW 1 - 3 wilayahnya agak tinggi. Ini menguntungkan untuk bercocok tanam. Tanahnya subur dan tak terendam air. Bisa menanam berbagai macam sayuran dan padi. Wilayah RW 4 - 5 sebagian besar tanahnya datar dan gampang terendam air. Kondisi tanah RW 1 - 3 dan RW 4 - 5 ibarat bumi dan langit.

“Radak merupakan daerah pasang surut rendah. Adaptasinya ekstrem,” kata Mulyoto, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Kalbar.

Meski tanah subur, bila turun hujan sebentar saja, wilayah itu tergenang air. Ini tak cocok bagi tanaman tahunan. Misalnya, tanaman kelapa. Biasanya kelapa akan mati setelah kena air pasang. Warga pun tidak menanam kelapa lagi. Tanah hanya cocok bagi padi. Panennya setahun sekali. Setiap hektare biasanya menghasilkan 2 ton gabah. Kalau tak jadi, paling 5 kuintal. RW 1 - 3 wilayahnya agak tinggi dan subur. Warga bisa menanam berbagai macam sayuran, ubi kayu, dan jagung.

Untuk memulai hidup, para transmigran mendapat bantuan jatah hidup selama setahun. Karena mereka tinggal di daerah pasang surut, pemerintah memberikan bantuan untuk 18 bulan. Jatah setiap bulan, kepala keluarga atau bapak mendapat 17 kg beras, ibu 10 kg, dan anak 7,5 kg. Juga mendapat minyak goreng 3 kg, gula 3 kg, kacang ijo 3 kg, dan ikan asin 5 kg.

Pemerintah juga memberikan peralatan pertanian seperti cangkul, parang, linggis, dan kapak. Setelah para trans menanam padi, mereka mendapat sekantong pupuk urea 50 kg. Warga perempuan juga mendapat 1 stel kebaya dan jarik.

Warga mendapat 2 hektare tanah. Seperempat lahan pekarangan, 1 hektare lahan usaha, dan ¾ lahan usaha dua, yang hingga 26 tahun masih berupa hutan.

Para transmigran mendapat rumah papan tipe 36. Rumah ini sangat sederhana. Berlantai tanah dan berdinding papan kayu atau papan partikel. Bila terkena hujan, papan melengkung. “Kami sering menyebutnya karbot meteng,” kata Endang Kusmiyati, warga trans dari SKPD D Sintang. Meteng dalam bahasa Jawa berarti hamil. Banyak rumah warga papannya lepas dan bertebaran di sekitar area desa.

Di SKPD ada 7 desa. Ada Satuan Pemukiman (SP) 1 - 8. Daerah itu sekarang lebih dikenal dengan nama Pandan. Ketika pertama kali ditempati pada tahun 1982, daerah itu masih berupa hutan lebat yang baru dibuka. Masih banyak kayu besar di sekitar rumah warga. Begitu juga binatang liar, semisal ular, masih menjadi ancaman.

Cuaca dan kondisi tanah di Kalimantan sangat berbeda dari Jawa. Hal itu membuat warga harus menyesuaikan diri. Perubahan drastis membuat banyak warga meninggalkan lokasi transmigrasi. Kalaupun bertahan, mereka harus makan seadanya. “Selama berbulan-bulan kami biasa makan ubi rebus saja atau makan pakai garam,” kata Titin Suprihatin. Sesuai namanya, dia dan keluarganya hidup prihatin di daerah transmigran.

Pemerintah menyediakan sekolah bagi anak transmigran. Satu sekolah untuk satu pemukiman yang baru dibuka. Sekolah itu jauh dari rumahnya. Titin berjalan kaki sekitar 2,5 km ke sekolahnya. Kalau ada teman bersepeda, ia membonceng. Selepas kelas VI SD, ia menjadi buruh tani. Tugasnya menjaga sawah.

Titin kemudian masuk tsanawiyah, karena ingin juga mendapat pelajaran agama. Selain itu, jaraknya tak begitu jauh dari rumah. Ada SMP, namun sekitar 4 km dari rumah. Titin bertahan hanya sampai kelas II tsanawiyah, karena tak ada biaya.

Selepas putus sekolah, Titin bekerja di luar wilayah transmigrasi. Ia bekerja serabutan. Menginjak dewasa, ia dijodohkan dengan Suryono. Kedua orang tua berteman. Setelah tiga hari kenalan, keduanya menikah. “Ya, kita nurut orang tua saja. Dari awal saya terima dia apa adanya,” kata Titin.

Pada awal pernikahan, Titin biasa makan nasi dengan lauk garam saja. Setahun menikah, pada 2001, anak pertama lahir. Begitu anak kedua lahir dan mulai ada kebutuhan, keduanya memutuskan pindah ke Kecamatan Sungai Raya.

“Di Terentang sempit cari lapangan kerja,” kata Suyono. Menjual hasil bumi juga sulit, karena jalan jelek. Hasil pertanian hanya cukup untuk makan. Semua kebutuhan sehari-hari dicukupi hanya dari hasil bertani. Tak ada penghasilan sampingan. “Namanya orang, tentu ingin perubahan,” katanya.

***

Radak I masuk wilayah Kecamatan Terentang. Pertama kali ditempati transmigran pada tahun 1984 ada 500 keluarga. Pada 2010 tinggal 439 keluarga. Padahal, idealnya ada 3.000 keluarga.

“Karena tak ada penghidupan, orang pergi ke kota untuk mengubah nasib. Kalau ekonomi cukup, warga tidak akan pindah ke kota,” kata Sumardi (36), Kepala Desa Radak I.

Sumardi tinggal 26 tahun di Radak. Ia menjadi kepala desa angkatan ketiga. Jabatan itu warisan dari kakek dan bapaknya.

Sumardi menyebut Kecamatan Terentang TTT. Artinya, tertinggal, telantar, dan terisolir. “Karenanya, Kecamatan Terentang harus dipacu,” katanya.

Sumardi menilai pemerintah belum memberikan terobosan. Ada perusahaan besar masuk Terentang, namun belum memberikan kontribusi bagi warga. Misalnya beroperasinya tiga perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI), yaitu PT Iciko, BPG, dan Rezeki Kencana. Warga transmigran kurang dilibatkan dari segi lapangan kerja. “Kalaupun ada yang kerja di HTI, hanya sebagai kroco.”

Menurut dia, daya tampung banyak, investor sudah ada, tapi tak bisa beroperasi secara penuh. Pemerintah harus mendukung sektor pertanian. Caranya, memberikan alat dan mesin pertanian. Selama ini warga menggunakan pola tanam tanpa olah tanah (TOT).

Sumardi berharap pemerintah memberikan bantuan alat pertanian agar program peningkatan beras lokal Kabupaten Kubu Raya dan Terentang sebagai penyangga pangan, tercapai. “Insya Allah dengan cara itu, urbanisasi bisa diperkecil, sehingga menuntaskan pengangguran,” katanya.

Sampai saat ini belum ada transportasi darat dari Pontianak ke Terentang. Ada Sungai Kapuas yang membatasi. Perjalanan ke Terentang dapat ditempuh dari Sukalanting di Kecamatan Sungai Raya ke Teluk Bayur, Kecamatan Terentang. Butuh waktu 5 jam hingga 6 jam dengan perahu klotok. Biayanya Rp 20 ribu. Bila menggunakan speed boat 40 PK dapat ditempuh sekitar 1 jam. Biayanya Rp 50 ribu.

Sebelum ke penyeberangan ke Sukalanting, jalan harus diperbaiki. Butuh waktu 1 - 2 jam dari Sukalanting ke Pontianak. Padahal, jaraknya tak lebih dari 35 km. “Idealnya, akses ke ibu kota harus ada jalan yang baik,” kata Rasudi, Camat Terentang.

Tak adanya jalan membuat warga kesulitan memasarkan hasil pertanian, karena akan lama di perjalanan. Ongkos pun jadi mahal. Namun, waktu lebih penting. Lama di perjalanan akan membuat sayur layu, busuk, dan tak laku.

Penduduk Terentang sekitar 11 ribu jiwa. Tingkat kepadatan penduduk masih rendah. Masih banyak lahan tidur tak digarap. Pada tahun 2010 ada 100 keluarga transmigran masuk ke Terentang. Mereka akan ditempatkan di Terentang Hulu.

“Terentang kecamatan yang tertinggal. Investor bisa masuk ke Terentang untuk atasi pengangguran,” kata Rasudi.

Hal yang sama dikatakan Muhammad Layim, dari Pemuda Pelopor. Menurut dia, Terentang daerah yang ditinggalkan dari segi pembangunan. “Kurang ada perhatian,” katanya. Tidak ada tindak lanjut dan kesinambungan pembangunan dari segi ekonomi, sosial, dan ekologi. “Kalau kita kritis dianggap musuh.”

Menurut Layim, masyarakat harus ikut berperan. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi, begitu ada pembangunan. Menciptakan modal butuh bimbingan. “Agar tidak terputus, karena SDM-nya rendah.”

Ia berkata, pemerintah setempat harus proaktif dari segi permodalan dan kembangkan potensi. “Sarana dan prasarana sangat tidak mendukung. Sehingga orang kabur dari sana,” kata Layim. (bersambung)

sumber : VHRmedia / Muhlis Suaheri

Derita di Tanah Sabrang (1)

Tekanan ekonomi mendesak ibu perantau nekat. Mencoba mengakhiri hidup bersama tiga anak.

Minggu 25 Juni 2010. Titin Suprihatin baru saja mencuci piring di dapur. Ia bergegas menuju ruang tengah rumah kontrakannya. Yang tampak hanya televisi 14 inch. Itu pun sedang rusak. Ia tak ada hiburan lagi. Bola lampu 15 watt tak menyisakan sinar terang, meski cat warna putih mendominasi warna tembok. Temaram mendominasi kondisi rumah. Sejenak, perempuan 29 tahun ini memperhatikan kaleng racun serangga di ruang itu.

Tiba-tiba ia meraih kaleng dan menuangkan dua sendok ke gelas. Segelas teh menjadi alat pencampur. Ia biasa memberi anak-anaknya jamu. Sejurus kemudian Titin menyuruh bocah-bocah itu minum “jamu”.

Asiah, 9 tahun, dan Satrio Sujatmiko, 6 tahun, segera meraih gelas dan meminumnya. Si bungsu, Ahmad Hadi Waluyo, 3,5 tahun, sudah terlelap. Titin kemudian minum setengah gelas. Asiah dan Waluyo muntah.

Merasa tak ada hasil, Titin mengambil pisau di dapur. Pergelangan tangan kanan ketiga anaknya diiris satu per satu. Selepas itu ia mengiris pergelangan kirinya dengan parang. Ibu dan tiga anak bersimbah darah. Lantai kamar depan yang terbuat dari papan menjadi saksi upaya bunuh diri.

Saat keempatnya meregang nyawa, Suyono, 46 tahun, sang kepala keluarga, tiba. Suyono baru saja memarkirkan gerobak baksonya di pelataran rumah. Begitu masuk rumah, ia heran ada suara ribut-ribut. Lebih mengherankan lagi, pintu kamar bagian depan terkunci dari dalam. Tak biasanya pintu dikunci.

Suyono berteriak minta istrinya membuka pintu. Tak digubris. Malah, sang istri menjawab, “Sudah, kamu urus diri sendiri saja.”

Merasa ada yang tak beres, Suyono mengambil kapak di dapur. Ia mencongkel pintu kamar. Begitu terbuka, ia kaget bukan kepalang. Darah berceceran di lantai kamar 3x3 meter itu.

Suyono segera menghubungi Santoso, Ketua RT 12 RW 06. Santoso bergegas bersama istrinya, Juwariyah, menuju rumah kontrakan Suyono. Melihat empat orang bersimbah darah, Santoso dan Juwariyah yang hanya mengenakan daster menuju ke rumah sakit terdekat dengan sepeda motor. Keduanya menyusuri kegelapan di jalan sempit dan berkelok sepanjang satu kilometer. Sesampai di rumah sakit militer, petugas jaga menyarankan melapor ke polisi, karena polisi punya mobil untuk membawa korban ke rumah sakit. Keduanya segera ke Polsek Parit Baru di Sungai Raya. Polisi pun menuju rumah korban.

Malam itu juga empat korban segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso, Pontianak. Nyawa mereka terselamatkan. Si sulung paling parah lukanya.

Santoso tak habis pikir atas kejadian itu. “Selama ini saya lihat bapaknya baik saja. Keluarga itu tak pernah bertengkar dengan warga,” katanya. Istrinya, Juwariyah mengaku pernah mendapat cerita soal Titin. “Kalau motong wortel, perasaan selalu ingin motong tangan sendiri terus,” kata Juwariyah.

Astuti, adik Titin, juga kaget. Sehari sebelumnya ia bertandang ke rumah kakaknya itu. Ia tak melihat permasalahan di keluarga kakaknya. “Mbak Titin orangnya pendiam. Kalau ada masalah juga diam,” ujarnya.

Asro, suami Astuti, juga kaget. Ia heran mengapa iparnya itu berbuat nekat. Yang dia tahu, Suyono pernah marah kepada Titin. Saat itu Suyono hendak belanja keperluan dagangan baksonya. Ia biasa berangkat pukul 5 pagi. Suyono minta Titin menyeduh kopi. Namun, kopi habis dan sepagi itu toko belum buka.

Titin juga sedang risau. Utangnya Rp 500 ribu kepada keluarga adiknya belum terbayar. Padahal, ia berjanji mengembalikan utang itu dalam waktu sebulan. Ditambah lagi, anak keduanya harus masuk sekolah. Ia butuh uang.

Sedangkan hasil berjualan bakso hanya cukup untuk makan. Sedari pagi keluarga ini sudah mempersiapkan dagangan. Suyono berangkat pukul 11 siang dan pulang pukul 10 malam. Penghasilan dari berjualan bakso dengan modal Rp 150 ribu itu per hari Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu.

Sejak harga kebutuhan pokok melonjak, harga bahan baku bakso pun naik semua. Sebelumnya Suyono hanya perlu modal Rp 50 ribu, kini harus mengeluarkan Rp 150 ribu. Celakanya, ia tak bisa menaikkan harga bakso dagangannya.

Suyono tak menyangka istrinya bisa senekat itu. “Karakter istri baik dengan keluarga. Ia sedang khilaf saja, karena ekonomi atau apa,” katanya. Menurut dia, sebelumnya tak ada apa-apa. Ibaratnya, makan dengan garam saja bisa terima.

Ditemui di RSUD Soedarso, Titin mengaku tak punya alasan jelas mengapa melakukan perbuatan itu. “Tak ada masalah. Tiba-tiba kepikiran, anak akan kasihan kalau saya tinggal mati,” katanya. Ia mengaku sangat menyayangi ketiga anaknya.

Selama ini Titin jarang ke mana-mana. “Memang suntuk. Mau ke mana bingung. Pakai motor tak tahu jalan, dan takut ditilang polisi,” ujarnya.

Titin punya penyakit darah tinggi. Terakhir sebelum kejadian, tekanan darahnya 150/100. Biasanya tekanan darahnya normal.

Keluarga Titin telah menetap lima tahun di Desa Parit Baru, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Sebelumnya, ia warga transmigrasi di Desa Radak, Kecamatan Terentang, Kubu Raya. Ia berusaha mencari penghidupan lebih baik. Selama merantau, ia sudah sanggup membeli tanah dan kredit sepeda motor. Ia beberapa kali pindah rumah kontrakan. Rumah terakhir baru ditempati tiga minggu. Penghuni sebelumnya Agus.

Berita mengenai keluarga ini segera merebak. Tak urung, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, menjenguk korban di RSU Soedarso. “Saya turut prihatin dengan masalah ini,” katanya.

Camat Terentang, Rasudi, dan Kepala Desa Radak I, Sumardi, bahkan datang menjemput warganya tersebut. “Kami tak ingin anaknya putus sekolah,” kata Rasudi.

Banyak kecaman terhadap Titin atas perbuatannya. Ada yang berharap dia dihukum. Ada pula yang tak setuju. Pertimbangannya, jika dia dihukum, bagaimana nasib anak-anaknya?

“Tidak semua masalah hukum harus diselesaikan secara hukum, walaupun itu melanggar hukum. Tapi, ada cara pendekatan lain,” kata Kapolda Kalbar Brigjen Erwin TPL Tobing pada Hari Bhayangkara Ke-64, Kamis (1/7).
Devi Tiomana dari Yayasan Nanda Dian Nusantara berpendapat, peristiwa itu tak harus diselesaikan secara hukum, walaupun ada unsur hukum di dalamnya. “Harus ada kebijakan bagi kebaikan anak, lek spesialis. Agar tak memunculkan masalah baru,” katanya.

Menurut Devi, harus dilakukan pendekatan psikologi dan psikososial. Psikologi orang tua dan anak harus dipulihkan melalui terapi. Anak harus pulih secara psikologi, agar percaya kepada orang tuanya lagi. Dalam psikologi anak sudah tertanam bahwa ibunya jahat dan berusaha membunuh. “Hal itu harus dipulihkan.”

Begitu pula dengan lingkungan sosialnya. Harus ada pemulihan secara sosial agar warga bisa menerima Titin kembali. “Kalau bisa lakukan pemulihan yang tepat, dia akan belajar. Kalau melakukan relasi sosial, dia akan banyak belajar,” kata Devi.

Dalam hal ini, kata Devi, peran pemerintah harus kuat agar tak timbul permasalahan lagi ke depan. (bersambung)

SUMBER VHRmedia / Muhlis Suhaeri

Hidup Sempit di Kedungombo

Kampung mereka ditenggelamkan. Korban ”rezim pembangunan”. Hilang tanah air.

Korban-korban Rezim Soeharto

Matahari menggelincir ke barat. Sebentar lagi senja menyelimuti Dusun Nglanji Baru Blok A, Grobogan. Lelaki tua bertubuh kurus itu tekun mencangkul lahan becek calon persawahan.

Sawah yang mereka cangkul sesungguhnya bagian dari Waduk Kedungombo. Karena air sedang surut, lahan tersebut dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Tiga petak sawah kurang dari seribu meter tampak baru selesai ditanami.

“Dulu sawah saya di sana,” kata Atmo menuding ke tengah danau. ”Itu yang terlihat ada keramba apungnya. Dulu sepanjang waktu saya bisa menanam dan tidak perlu menunggu air surut. Sekarang harus menyesuaikan diri dengan air waduk.”

Tidak jauh dari situ, anak-anak Dusun Nglanji asyik bermain bola di tanah waduk yang kering. Sorak sorai membuncah diselingi gelak tawa.

”Anak-anak bisa main bola seperti ini, tidak sepanjang tahun. Harus menunggu air surut. Lapangan itu lebih tinggi, jadi surutnya lebih cepat dan rumputnya masih ada. Orang-orang tua harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa bertani,” ujar Atmo.

Waduk Kedungombo dibangun tahun 1987 menggunakan utang Bank Dunia US$ 156 juta. Sebanyak 37 desa di 3 kabupaten, Sragen, Grobogan, dan Boyolali, ditenggelamkan untuk waduk ini.

Warga protes. Uang ganti rugi lahan Rp 250 per meter sangat tidak manusiawi. Ismail, Gubernur Jawa Tengah saat itu, diduga menyunat uang ganti rugi karena besaran yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Rudini Rp 3.000 per meter.

Dua puluh tiga tahun berlalu. Warga korban Waduk Kedungombo masih dibekap kemiskinan. Kondisi rumah warga dan kandang sapi hampir sama. Reot, kusam, dan pengap.

Dulu pemerintah pernah berjanji waduk akan menyejahterakan warga. Bendungan akan mengendalikan banjir, mengatur irigasi, dan menghasilkan tenaga listrik.

Melawan Kedungombo

Hutan jati yang tidak terawat di sekitar desa menambah gersang kondisi. Dulu, hutan jati ini menjadi tempat bersembunyi warga yang menolak pembangunan Waduk Kedungombo.

Djaswadi adalah salah satu pemimpin warga yang menolak pembangunan Waduk Kedungombo. Menurut dia, bersembunyi di dalam hutan jati adalah pilihan terakhir lari dari kejaran tentara.

“Situasi saat itu mencekam. Warga yang menolak, ditransmigrasikan dan mendapat teror kekerasan. Tentara di mana-mana. Intel lebih banyak lagi. Itu yang menyebabkan warga memilih tinggal di hutan,” kata Djaswadi.

Sebagian laki-laki hidup bersembunyi dalam hutan. Perempuan dan anak-anak bertahan di kampung yang mulai digenangi air. Mereka menyingkir setelah kampung benar-benar ditenggelamkan.

”Beberapa orang ditembak. Bahkan ada yang ditenggelamkan dan disiksa. Saya sempat diculik dan dibuang ke Jambi serta Papua. Saya kabur dari tempat pembuangan dan kembali bersama warga yang masih bertahan untuk melawan, meskipun itu harus saya lakukan dalam hutan,” ujar Djaswadi.

Tahun 1989 warga yang masih mempertahankan tanahnya diisolasi dan dibiarkan mati kelaparan. Masyarakat dari luar wilayah dilarang masuk. Warga yang keluar desa harus menyerahkan kartu tanda penduduk.

”Jika tidak memiliki KTP, mereka harus mengurus. Namun, ketika akan mengurus KTP, warga dipaksa memberikan cap jempol atau tanda tangan kesediaan pindah. Jika melawan, KTP akan dibubuhi tanda eks tahanan politik. Anak bayi memiliki akta kelahiran yang di bawahnya ada tulisan ’anak eks tapol’,” kata Djaswadi.

Kini warga yang bertahan bermukim di hutan yang diubah menjadi permukiman. ”Mereka yang tinggal di dekat genangan bisa bercocok tanam jika air waduk surut. Warga yang tidak memiliki lahan harus mencari ikan untuk menyambung hidup,” ujar Gino, warga Kedungombo.

Mahasiswa yang membantu perjuangan warga Kedungombo sempat mengajarkan membuat keramba. ”Setelah warga mahir, justru dimanfaatkan orang luar. Keramba-keramba besar justru dimiliki orang di luar kampung. Warga sekitar hanya menjadi buruh dan mendapat upah kecil,” kata Gunawan Budi Susanto, mantan aktivis mahasiswa pendamping warga Kedungombo.

Gino menuturkan, saat ini warga dianggap mencuri jika mengambil ikan terlalu banyak. Menangkap ikan di waduk harus mendapat izin. ”Kalau hanya satu kilo, boleh,” ujarnya. (E1)

Foto: VHRmedia/ Andhika Puspita

Kerinduan pada Jusuf Kalla?

Apakah Jusuf Kalla (JK) kehilangan pesona setelah tidak lagi menjadi Wakil Presiden RI? Ternyata tidak. Keseharian JK jauh lebih padat ketimbang sebelumnya.

Aturan protokoler dan rapat-rapat kenegaraan, serta acara-acara resmi negara lainnya, tidak lagi menjadi agenda keseharian. Sebaliknya, JK begitu giat dengan agenda-agenda sosial-kemasyarakatan. Dunia politik telah juga ditinggalkan, sekalipun JK tetap menyebut diri sebagai "ketua umum Partai Golkar bidang sosial-kemasyarakatan".

Kalau tidak berkantor di Palang Merah Indonesia, JK dipastikan ada di sebuah kantor di bilangan Kuningan. Selebihnya, menghadiri acara-acara seminar, kuliah umum, diskusi, ataupun pertemuan dengan banyak orang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terakhir, JK mengunjungi Palestina dan menyerukan perdamaian di negara yang tak kunjung mendapatkan kemerdekaan itu.

Lalu apa arti ketakhadiran JK di pemerintahan? Ada banyak analisis bahwa "negara tak hadir" dalam tragedi-tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Indonesia. Negara sering diidentikkan dengan pemerintah, padahal pemerintah hanya satu elemen dari negara. Ketidakhadiran negara dibaca publik dari sedikit pernyataan menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan.

Selain itu, ketidakhadiran negara terjadi dalam bencana-bencana alam yang terlambat dikunjungi, seperti Wasior, Papua Barat. Perlindungan terhadap warga negara di luar negeri semakin sulit, terutama di Malaysia. Sementara sebelumnya JK bisa memberi pengaruh atas posisi Indonesia di Taiwan, kini malah terjadi "perang opini" soal produk-produk Indonesia yang diperdagangkan di negara itu.

Peran wakil presiden
Dalam konstitusi Indonesia, peran wakil presiden sebetulnya tidak signifikan. Wapres hanyalah pembantu presiden, termasuk menggantikan tugas-tugas kenegaraan apabila presiden ke luar negeri. Wapres hanya ban serep, yang bisa dipakai apabila presiden mengalami kejadian yang luar biasa sehingga tak bisa menjalankan tugasnya. Bukan berarti, karena dipilih dalam satu paket, posisi presiden dan wapres sama.

Nah, dalam tugas-tugas konstitusional sebagai wapres itu, JK tidak dalam posisi luar biasa. JK memahami dengan baik betapa "tidak ada surat keputusan wakil presiden". Ketika diminta mengundurkan diri setelah resmi menjadi calon Presiden RI 2009, JK mengelak dengan alasan konstitusionalisme itu.

"Coba bayangkan kalau terjadi apa-apa dengan Presiden RI? Kan Wapres RI yang menggantikannya. Itu kan tugas konstitusional saya," kata JK ketika desakan pengunduran diri itu saya sampaikan pada suatu malam. Jadi, kalau hari ini Wapres Boediono tidak terlalu berperan, begitu juga ketika Megawati Soekarnoputri menjadi wapres bersama Presiden Abdurrahman Wahid, tidak ada masalah yang serius. Wapres tetaplah wapres. Semaju apa pun pikiran seorang wapres, selama presiden masih mampu menjalankan tugas-tugas pemerintah, tetap saja sosok wapres ada di balik layar.

Dengan adanya posisi menteri koordinator, wapres juga tidak sepenuhnya menjadi semacam super-menteri. Letak Istana Wapres yang jauh dari Istana Presiden sudah menunjukkan bahwa tugas-tugas yang diemban tidak berkaitan langsung dengan keseharian presiden.

JK sebagai ketua
Peran JK terasa besar karena memang menjadi pemimpin di organisasi di luar pemerintah. JK adalah Ketua Umum Partai Golkar, yang membawahkan Wakil Ketua Umum Agung Laksono yang juga menjabat Ketua DPR RI. Selain itu, JK menjadi penasihat di KAHMI, Kadin, Muhammadiyah, NU, sampai organisasi kekerabatan orang-orang Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Setiap hari Jumat seusai salat berjemaah adalah hari ketika JK berkomunikasi dengan orang-orang yang datang ke Istana Wapres RI. Pers juga memiliki kesempatan untuk menanyakan apa pun. Kebiasaan JK untuk menindaklanjuti apa pun yang dibicarakan di masjid itu merupakan bagian dari karakter dan prinsip personalnya.

Selama lima tahun menjadi wapres, JK tentu tidak luput dari kontroversi. Komentar-komentar pendeknya dalam setiap wawancara memerahkan telinga banyak pihak. Penjelasan panjang baru ada dalam memberikan sambutan acara-acara apa pun. JK yang kontroversial adalah JK yang memberi wawancara singkat, sementara JK yang visioner adalah JK yang berbicara lama di forum-forum apa pun. JK yang dialogis hadir dalam kesempatan bertemu secara terbatas dengan kelompok-kelompok profesi, misalnya dengan pemimpin redaksi media massa. Atau berbicara dengan pribadi mana pun. Siapa pun yang mengenali JK pasti tahu bahwa satu argumen yang tidak valid dengan mudah dibantah oleh JK, tanpa peduli siapa yang mengatakan argumen itu.

JK dalam kapasitas personal inilah yang barangkali kembali dirindukan oleh para responden lembaga survei. Dan ini masalah yang terkadang rumit, terkadang sederhana. JK di mata publik jelas sudah terwarnai oleh pengetahuan selama pilpres, terutama debat-debat yang digelar KPU. Namun, sebelum pilpres, pengetahuan itu begitu minim. Artinya, selama menjabat wapres, JK tetap "sosok di belakang layar".

Terlalu dini
Jadi terlalu dini mempertanyakan kinerja Wapres Boediono, sembari membandingkan dengan JK. Apalagi pencitraan selama Pilpres 2009 yang dilakukan oleh Timkamnas SBY-Boediono telanjur mempersepsikan bahwa Boediono adalah sosok yang terdidik, santun, dan berperilaku sebagai guru. Sedangkan yang berkembang sekarang adalah politisasi atas apa pun. Politikus yang meraih kursi di parlemen pasca-Pemilu 2009 juga lahir dari pertarungan yang lebih ketat dari era sebelumnya. Penggunaan suara terbanyak menimbulkan sikap individualistis yang kuat. Kesantunan seorang Wapres Boediono, misalnya, akan segera tenggelam di tengah kesibukan para politikus bersuara keras dan kencang. Kesantunan tak bisa memberi gema pada politik keseharian.

JK bisa meredam suara-suara keras apa pun dari politikus, karena memiliki kekuasaan besar di bidang politik, yakni menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009. Selain itu, "pengendalian" lain dilakukan lewat organisasi sosial-kemasyarakatan yang langsung mendapat pengaruh dari JK. Mengabaikan fakta ini sama saja dengan menyebut bahwa kekuasaan wapres itu memang besar dengan sendirinya.

Kerasnya pertarungan politik mestinya dijawab dengan memasukkan politikus di lingkaran dalam wakil presiden. Institusi wapres bisa saja lebih kencang bersuara ketika memiliki kekuatan di level partai politik. Persoalannya, Prof Dr Boediono tidak terlihat melakukan komunikasi dalam level politik praktis itu. Institusi wapres sekarang lebih terlihat berwarna kampus, ketimbang berwarna politis seperti di era JK. Apa karena itu JK dirindukan? Entahlah....

http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2010/10/25/kol,20101025-267,id.html

sumber foto : http://fotokuunik.com/?p=229