Kemurahan Alam Tengger yang Menakjubkan

Jam menunjukkan pukul 04.15. Dari atas Gunung Pananjakan (2.774 meter di atas permukaan laut) terlihat warna kuning membias di ufuk timur. Perlahan-lahan disusul warna jingga. Semakin lama membias warna merah. Tatkala Matahari menampakkan diri, langit pun terang.

Pada saat berbarengan terjadi perubahan di kawasan Laut Pasir atau Segara Wedi. Dari semula gelap, berangsur tampak gumpalan kabut putih berarak-arak. Kabut makin tipis dan terlihatlah Gunung Bromo (berwarna perak kecoklatan).
Di sebelahnya Gunung Batok terlihat hijau dengan galur-galur vertikal. Demikian pula Pegunungan Tengger yang mengelilingi Gunung Bromo terlihat hijau, kuning sehingga kontras dengan warna Bromo yang putih perak kecoklatan.

Sekitar 90 menit eksotika kawasan itu terlihat jelas. Kemudian, datanglah kabut putih menyelimuti sebagian kawasan itu. ”Anda beruntung cuaca bagus sehingga bisa melihat kawasan Bromo dengan terang,” ujar Misnan, penyewa kuda di Laut Pasir.
Javier Ginebreda (24), turis dari Barcelona, Spanyol, mengaku mendapat dua hal terindah dalam hidupnya. ”Menyaksikan Spanyol menjadi pemenang Piala Dunia sama bagusnya dengan menyaksikan lanskap Bromo dan Semeru,” kata Javier.

Gunung Bromo (2.392 mdpl) merupakan obyek wisata di Jawa Timur yang sudah dikenal secara internasional. Lokasinya bisa ditempuh dari empat penjuru, dari Lumajang, Malang, Pasuruan, atau Probolinggo. Dua jalur terakhir sudah lebih tertata, sedangkan jalur Lumajang dan Malang kurang didukung akses jalan dan sarana lain yang memadai.
Jalur Pasuruan bisa ditempuh dari Kota Pasuruan-Tosari-Pananjakan-Bromo sekitar 71 kilometer. Adapun dari Probolinggo-Tongas-Ngadisari-Bromo jaraknya 64 kilometer.

Semua mobil pribadi harus berhenti di Tosari atau Ngadisari. Dilanjutkan ke Bromo-Pananjakan dengan wajib menyewa jip Hardtop Rp 300.000 maksimal untuk 5 orang. Jika mau sampai di Padang Savana, ditambah Rp 200.000. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga menyediakan asuransi bagi turis lokal Rp 4.500 dan asing Rp 24.000.
Di Tosari maupun Ngadisari tersedia hotel dengan tarif sekitar Rp 400.000 maupun home stay bertarif Rp 150.000-Rp 250.000 per kamar per malam.

Keunikan Bromo adalah Laut Pasir seluas 5.250 hektar yang hampir mengelilingi gunung tersebut. Ada banyak obyek wisata gunung berapi, seperti Gunung Kelud dan Ijen (Jawa Timur), Tangkubanparahu (Jawa Barat), Merapi (Jawa Tengah), tetapi yang memiliki hamparan laut pasir demikian hanya Bromo.

Tentu saja eksotika Bromo tidak hanya dilihat dari Pananjakan saat pagi hari. Dari titik Bromo bisa dilihat Pegunungan Tengger yang juga penuh pesona. Terlihat Gunung Batok yang memiliki galur-galur tertata rapi dan bagian atasnya datar menyerupai helipad. Puncak Gunung Semeru yang runcing sesekali menyembulkan asap.

Jika mau meluangkan waktu, bisa pergi ke Padang Savana yang berada di sisi utara Bromo, hamparan padang rumput yang luas. Saat angin bertiup, akan terlihat seperti lapisan buih yang berkejar-kejaran. Dan saat didekati, hamparan putih berubah jadi kuning karena rumput itu kering.
Di Padang Savana, sebelah-menyebelah adalah bukit yang hijau. Di sebelah kanan dari arah Bromo terlihat gundukan-gundukan bukit yang berundak-undak berwarna hijau seperti taman yang rumputnya dipangkas dengan mesin pemotong rumput. Masyarakat menyebutnya bukit Teletubbies karena bentuknya mirip dengan rumah film TV boneka Teletubbies. Segala pesona ini masih dilengkapi bunga warna-warni yang tumbuh secara alami dan kicau pelbagai macam jenis burung.

Tentu saja menaiki puncak Gunung Bromo adalah tujuan utama wisata. Tidak sulit untuk mencapai puncaknya. Setelah berhenti di tempat parkir mobil di Segara Wedi, pengunjung berjalan sampai ke puncak sekitar 2,5 kilometer. Bisa juga menunggangi kuda yang disewakan Rp 50.000 sekali jalan. Kemudian naik setinggi sekitar 292 meter, termasuk lewat 249 anak tangga dengan kemiringan sekitar 60 derajat. Sesampai di puncak, pengunjung akan menyaksikan lingkaran kawah, yang dari dasarnya menyemburkan asap putih berbau belerang.

Pemberdayaan ekonomi

Puncak pesona Bromo terjadi saat berlangsung tradisi upacara Kasada—dan tahun ini akan jatuh pada 24-25 Agustus. Upacara ini berupa mempersembahkan hasil produksi pertanian, ternak, dan uang ke kawah Gunung Bromo dari masyarakat subkultur Tengger.

Masyarakat subkultur Tengger adalah masyarakat yang secara tradisional dan turun-temurun tinggal di kawasan Pegunungan Tengger. Mereka menempati lebih dari 20 desa yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan Lumajang. ”Orang Tengger pasti mengikuti upacara Kasada. Ini upacara adat yang terlepas dari apa pun agamanya,” kata Trisno Sudigdo, Ketua Koperasi Wisata Bromo Tengger Sejahtera.

Salidi, warga Desa Ranu Pani, mengatakan, semua orang Tengger harus ikut Kasada karena sebagai keturunan Jaka Anteng dan Rara Seger. Kalau sampai tidak ikut Kasada, akan kuwalat (terkutuk). Tua-muda, bahkan anak-anak, selagi masih kuat, akan pergi ke kawah Bromo untuk mempersembahkan sesaji. Bagi masyarakat Tengger, Bromo adalah gunung suci.

Secara ekonomis, masyarakat Tengger juga memperoleh manfaat dari keberadaan Bromo sebagai obyek wisata. Melalui koperasi, mereka memonopoli angkutan jip Hardtop dan penyewaan kuda. Mereka juga memperoleh dampak ekonomis dari pengelolaan home stay, perdagangan, dan jasa.

Trisno, yang berpendidikan S-2, suatu tingkat pendidikan yang sangat langka di masyarakat Tengger, punya obsesi agar Bromo lebih memberdayakan ekonomi masyarakat Tengger. Oleh karena itu, ia merancang wisata kuliner Tengger.
Selain Kasada, ada upacara masyarakat Tengger yang bisa dijadikan obyek wisata, sebutlah upacara unik Karo, Unan-unan, perkawinan, dan Nyewu. Sedangkan tradisi Gegeni—menerima tamu di sekitar tungku perapian—mestinya bisa jadi obyek wisata juga.

sumber kompas.com

Merindukan Figur Pak Hoegeng...

Heboh berita rekening gemuk milik para jenderal polisi menjelang Hari Bhayangkara, kita menjadi rindu dengan sosok sederhana Pak Hoegeng, mantan Kapolri yang mendapat tempat di hati rakyat.
Semasa dinas tidak pernah memiliki mobil pribadi sehingga ketika pensiun ke mana-mana harus naik bus kota. Saingannya adalah Bung Hatta, seusai mundur dari kursi wakil presiden di rekeningnya cuma ada Rp 200, sementara uang pensiunnya tidak mencukupi untuk membayar langganan listrik rumah tinggalnya.
Sampai akhirnya Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin harus turun tangan membantu mengatasi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan rumah kedua tokoh bangsa itu. Kedua figur panutan itu mungkin hanya dilahirkan sekali dan miskin pengikut.
Tidak bekerjanya sistem meritokrasi dalam pemerintahan dan perekrutan politik yang kotor hampir mustahil orang yang jujur dan taat asas memiliki karier yang baik, malah senantiasa tersisih oleh mereka yang sanggup membeli jabatan.
Dari jabatan yang pernah diembannya, di keimigrasian, kepolisian, pajak, serta Bea dan Cukai, sesungguhnya terbuka peluang bagi Pak Hoegeng untuk memperkaya diri. Coba saja tengok kekayaan mantan Dirjen Pajak di zaman Orde Baru atau pegawai seperti Gayus.
Hubungan patronase antara pejabat dan pengusaha dalam bisnis bukan saja menimbulkan distorsi ekonomi, tetapi juga melahirkan rezim korupsi yang sulit diatasi karena merupakan perkawinan kekuasaan politik dan uang.
Dari cuplikan peristiwa yang saya baca dari kliping koran lawas, Pak Hoegeng memang anomali dari keadaan itu. Ketika menjabat Kadit Reserse Kriminal Kepolisian Sumut, beliau sudah mengusir seorang pengusaha yang menjadi ketua penyambutan dirinya yang menghadiahinya sebuah mobil dan peralatan rumah dinas.
Kapolri Hoegeng juga pernah meminta istrinya untuk mengembalikan satu peti peralatan rumah tangga modern dari seorang pengusaha yang sedang berperkara dan menutup kios bunga milik istrinya karena khawatir menimbulkan konflik kepentingan.
Semasa menjadi Menteri Iyuran Negara, beliau menolak proposal dari seorang kontraktor untuk merenovasi rumah tinggalnya yang dinilainya tidak layak. Di tangan Pak Hoegeng, semua pelaku kejahatan yang ditanganinya tidak berkutik.
Sekadar contoh, pengusaha Robby Tjahyadi, perwira polisi dan militer yang terlibat dalam penyelundupan mobil mewah terbesar saat itu, adalah satu jaringan kejahatan yang dibabatnya. Penyelundupan pada awal tahun 1970-an telah menjadi masalah yang pelik karena melibatkan aparat berwenang. Namun, keberanian Pak Hoegeng membongkar mafia penyelundupan itulah yang diisukan menjadi alasan pemberhentiannya di tengah jalan dari jabatan Kapolri oleh Presiden Soeharto.
Kelebihan Pak Hoegeng, beliau tidak bersih untuk dirinya sendiri, tetapi juga menebarkan inspirasi dan motivasi untuk melakukan perubahan di lingkungan tempat kerjanya. Beliau memprakarsai pertemuan-pertemuan dan lobi-lobi antikorupsi secara reguler, dengan melibatkan para pejabat sipil dan militer serta tokoh masyarakat.
Sesungguhnya, Pak Hoegeng saat itu telah menerapkan strategi good governance, yang sejak awal 1990-an menjadi ideologi global untuk melawan korupsi, yaitu diperlukan adanya aksi bersama dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat warga (civil society).
Pola hidup yang bersahaja, hampir apa adanya, barangkali yang membebaskan tokoh seperti Pak Hoegeng tidak terjebak dalam penyakit hedonisme seperti pejabat dan politisi saat ini yang menyeret mereka dalam gaya hidup yang menghalalkan segala cara, termasuk menanggalkan harga diri.
Pascareformasi, polisi memiliki kekuasaan yang sangat besar, mulai dari urusan pelayanan administrasi kendaraan bermotor, izin keramaian, hingga bergesekan dengan urusan dunia usaha, maka wajar godaannya juga sangat besar.
Kita patut acungkan jempol dengan reformasi dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang sudah memenuhi kaidah-kaidah pelayanan umum yang baik. Terbongkarnya keterlibatan polisi dalam mafia pajak, dan kini muncul lagi masalah rekening milik perwira tinggi yang mencurigakan, padahal beberapa tahun lalu PPATK juga pernah melaporkan 15 perwira yang memiliki puluhan rekening serupa, mengindikasikan ada persoalan besar menyangkut integritas aparat kepolisian kita.
Tentu ini tantangan bagi pimpinan Polri apakah atas nama solidaritas korps ingin mengubur dalam-dalam masalah ini, atau mengundang PPATK dan KPK untuk mengusut kebenaran rekening itu guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Presiden dan DPR barangkali harus menangkap gejala ini sebagai saat yang tepat untuk melakukan pembenahan kepemimpinan besar-besaran di tubuh Polri.
*Teten Masduki, Sekjen Transparency International Indonesia

sumber kompas

Pesepeda Pekalongan

Pukul sembilan malam di Pekalongan, Jawa Tengah. Hujan turun tak berkesudahan. Namun, di jalanan ramai orang bersepeda, satu tangan mereka memegang setang dan satu lagi menggenggam payung. Sebagian lainnya memilih membungkus tubuh mereka dengan mantel hujan.

Lelaki atau perempuan menggunakan sepeda jengki buatan Jepang, lengkap dengan keranjang di depan. Hujan dan panas memang tak menyurutkan warga Pekalongan bersepeda. Pesepeda menyesaki hampir setiap sudut jalan kota. Kebanyakan adalah anak-anak sekolah, pekerja batik, ataupun ibu-ibu yang hendak ke pasar. Sesekali, lelaki bersarung dan berkopiah melintas, juga dengan sepeda jengki Jepang.

Parkiran sekolah, pertokoan, pasar, pelabuhan, hingga warung internet di kota itu disesaki sepeda Jepang aneka merek, mulai dari Miyata, Bridgestone, National, Shamrock, Walker, hingga Levanti, dan masih banyak merek lainnya.

Tanpa inisiasi dari penggiat komunitas sepeda dan juga tanpa jargon bike to work, warga Pekalongan telah biasa bersepeda ke tempat kerja. Demikian pula, ketika kota-kota lain baru mencanangkan sepeda untuk ke sekolah atau populer dengan bike to school, siswa-siswi di kota ini sudah bersepeda ke sekolah.

Pekalongan memang kota yang selalu mencipta sejarahnya sendiri. ”Pekalongan penting dan strategis sejak dulu. Kota ini pernah menjadi lumbung beras pasukan Sultan Agung dari Mataram saat menyerang Belanda di Batavia tahun 1628-1629. Mereka tak mungkin lewat Semarang karena kota itu sudah dikuasai Belanda,” kata Astuti Soekardi, arsitek yang pernah meneliti Kota Pekalongan.

Sejak menjadi kota penting Mataram dan kemudian menjadi bidikan VOC, Pekalongan tumbuh menjadi kota pelabuhan dan perdagangan, yang mempertemukan pendatang dari berbagai bangsa seperti Belanda, China, Arab, India, Melayu, dan terakhir Jepang.

Pernah berjaya sebagai pusat produksi dan perdagangan gula di era Belanda, Pekalongan kemudian tumbuh sebagai pusat perdagangan tekstil dan batik. Jiwa pedagang yang rasional dan pragmatis menjadi napas kota ini.

Demikian halnya kesadaran masyarakat Pekalongan untuk bersepeda, juga didasarkan pada pragmatisme khas pedagang, dibandingkan slogan muluk-muluk. Jika bersepeda lebih sehat, murah, dan nyaman, kenapa mesti dengan kendaraan bermotor yang boros dan lebih mahal?

Gerakan pedagang

Masuknya sepeda Jepang ke Pekalongan terjadi kira-kira awal tahun 1980. Mulanya adalah beberapa pedagang batik asal Pekalongan yang membawa sepeda bekas dari Jepang sepulang berjualan di Jakarta. Sepeda bekas itu dibeli dari anak buah kapal yang sandar di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sepeda itu mereka beli untuk dipakai sendiri atau untuk dipakai keluarga pedagang batik. Namun, kenalan dan tetangga yang menjajal sepeda Jepang itu mulai terpikat juga. Satu per satu mereka titip dibelikan sepeda yang sama.

”Akhirnya keterusan. Setiap ke Jakarta jualan batik, pulangnya bawa sepeda. Paling banyak lima sepeda,” kata Haji Puradi, salah satu perintis datangnya sepeda bekas Jepang ke Pekalongan.

Gambaran bahwa sepeda Jepang itu enak dipakai dan awet menyebar di kalangan warga Pekalongan. Puradi kemudian menggeluti bisnis sepeda ini secara total. Sekitar tahun 1985, ia dan tiga pedagang sepeda lainnya mulai secara rutin memesan sepeda bekas Jepang dari importir di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. ”Biasanya satu bulan satu kontainer. Isinya sekitar 400 sepeda, lalu kami bagi-bagi. Satu pedagang kebagian sekitar 100 sepeda,” kata dia.

Teknologi baru dan model yang unik membuat sepeda bekas Jepang ini diterima masyarakat Pekalongan, yang berjiwa dinamis. Beberapa keunikan itu di antaranya sistem pemindah gigi internal, dinamo dan lampu dengan sistem sensor cahaya, rantai dari bahan karet, serta jeruji roda dari bahan fiberglass.

”Orang-orang Jepang membuat barang terbaik untuk warganya sendiri. Sepeda-sepeda bekas ini awalnya, kan, dibuat untuk mereka sendiri sehingga kualitasnya bagus,” kata Puradi.

Bagi kaum santri Pekalongan, sepeda jengki itu pun dinilai cocok dengan budaya mereka. Karena model sepeda jengki itu memungkinkan para santri dan kiai di Pekalongan mengendarai sepeda dengan berkain sarung.

Walaupun harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan sepeda baru buatan China atau sepeda produksi pabrikan dalam negeri, sepeda bekas Jepang ini tetap lebih diminati. Harga sepeda jengki bekas Jepang yang telah dicat ulang paling murah Rp 950.0000 hingga Rp 2 juta. Bandingkan dengan sepeda sejenis buatan China Rp 750.000 dan sepeda buatan dalam negeri Rp 1 jutaan.

Sepeda jengki bekas asal Jepang itu telah menjadi bagian gaya hidup dan dicap berkualitas tinggi sehingga harga menjadi nomor yang kesekian. Bahkan, sebagian masyarakat Pekalongan yang berjiwa pedagang itu membeli sepeda Jepang juga untuk berinvestasi. ”Karena suatu saat kalau dijual, nilai jualnya tinggi,” kata Istari, pemilik toko sepeda Istari Jaya.

Istari memang tak hendak melebih-lebihkan. Sepeda Jepang ada di setiap sudut kota ini. Hampir setiap keluarga memilikinya, sebagian bahkan punya lebih dari satu.

sumber kompas cetak

Lon Katroh U Aceh, Katroh U Gampong

Lon katroh u Aceh, katroh u gampong (saya sudah sampai di Aceh, sudah sampai ke kampung halaman)."



Kalimat di atas diucapkan Tengku Muhammad Hasan Ditiro atau Hasan Tiro saat menyapa ribuan masyarakat Aceh yang menanti kedatangannya di Mesjid Raya Banda Aceh, Sabtu (11/10/2008) siang.
Hanya itu kalimat yang keluar dari mulut rentanya. Usianya 83 tahun. Ini adalah perjumpaan pertama Tiro dengan masyarakat Aceh setelah 29 tahun hidup dalam pelarian di luar negeri.
Di senja usianya, Tiro yang memimpin pergerakan melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lagi menginginkan perang. Namun, mulutnya kelu berucap dimakan usia. Pesan untuk masyarakat Aceh yang berkumpul di Mesjid Raya ditulisnya dalam secarik kertas dan dibacakan mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka Malek Mahmud.

"Belum pernah rakyat Aceh dari masa penjajahan mendapat kebebasan seperti ini," demikian ia menulis. "Rakyat mendapat kebebasan setelah adanya perdamaian di Aceh," lanjut dia.
Tiro mengenang, 30 tahun dibelut konflik, Aceh hampir kehilangan segalanya. Betapa mahal biaya yang dikeluarkan selama perang berlangsung. Maka, di masa damai ini, ia meminta kepada semua rakyat Aceh untuk bersama-sama membangun Aceh.
"Biaya perang lebih mahal, biaya memelihara perdamaian juga lebih mahal. Maka dari itu, peliharalah damai untuk kesejahteraan kita semua," pesannya.
Pesan menjaga perdamaian di Mesjid Raya itu tak pernah dicabutnya sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya Kamis (3/6/2010) siang tadi pukul 12.12 di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh. Hasan Tiro meninggal di bumi Nanggroe yang dicintainya.
Pesan itu sekaligus mengubur deklarasi kemerdekaan Negara Aceh Sumatera yang dibacakannya di Bukit Cokan, di pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie, pada 4 Desember 1976. Ia memegang teguh kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinski, Finlandia.

Tiro wafat sebagai warga negara Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyerahkan berkas kewarganegaraan Tiro Rabu (2/6/2010) kemarin. Berkas pengakuan kembali sebagai WNI diterima keponakan Tiro, Tengku Fauzi Zainal Abidin, di ruang Intensive Coronary Care Unit (ICCU) Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin.
Menurut Djoko, Tiro sudah lama mengajukan keinginannya untuk kembali menjadi WNI. Namun, karena sejumlah persoalan administrasi, berkasnya baru diproses pada tahun 2010 ini.
Sejak tahun 1979 Tiro memegang paspor Swedia. Memegang nomor induk warga negara Swedia 250925-7016, ia tinggal sendiri kamar 0075 Apartemen Alby Blog 11 Norsborg, Stockholm. Di Banda Aceh ia tinggal di rumah kontrakan di kawasan Lamteumen. Tiro sudah pulang ke kampung halamannya. Pulang selamanya.