Sebuah Negara Tanpa Jaksa Agung?

Sebuah negara tanpa Jaksa Agung? Begitulah, mungkin, yang akan dialami Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian kecil uji materi Undang-undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan yang dilayangkan Yusril Ihza Mahendra. Ah, alangkah amburadulnya pengelolaan negara ini. mari kita sebagai orang awam melihat carut marutnya sistem ketatanegaraan kita.

Yusril mengatakan, Hendarman Supandji tidak sah menjadi Jaksa Agung. Menurut bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu, masa jabatan Hendarman seharusnya berakhir berbarengan dengan masa jabatan Presiden dan anggota kabinet lainnya. Nyatanya, sampai saat ini, Hendarman masih menjadi orang nomor satu di Kejaksaan. Celakanya lagi ketetapan itu tak diiringi Surat Keputusan Presiden.

hal itulah yang dipersoalkan Yusril. Dan, kemarin, MK mengabulkan keberatan Yusril. Menurut MK, masa jabatan Jaksa Agung sama dengan anggota kabinet lainnya, walau pengankatan Jaksa Agung menjadi hak prerogatif presiden. tetapi disini jaksa agung di angkat sesuai masa jabatan kabinet, sedangkan kabinet bentukan presiden jilid I telah selesei masa jabatannya, dan apakah ini masih tetap berlanjut walaupun tidak ada surat pengangkatan lanjutan

Ironisnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti dikatakan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, menilai Hendarman masih sah sebagai Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden periode lalu. Selama Keppres berlaku, jabatan Jaksa Agung masih melekat kepada Hendarman.

lalu siapa yang benar dan bagaimana solusi dari akar masalah tersebut, mari kita sebagai anak bangsa rakyat biasa hendaknya menoleh sejenak apa yang telah terjadi dalam sistem ketatanegaraan kita. apakah memang benar begini adanya,

sumber http://hukum.kompasiana.com/2010/09/24/sebuah-negara-tanpa-jaksa-agung/-12

Yang Terus Dikalahkan

Wajah kemiskinan di kota dan kota besar adalah muara yang persoalan hulunya hampir tak pernah disentuh. Kampung dan dusun ibarat wilayah antah berantah yang sumber dayanya terus dikeruk dan wilayahnya dikuasai atas nama devisa negara. Mereka yang masih punya daya berduyun-duyun mengungsi ke kota, tanpa keterampilan, tanpa modal, mengaisi remah-remah rezeki untuk bertahan hidup.

Urbanisasi tak terbendung ketika disparitas pembangunan desa-kota semakin tak terjembatani. Kalau pada tahun 2009 sekitar 53 persen penduduk Indonesia menumpuk di perkotaan, menurut perkiraan Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi, jumlahnya menjadi 68,3 persen pada 2025.

Artinya, dua pertiga penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Kemiskinan di perkotaan meningkat akibat daya dukung lingkungan dan daya serap ekonomi terbatas. Kebutuhan kota akan tenaga kerja terampil tak terpenuhi sehingga angka pengangguran perkotaan meningkat drastis. Kemiskinan antargenerasi dengan mudah terbangun karena orang yang menganggur cenderung lebih mudah menjadi miskin.

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan cenderung tidak berubah selama hampir 20 tahun. Lembaga Demografi FE UI mencatat, pada 1990, persentase penduduk miskin sekitar 15,1 persen dan tahun 2008 sekitar 15,4 persen.

”Itu kalau standarnya satu dollar per hari. Kalau 1,5 dollar per hari, jumlahnya menjadi 57 persen atau 66 persen atau lebih dari 100 juta jiwa kalau ukurannya dua dollar sehari,” ujar Don.

Kemiskinan multidimensi menjadi sangat serius karena lebih dari 50 persen tenaga kerja di Indonesia hanya berpendidikan SD ke bawah. Mereka akan berjubel di pasar kerja selama usia produktif meski terus digilas oleh roda mekanisme pasar.

Jadi, jangan harap program-program penghapusan kemiskinan yang parsial dan bias kota seperti selama ini akan menghapus mimpi kemiskinan pada tahun 2015! (THY/INE/MH)

sumber http://cetak.kompas.com/read/2010/09/21/03494219/yang.terus.dikalahkan

Kisah Duka Joni Malela

Irene Sarwindaningrum, Harry Susilo, dan Gregorius Magnus Finesso

Euis Rusmiati (48), istri almarhum Joni Malela, duduk bersimpuh di tikar lusuh di ruang tamunya yang sempit. Rumah mungil warisan orangtuanya itu menyempil di gang sempit Jalan Gagak Lumayung, Kotawetan, Garut, Jawa Barat.

Jenazah Joni Malela (45), yang tunanetra, telah dikebumikan, Sabtu (11/9) pagi. Euis, yang juga tunanetra dan mengalami gangguan pendengaran, tampak tabah menerima nasib naas suaminya meski hatinya remuk.

Kepada para tamu, yang hingga Minggu kemarin terus melayat, Euis bercerita.

Jumat pagi itu, tepat pada hari Lebaran—yang harusnya membahagiakan, keduanya berangkat ke Istana Negara untuk bersilaturahim dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta mendapat uang saku.

Dituntun Joni yang pagi itu berbatik biru, Euis berangkat dari rumah kontrakannya di Jalan Gotong Royong, tak jauh dari perempatan Gaplek, Pamulang, Tangerang Selatan. Keduanya menumpang mikrolet carteran bersama enam rekan tunanetra dari Yayasan Sasana Kebajikan.

Tiba di Istana Negara pukul 09.30. Nyatanya, hingga pukul 15.00, pasangan itu masih berdiri berdesak-desakan dalam terik, lapar, dan dahaga bersama ratusan tunanetra lain. Akibatnya, Joni dan beberapa warga terjatuh, beberapa lainnya pingsan.

Joni, yang berdiri tak jauh dari depan pintu gerbang, semula ingin mundur ke barisan belakang, tetapi justru jatuh. Ia terdorong ke sana kemari sebelum diselamatkan dan ditandu petugas ke Jalan Majapahit.

Menurut petugas kesehatan Theresia Indah, Jumat sore itu, Joni sempat dibantu dengan tabung oksigen selama 10 menit. Namun, jiwanya tak tertolong.

Dengan Mobil PMI, jenazah Joni dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo. Euis ikut mendampinginya hingga RSCM. Jenazah itu kemudian dibawa ke Garut.

Berjuang

Kematian tragis Joni mengakhiri perjalanan murungnya sebagai tunanetra. Menurut kawan lama Joni, yang juga adik Euis, Undang Sudarsa (46), Joni cukup pandai. Dia pernah kuliah dan mendapat gelar D-2 dari Sekolah Pendidikan Guru Luar Biasa di Yogyakarta.

Joni juga piawai bermusik dan tahun 1975 dikirim sebagai atlet tenis meja pada kejuaraan penyandang cacat di Singapura.

Namun, semua ijazah dan sertifikat prestasinya hilang sehingga Joni tak bisa melamar kerja. ”Ia pernah jadi pegawai honorer, tapi tak juga diangkat. Akhirnya, ia menjadi tukang urut sampai sekarang,” katanya.

Sebagai tukang pijat, penghasilannya minim. Larima (47), rekan Joni sesama pemijat tunanetra, menuturkan, dalam sebulan, pelanggan panti pijat ”Bina Sehat” milik Joni hanya berkisar satu hingga tiga orang. Tarif satu orang pasien berkisar Rp 25.000-Rp 35.000. Artinya, sebulan Joni hanya mengantongi sekitar Rp 100.000.

Panti ”Bina Sehat” itu ada di kontrakan Joni. Kondisinya memilukan, tirai birunya kusam, tanpa kursi, dengan perabotan sederhana.

”Hampir semua pemijat tunanetra seperti itu,” ujar Larima ditemui di kontrakannya di RT 01 RW 04 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok.

Ny Hicks Lion (75), tetangga rumah kontrakan Joni, menuturkan, uang sewa rumah seharga Rp 285.000 per bulan didapatkan Joni dari bantuan tiap kali hadir di pengajian Khazanah Kebajikan di dekat Lanud Pondok Cabe.

Larima, yang juga mengikuti pengajian itu, mengaku, tiap kali datang diberi Rp 20.000 oleh dermawan di yayasan itu. Mereka berdua rajin mengikuti pengajian itu.

”Jujur saja, harapan kami ke istana karena kepengen dapet Rp 250.000 seperti tahun kemarin,” katanya. Tetapi, ternyata tahun ini jumlahnya hanya Rp 100.000.

Tumpuan

Meninggalnya Joni pada hari Lebaran di Istana Negara memukul teman dan keluarganya. Selama ini, Joni dipercaya sebagai Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Banten.

Sementara bagi Euis, Joni adalah pendamping hidup dan penuntun jalan. Pasangan ini memang biasa berkeliling menawarkan jasa urut ke perumahan-perumahan. Joni menuntun Euis, kadang kala membawa kaleng. Siapa tahu, ada pemberian cuma-cuma.

Meski penghasilannya minim, Joni berusaha membiayai sekolah anaknya, Nova Novisda (18), yang sejak kecil tinggal bersama neneknya. Rencananya, uang saku dari silaturahim dengan Presiden Susilo Bambang untuk ongkos pulang ke Garut menengok putrinya itu.

Kini, setelah kematian Joni, Euis tinggal di Garut. Santunan Rp 10 juta dari Istana akan digunakan untuk makan sehari-hari karena meninggalnya Joni berarti hilangnya nafkah keluarga. ”Tak mungkin lagi saya jadi tukang urut keliling, Pak Joni yang biasanya menuntun sudah tidak ada,” ucap Euis.

Kini, tiap kali hendak berjalan, tangan ringkih Euis tergagap mencari tongkat lipatnya. Tongkat logam itu kini menjadi satu-satunya tumpuan dalam menentukan arah saat berjalan.(SUHARTONO/HENDRIYO WIDI)

http://nasional.kompas.com/read/2010/09/13/04331875/Kisah.Duka.Joni.Malela

Penderitaan Rakyat Banten Selama Penjajahan Jepang

Banten- Setelah pasukan Jepang mengalami kekalahan terus-menerus dalam medan perang di Pasifik, pemenuhan kebutuhan logistik tentara di garis belakang pun banyak mendapat kesulitan. Untuk mengatasi hal tersebut, Jepang berusaha merekrut penduduk dari daerah-daerah kuasanya untuk dikerahkan dalam segala kegiatan ekonomi dan perang.

Melalui unit-unit desa terkecil masyarakat diwajibkan mengumpulkan dan menyerahkan hasil bumi berupa padi, karet dan sebagainya; dan juga barang-barang berharga lainnya seperti emas, perak, intan, sampai dengan besi tua. Petani dipaksa untuk menyerahkan hampir seluruh hasil panennya, di samping dibebani kewajiban untuk menanam pohon jarak ─ yang dipakai sebagai bahan baku membuat minyak pelumas mesin. Padi untuk persediaan makan habis dan beras sudah lama menghilang dari pasaran.

Akibat tindakan tentara Jepang semacam itu, penghidupan rakyat menjadi semakin sengsara. Untuk memperoleh makanan pokok seperti beras dan jagung saja mereka harus mempunyai “kartu tanda beli” dari lurah. Penduduk harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu liter beras. Para pegawai pemerintah (dari bangsa Indonesia) saja hanya dapat jatah dua kilogram untuk kebutuhan keluarganya selama satu minggu. Sehingga untuk mengatasi kelaparan ini orang terpaksa makan umbi-umbian seperti umbi jalar, ketela pohon dan talas, bahkan tidak jarang ada yang makan pokok batang pisang (gedebong) atau umbut batang nipah.

Kerena keadaan kurangnya persedian pangan dan kondisi yang sangat menyedihkan ini, banyak penduduk yang sakit berat dan meninggal disebabkan kelaparan dan kekurangan gizi. Penyakit kolera, malaria, busung lapar dan penyakit cacar mewabah serta banyak menelan korban (Soeara Merdeka, 28 Oktober 1945).

Bahan pakaian pun sulit diperoleh, sehingga penduduk terpaksa memanfaatkan bahan kelambu, seprei atau gorden yang masih dapat dipakai. Bahkan di pedesaan keadaannya lebih sulit lagi, banyak penduduk desa yang mengunakan bahan bekas karung goni atau lembaran karet sebagai bahan penutup tubuh. Akibatnya banyak yang menderita penyakit borok karena gigitan kutu atau karena lekatnya baju karet itu dengan kulit tubuh si pemakai.

Yang paling mengenaskan bagi penduduk adalah kewajiban untuk menjadi romusha, yaitu pekerja kasar yang bekerja untuk kepentingan perang dan tidak mendapat bayaran ─ semacam pekerja rodi pada masa Belanda. Di samping kekurangan makanan, penginapan dan kebebasan, para romusha ini diperintahkan untuk bekerja keras tanpa henti, seperti layaknya budak belian. Tragisnya, oleh pemerintah Jepang, para romusha itu dijuluki “pahlawan ekonomi”.

Para romusha inilah yang dikerahkan untuk pembuatan jalan kereta api dari Seketi ke Bayah, pembuatan lapangan terbang Gorda, pembuatan basis pertahanan di Pulau Panaitan, penggalian batu bara di Bayah, Banten Selatan. Untuk menggambarkan bagaimana keadaan para “pahlawan ekonomi” ini, dapat dilihat dari keadaan para romusha di pertambangan batubara di Bayah Kozan.

Tenaga mereka diperas habis-habisan, sementara kesejahteraannya tidak diperhatikan pemerintah. Mereka ditempatkan di bedeng-bedeng kecil yang tidak berdinding dan hanya beratapkan daun kirai (sejenis daun enau atau aren) sebagai penahan air hujan dan segatan matahari. Makanan yang disediakan dijatah sangat terbatas, masing-masing mereka hanya mendapat 2 ons beras per hari setiap orang (Tan Malaka t.t. :53). Karena tindakan tentara pendudukan Jepang di luar batas nilai-nilai kemanusiaan itu, beribu-ribu romusha meninggal di tempat mereka bekerja.

Sepanjang jalan antara Saketi dan Bayah ditemui banyak mayat para romusha yang tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi sepanjang jalan kereta api dari Saketi sampai Bayah, atau dalam pembuatan lapangan udara di Gorda, Cikande (Sudiro, 1979:).

Disamping itu, untuk keperluan memelihara “semangat bertempur” di kalangan tentara Jepang, mereka mendirikan “tempat-tempat rekreasi” ─ lebih tepat disebut rumah bordil ─ yang didirikan di beberapa kota. Di tempat-tempat semacam itulah disediakan jugun ianfu, yaitu wanita penghibur yang mengikuti tentara Jepang; atau dalam arti yang sebenarnya adalah wanita-wanita pelacur, yang disiapkan untuk penghibur dan pemuas seks tentara Jepang. Untuk mendapatkan jugun ianfu ini ditempuh dengan berbagai cara, baik dengan tipuan halus ─ misalnya dengan bujukan untuk disekolahkan di Singapura, dan lain-lain ─ ataupun dengan kekerasan; misalnya ancaman keluarganya akan dijadikan romusha.

Beribu-ribu gadis muda Indonesia dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang ini, seperti layaknya budak seks. Sebagai gambaran yang jelas tentang banyaknya jugun ianfu ini, gadis-gadis Korea yang dipaksa untuk pekerjaan itu diperkirakan lebih dari 200.000 orang. Dan tidak jarang terjadi kekerasan bagi gadis yang menolak melayani tentara Jepang itu; ia dihukum dengan cara mengikatkan leher dan keempat anggota tubuhnya ke lima ekor kuda yang menariknya ke arah yang berlawanan.

Malahan bagi jugun ianfu yang ketahuan telah mengidap penyakit kotor dibakar hidup-hidup atau diledakkan dengan granat. Para wanita ini dibawa kemana tentara Jepang itu dikirim, berkeliling sampai ke Cina, Asia Tenggara, bahkan sampai ke Rabaul di Papua Nugini, salah satu pangkalan militer Jepang. Di antara para jugun ianfu yang selamat dari kekejaman tentara Jepang pun banyak yang akhirnya bernasib sangat mengenaskan: mati bunuh diri atau menjadi gila (Tempo, No. 21/XXII, 25 Juli 1992).

Di Serang, para jugun ianfu itu ─ oleh penduduk setempat disebut “jobong jepang” ─ ditempatkan di beberapa hotel, bar, rumah peristirahatan perwira, dan di dekat tangsi militer Jepang; misalnya di perumahan perwira di Cirendong, di Kantin atau di tempat perisrahatan tamu penting (sekarang rumah dinas Danrem). Biasanya, untuk menghindari timbulnya emosi masyarakat, para jugun ianfu tidak ditempatkan di daerah asalnya, melainkan ditukar-tempat; misalnya gadis asal Serang ditempatkan di Bogor, demikian juga sebaliknya.

Anak-anak pelajar Sekolah Rakyat (SR), setiap hari sebelum masuk kelas, diharuskan melakukan sinkerei yang dilanjutkan dengan taiso. Kemudian setiap hari Senin, sambil mengibarkan bendera Jepang mereka menyanyikan lagu Kimigayo. Hari-hari berikutnya, para siswa ini diharuskan mencari bebangah dan menanam pohon jarak, yang hasilnya nanti dikumpulkan di tiap-tiap sekolah untuk keperluan Jepang.

Orang-orang kampung diintruksikan untuk membuat lobang-lobang perlindungan, misalnya di pinggir Kalibanten (Cibanten), berupa gua-gua sedalam 2 meter lebar dan tinggi 1 meter. Gua-gua perlindungan ini digunakan sebagai tempat perlindungan, dimana anak-anak dibekali karet untuk digigit bilamana sirine dibunyikan. Begitulah gambaran suasana yang mencengkam dalam saat transisi selama 3,5 tahun.

sumber http://www.rakyatbanten.com/penderitaan-rakyat-banten-selama-penjajahan-jepang